Sidharto Reza Suryodipuro Resmi Pimpin Dewan HAM PBB, Tonggak Sejarah Diplomasi Indonesia

JAKARTA, Framing NewsTV - Nama diplomat senior Indonesia, Sidharto Reza Suryodipuro, mencatatkan sejarah penting di panggung internasional. Ia resmi menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) atau United Nations Human Rights Council (UNHRC), sebuah posisi strategis yang menempatkan Indonesia pada peran sentral dalam isu-isu HAM global.

Pelantikan Sidharto sebagai Presiden Dewan HAM PBB berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Kamis, 08/01/2026. Penunjukannya telah disepakati sebelumnya dalam sidang Dewan HAM PBB pada 23/12/2025, dengan dukungan 34 dari 47 negara anggota. Sidharto dinominasikan oleh Kelompok Negara Asia-Pasifik dan akan mengemban amanah tersebut hingga 31/12/2026.

Pengangkatan ini menandai capaian penting diplomasi Indonesia, mengingat Dewan HAM PBB merupakan salah satu badan utama PBB yang berperan dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia sejak berdiri pada 2006.

Latar Belakang dan Jejak Keluarga Diplomat

Sidharto Reza Suryodipuro lahir di Cologne (Köln), Jerman Barat, pada 29/09/1966. Ia berasal dari keluarga diplomat dan bangsawan Jawa. Kakeknya, Suyoto Suryodipuro, dikenal sebagai salah satu pendiri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta Radio Republik Indonesia (RRI). Selain itu, garis keturunan Keraton Mangkunegaran Surakarta turut mewarnai latar belakang keluarganya.

Meski lahir dari keluarga diplomat, jalur tersebut bukanlah cita-cita awal Sidharto. Semasa SMA, ia bercita-cita menjadi pilot dan memilih jurusan Ilmu Pengetahuan Alam. Namun keterbatasan penglihatan membuatnya harus mengubur mimpi tersebut dan mengalihkan arah hidupnya ke dunia akademik dan diplomasi.

Ia kemudian menempuh pendidikan Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, mulai 1986. Dengan restu sang kakek, Sidharto melamar ke Kementerian Luar Negeri RI pada 1991 dan resmi memulai pengabdiannya sebagai diplomat sejak Maret 1992.

Pendidikan Internasional dan Karier Panjang Diplomasi

Kiprah Sidharto diperkuat dengan pendidikan internasional. Ia meraih gelar Master of Arts (M.A) di bidang keamanan nasional dari Naval Postgraduate School, Monterey, California, Amerika Serikat, pada 2003. Pendidikan tersebut ia tempuh melalui beasiswa Fulbright dan diselesaikan dengan predikat istimewa.

Selama lebih dari tiga dekade berkarier, Sidharto dikenal luas di lingkungan ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia pernah bertugas sebagai delegasi Indonesia pada Komite Penjaga Perdamaian PBB, diplomat di Kedutaan Besar RI di Canberra, serta perwakilan Indonesia di Dewan Keamanan PBB di New York.

Ia juga dipercaya menjabat sebagai Wakil Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan. Bahkan, Sidharto tercatat sebagai Duta Besar RI pertama untuk Bhutan sejak hubungan diplomatik kedua negara resmi terjalin pada 2011.

Di tingkat nasional, Sidharto dipercaya menjabat Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI sejak 2020. Atas kontribusinya dalam perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, ia dianugerahi Hassan Wirajuda Award pada 2020.

Karier internasionalnya berlanjut ketika ia dilantik sebagai Wakil Tetap Indonesia untuk Kantor PBB dan organisasi internasional lainnya di Jenewa pada Agustus 2025, sebelum akhirnya dipercaya memimpin Dewan HAM PBB.

Komitmen Pimpin Dewan HAM PBB

Dalam pidato perdananya sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Sidharto menekankan pentingnya sejarah lembaga tersebut sebagai pijakan untuk menghadapi tantangan HAM di masa depan. Ia menegaskan komitmennya pada prinsip universalitas, objektivitas, dan non-selektivitas dalam menangani isu HAM global.

“Dewan HAM PBB harus tetap setia pada prinsip-prinsip inti tersebut, memperlakukan semua hak asasi manusia, termasuk hak atas pembangunan, secara adil dan setara,” ujar Sidharto dalam pidatonya di Jenewa.

Ia menambahkan bahwa Dewan HAM PBB harus menjadi ruang dialog yang konstruktif, bukan arena politisasi, agar mampu menjawab tantangan global secara inklusif dan berkeadilan.

Dalam menjalankan tugasnya, Sidharto akan didampingi oleh Wakil Presiden Dewan HAM PBB, Marcelo Vázquez Bermúdez, yang juga menjabat sebagai Wakil Tetap Ekuador untuk PBB di Jenewa.

Pengangkatan Sidharto Reza Suryodipuro sebagai Presiden Dewan HAM PBB dinilai sebagai pengakuan internasional atas konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM, multilateralisme, dan diplomasi damai di tingkat global. (fntv)

Sumber: United Nations Human Rights Council (UNHRC), Kementerian Luar Negeri RI

Berbagi :