AS Minta Warganya Segera Tinggalkan Venezuela: Ketegangan Meningkat Pasca Penangkapan Maduro

WASHINGTON, Framing NewsTV — Peringatan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat kepada warganya disampaikan melalui security alert resmi yang dirilis pada Minggu, 11 Januari 2026. Dalam pernyataan tersebut, pemerintah AS menilai kondisi keamanan di Venezuela berada pada level paling berbahaya bagi warga negara asing.

“Situasi keamanan di Venezuela tetap tidak menentu dan warga negara Amerika Serikat harus segera meninggalkan negara tersebut,” demikian pernyataan Departemen Luar Negeri AS sebagaimana dilansir AFP, Minggu (11/1/2026).

AFP juga melaporkan bahwa pemerintah AS secara khusus menyoroti aktivitas kelompok milisi bersenjata pro-pemerintah Venezuela yang dikenal sebagai colectivos. Kelompok ini disebut kerap melakukan penyisiran kendaraan dan pemeriksaan identitas di sejumlah wilayah.

“Kelompok bersenjata colectivos dilaporkan melakukan penggeledahan kendaraan untuk mencari warga Amerika Serikat atau bukti dukungan terhadap AS,” tulis AFP dalam laporannya.

Sementara itu, terkait latar belakang situasi yang memburuk, Reuters melaporkan bahwa peringatan tersebut muncul tak lama setelah operasi militer Amerika Serikat di Caracas yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro.

Menurut Reuters, operasi itu dilakukan oleh pasukan elite AS atas perintah Presiden Donald Trump, dengan alasan dugaan keterlibatan Maduro dalam jaringan perdagangan narkoba dan kejahatan lintas negara.

“Washington menyatakan bahwa Nicolás Maduro dan sejumlah pejabat Venezuela bertanggung jawab atas terorisme narkoba dan perdagangan narkoba internasional,” tulis Reuters, dikutip Minggu (11/1/2026).

Masih menurut Reuters, pasca penangkapan Maduro, pemerintah Venezuela menetapkan status siaga nasional dan memerintahkan aparat keamanan untuk menindak pihak-pihak yang dianggap mendukung operasi Amerika Serikat.

Dengan kondisi tersebut, Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa layanan konsuler AS di Venezuela sangat terbatas dan tidak dapat menjamin perlindungan maksimal bagi warga negaranya yang memilih bertahan di negara tersebut. (fntv)

Berbagi :