PDIP Tegaskan Dukungan: Polri Harus Tetap Langsung di Bawah Presiden

JAKARTA, Framing NewsTV — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di Komisi III DPR RI menegaskan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden. Sikap tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP Komisi III DPR RI, Safaruddin, dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Pernyataan ini muncul di tengah menguatnya wacana reformasi Polri, termasuk isu penempatan institusi kepolisian di bawah kementerian tertentu. PDIP menilai, perubahan yang paling mendesak dalam tubuh Polri bukanlah soal struktur kelembagaan, melainkan pembenahan kultur organisasi.

Reformasi Polri Difokuskan pada Perubahan Kultur

Dalam rapat kerja tersebut, Safaruddin menyoroti proses reformasi Polri yang saat ini tengah bergulir, baik di internal institusi kepolisian maupun melalui pembahasan di Komisi III DPR RI. Ia menyebutkan bahwa DPR, khususnya melalui panitia kerja (panja) reformasi Polri, memiliki harapan besar agar reformasi tersebut benar-benar menyentuh aspek mendasar.

“Kita lihat bergulirnya reformasi Polri di Komisi III juga ada, tim panja reformasi Polri. Saya dari Komisi III mengharapkan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan Polri, khususnya masalah kultur,” kata Safaruddin dalam rapat kerja di DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Menurutnya, perubahan kultur menjadi kunci utama agar perilaku aparat kepolisian semakin profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

“Ini yang perlu kita betul-betul lakukan langkah-langkah konkret supaya bagaimana perilaku Polri bisa berubah menjadi lebih baik, seperti yang dikatakan oleh Bapak Kapolri tadi, melayani masyarakat,” ujarnya.

PDIP: Masalah Utama Bukan Sistem atau Kedudukan Polri

Safaruddin menegaskan bahwa reformasi Polri tidak seharusnya diarahkan pada perubahan sistem pemilihan Kapolri maupun pada kedudukan Polri dalam struktur pemerintahan. Ia menilai, sistem yang ada saat ini justru telah memberikan mekanisme pengawasan yang seimbang.

“Jadi masalah kultur yang penting, bukan perubahan sistem dan kedudukan Polri yang akan diubah. Bukan juga perubahan sistem pemilihan Kapolri yang tidak melalui DPR RI,” tegas Safaruddin.

Ia menambahkan, keterlibatan DPR RI dalam proses pemilihan Kapolri merupakan bentuk nyata dari prinsip checks and balances dalam sistem demokrasi.

“Kalau melalui DPR RI, itu kan merupakan perwakilan rakyat kita di sini, dan ada checks and balances,” lanjutnya.

Belajar dari Konflik Pemilihan Kapolri di Masa Lalu

Dalam kesempatan tersebut, Safaruddin juga mengingatkan pengalaman masa lalu ketika pemilihan Kapolri tidak melalui DPR RI dan justru memicu konflik internal di tubuh Polri. Menurutnya, hal itu menjadi pelajaran penting agar mekanisme yang sudah berjalan baik tidak diubah.

“Mungkin saya bisa ingatkan, beberapa tahun lalu pemilihan Kapolri pernah terjadi konflik internal di Polri. Jadi ada dua Kapolri yang mengaku karena tidak melalui DPR,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa sejak pemilihan Kapolri dilakukan melalui DPR RI, khususnya Komisi III, konflik serupa tidak pernah terjadi lagi.

“Tapi setelah melalui DPR RI, Komisi III, semua tidak pernah lagi terjadi konflik internal dalam pemilihan Kapolri,” kata Safaruddin.

Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian

Safaruddin juga menyinggung isu yang belakangan berkembang terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Menurutnya, PDIP memiliki sikap yang konsisten untuk menolak gagasan tersebut.

Ia menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden guna menjaga efektivitas tugas, independensi institusi, serta stabilitas keamanan nasional.

“Oleh karena itu, kami dari Fraksi PDI Perjuangan mendukung Polri, mendukung pemilihan Kapolri melalui Komisi III DPR, dan mendukung Polri tetap berada langsung di bawah Bapak Presiden RI,” tegas Safaruddin.

Pernyataan ini sekaligus memperkuat dukungan politik di parlemen terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya juga menyatakan penolakan terhadap wacana Polri di bawah kementerian. Dengan dukungan tersebut, PDIP berharap reformasi Polri dapat berjalan konsisten, terukur, dan berorientasi pada perbaikan kultur serta pelayanan kepada masyarakat. (fntv)

Berbagi :