Tingkat Kepuasan Warga Terhadap Gubernur Jabar KDM Capai 95,5 Persen, Indikator: Jarang Sekali Ada Kepala Daerah Seperti Ini

JAKARTA, Framing NewsTV — Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis temuan terbaru mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasilnya mencatat approval rating terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mencapai 95,5 persen. Angka ini dinilai sangat tinggi dan mendekati rekor nasional untuk kategori kepala daerah.

Survei tersebut dilaksanakan secara tatap muka pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026 dengan responden warga yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat. Metode wawancara langsung dipilih untuk menjaga akurasi dan representasi data.

Approval Rating Tembus 95,5 Persen, Naik dari 100 Hari Pertama

Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menegaskan bahwa capaian tersebut bukan hanya tinggi, tetapi juga menunjukkan tren peningkatan.

“Approval rating 95,5 persen ini sangat tinggi. Bahkan naik dibandingkan hasil survei 100 hari pertama setelah pelantikan pada Mei 2025 lalu. Dengan basis yang sudah sangat tinggi, kenaikan ini tentu tidak mudah,” ujar Burhanuddin dalam keterangannya di Bandung, Senin (16/2/2026).

Ia menjelaskan, dalam riset opini publik, semakin tinggi baseline kepuasan, semakin sulit pula mempertahankan apalagi menaikkan angka tersebut. Oleh karena itu, kenaikan di atas 90 persen dinilai sebagai fenomena yang jarang terjadi dalam konteks politik daerah.

Kesenjangan Kepuasan dengan Wakil Gubernur

Meski kepuasan terhadap gubernur sangat dominan, survei juga menemukan adanya selisih signifikan dibanding tingkat kepuasan terhadap Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan.

Mayoritas responden memang menyatakan puas terhadap kinerja wakil gubernur. Namun, angkanya berada di kisaran di atas 50 persen, dengan selisih sekitar 40 persen dibanding gubernur.

“Ini menjadi catatan karena ada jaraknya yang cukup tajam antara kepuasan terhadap gubernur dan wakil gubernur,” jelas Burhanuddin.

Kesenjangan tersebut dinilai sebagai dinamika yang lazim dalam pemerintahan daerah, terutama ketika figur kepala daerah memiliki eksposur publik dan personal branding yang lebih kuat dibanding pendampingnya.

Kepuasan Umum Pemprov Jabar di Angka 71 Persen

Secara agregat, tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat berada di rata-rata 71 persen. Dari 23 variabel yang diuji dalam survei, seluruhnya mengalami kenaikan dibanding survei 100 hari pertama pemerintahan.

Beberapa sektor yang menjadi penopang utama kepuasan publik antara lain; Penyediaan listrik, Pendidikan, Kesehatan, Kualitas infrastruktur dan Peningkatan jumlah dan kondisi jalan.

“Di sektor-sektor tersebut, tingkat kepuasan berada di kisaran 80 hingga 90 persen,” kata Burhanuddin.

Capaian ini menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap layanan dasar dan pembangunan fisik relatif positif. Infrastruktur dan layanan sosial menjadi variabel dengan kontribusi terbesar terhadap tingginya approval rating gubernur.

Sektor Ekonomi Masih Jadi Pekerjaan Rumah

Meski demikian, survei juga mencatat adanya tantangan di bidang ekonomi. Beberapa indikator ekonomi menunjukkan tingkat kepuasan di bawah 60 persen. Bahkan pada aspek akses peningkatan permodalan, tingkat kepuasan berada di bawah 50 persen.

“Isu ekonomi perlu menjadi perhatian serius, apalagi di tengah kebijakan efisiensi dan pemotongan transfer ke daerah yang berdampak pada ruang fiskal pemerintah daerah,” ujar Burhanuddin.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa persepsi publik terhadap stabilitas ekonomi, peluang usaha, dan dukungan pembiayaan masih belum sekuat sektor layanan dasar. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, sektor ekonomi kerap menjadi indikator yang paling sensitif terhadap dinamika nasional dan global.

Peringatan Soal Efek Partisan

Dengan angka kepuasan yang sangat tinggi, Indikator juga mengingatkan adanya potensi efek partisan yang dapat memengaruhi objektivitas penilaian publik.

Burhanuddin menegaskan bahwa angka tinggi tidak boleh membuat pemerintah daerah terlena.

“Beliau bukan nabi, bukan superman. Justru dengan angka tinggi ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat rasionalitas politik dan memperbaiki sektor yang masih rendah, khususnya ekonomi,” tegasnya.

Menurutnya, ruang kritik dan partisipasi publik tetap harus dibuka lebar agar kualitas demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan tetap terjaga.

Dampak pada Panggung Politik Nasional

Tingginya tingkat kepuasan di Jawa Barat disebut turut berdampak pada peningkatan popularitas di tingkat nasional. Dalam survei nasional Indikator yang dirilis November 2025, nama Dedi Mulyadi muncul sebagai bakal calon presiden dengan elektabilitas tertinggi kedua.

Fenomena ini dinilai sejalan dengan pola politik nasional sebelumnya. Sejumlah kepala daerah yang sukses di wilayahnya kerap terdorong ke panggung nasional.

Burhanuddin mencontohkan, “Contohnya, Joko Widodo yang mencuat setelah memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2012, kemudian menjadi Presiden RI. Hal serupa terjadi pada Anies Baswedan usai memenangkan Pilkada Jakarta 2017, serta Ganjar Pranowo saat menjabat Gubernur Jawa Tengah.”

Dalam simulasi nasional tersebut, Dedi Mulyadi berada di posisi kedua, dengan selisih cukup signifikan dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Namun, ia tetap unggul dibanding banyak gubernur lain di Pulau Jawa maupun luar Jawa.

“Umumnya tokoh yang kuat secara nasional adalah mereka yang jago di kandangnya sendiri. Tidak mungkin dilirik secara nasional kalau di daerahnya sendiri kedodoran,” pungkasnya. (fntv)

Berbagi :