Fraksi Golkar Tegaskan Dukungan: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden Sesuai Amanat Reformasi

JAKARTA, Framing NewsTV — Fraksi Partai Golkar di Komisi III DPR RI menyatakan dukungan tegas agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Sikap tersebut disampaikan anggota Fraksi Golkar Komisi III DPR RI, Rikwanto, dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Pernyataan Fraksi Golkar ini menambah deretan dukungan politik di parlemen terhadap posisi kelembagaan Polri, di tengah bergulirnya wacana reformasi Polri yang mencakup pembahasan struktur dan tata kelola institusi kepolisian.

Reformasi Polri Masih Digodok Pemerintah dan DPR

Dalam rapat kerja tersebut, Rikwanto mengawali pernyataannya dengan menyinggung proses reformasi Polri yang hingga kini masih terus dibahas oleh tim reformasi bentukan Presiden serta Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri di DPR RI. Ia menegaskan bahwa reformasi merupakan bagian dari upaya perbaikan institusi, bukan ancaman bagi Polri.

“Masalah reformasi Polri memang sedang digodok ya di tim reformasi bentukan Presiden dan di panja reformasi ini. Polri nggak perlu cemas walau ada berita-berita nanti Polri di bawah kementerian, di bawah lembaga ini, jangan confused tentang itu,” ujar Rikwanto dalam rapat kerja di DPR RI, Senin (26/1/2026).

Menurutnya, berbagai isu yang berkembang di ruang publik terkait posisi Polri seharusnya disikapi secara tenang dan proporsional, tanpa menurunkan semangat kerja aparat kepolisian.

Momen Polri Berbenah dan Meraih Simpati Publik

Rikwanto menilai, momentum pembahasan reformasi justru harus dimanfaatkan oleh Polri untuk melakukan pembenahan internal secara nyata. Ia berharap Polri mampu menunjukkan kinerja terbaiknya di tengah sorotan publik yang semakin tinggi.

“Justru saat ini Polri harus tunjukkan sisi terbaik bagaimana melayani masyarakat, bagaimana menegakkan hukum,” katanya.

Ia menambahkan, kinerja yang profesional dan berintegritas akan menjadi modal utama bagi Polri untuk meraih kembali kepercayaan dan simpati masyarakat.

“Tunjukkan Polri betul-betul bagus dalam bekerja dan pada akhirnya bisa mendapat simpati masyarakat dan dicintai masyarakat,” ucap Rikwanto.

Ingatkan Polri Tetap Kuat Hadapi Dinamika Kekuasaan

Dalam pernyataannya, Rikwanto juga mengingatkan bahwa Polri kerap berada dalam posisi sulit karena dinilai dekat dengan kekuasaan. Menurutnya, persepsi tersebut perlu disikapi dengan bijak oleh institusi kepolisian.

“Harapan dari kami, jangan lemah, jangan terus goyah dalam tugas. Dan juga satu lagi, ada penilaian masyarakat sering larut, sengaja dan tidak sengaja, suka tidak suka, dalam kekuasaan,” ujarnya.

Ia menilai kritik masyarakat harus dipahami sebagai bentuk koreksi yang konstruktif, bukan sebagai tekanan yang melemahkan semangat institusi.

“Ini koreksi dari masyarakat, hati-hati menerjemahkan itu,” tambah Rikwanto.

Golkar Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden

Pada bagian akhir pernyataannya, Rikwanto menegaskan sikap resmi Fraksi Partai Golkar yang mendukung Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Menurutnya, posisi tersebut telah sesuai dengan amanat undang-undang sekaligus semangat reformasi.

“Terakhir, harapan kita dari Fraksi Partai Golkar, Polri tetap harus di bawah Bapak Presiden langsung. Ini amanat undang-undang, amanat reformasi yang kita tinggal laksanakan,” tegasnya.

Ia berharap dengan struktur kelembagaan yang jelas dan kuat, Polri dapat menjalankan tugas-tugas ke depan secara lebih optimal dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melayani masyarakat.

“Dengan begitu, tugas-tugas ke depan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” pungkas Rikwanto.

Dukungan Fraksi Golkar ini memperkuat pandangan bahwa reformasi Polri lebih diarahkan pada pembenahan kinerja dan profesionalisme, bukan pada perubahan kedudukan institusi dalam struktur pemerintahan. (fntv)

Berbagi :