Denmark Kerahkan Pasukan Pendahulu dan Alutsista ke Greenland di Tengah Ketegangan Geopolitik Arktik

JAKARTA, Framing NewsTV — Pemerintah Denmark mulai mengerahkan pasukan pendahulu serta peralatan militer ke Greenland seiring meningkatnya ketegangan geopolitik terkait arti strategis pulau di kawasan Arktik tersebut. Langkah ini diambil di tengah kembali menguatnya retorika Amerika Serikat (AS) mengenai masa depan Greenland, yang selama ini berada di bawah kedaulatan Kerajaan Denmark.

Pengerahan awal ini dilaporkan oleh sejumlah media Denmark dan dinilai sebagai bagian dari strategi penguatan kehadiran militer Denmark secara bertahap di wilayah otonom tersebut.

Pasukan Pendahulu Disiapkan untuk Logistik dan Infrastruktur

Penyiar publik Denmark, DR, pada Rabu (14/1/2026) melaporkan bahwa satuan komando pendahulu telah dikirim ke Greenland. Unit ini bertugas menyiapkan kebutuhan logistik dan infrastruktur sebagai prasyarat bagi kemungkinan kedatangan pasukan Denmark dan sekutunya dalam jumlah yang lebih besar.

“Tugas utama unit pendahulu tersebut mencakup memastikan fasilitas dan jalur pasokan siap digunakan untuk menerima pasukan utama pada tahap selanjutnya,” demikian laporan DR yang dikutip Anadolu.

Langkah ini menunjukkan bahwa Denmark tidak hanya melakukan pengerahan simbolis, melainkan mempersiapkan skenario kehadiran militer yang lebih berkelanjutan.

Penguatan Militer di Tengah Keterbatasan Komitmen NATO

Penguatan pasukan tersebut diperkirakan melibatkan prajurit dari satuan Angkatan Darat Denmark guna mempertebal kehadiran Angkatan Bersenjata Denmark di Greenland. Namun, sebagian besar kemampuan tempur Denmark saat ini masih terikat pada komitmen Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), khususnya di kawasan Baltik.

Kondisi ini membuat Denmark harus menyeimbangkan kewajiban internasionalnya dengan kebutuhan menjaga wilayah strategis di Arktik, yang kian menjadi sorotan global.

Greenland dan Kepentingan Strategis Global

Greenland merupakan wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri dalam Kerajaan Denmark. Pulau terbesar di dunia ini selama bertahun-tahun menarik perhatian Amerika Serikat, tidak hanya karena letaknya yang strategis di kawasan Arktik, tetapi juga karena potensi kekayaan sumber daya mineral dan energi yang tersimpan di bawah lapisan esnya.

Denmark dan pemerintah Greenland secara konsisten menolak berbagai wacana penjualan wilayah tersebut dan kembali menegaskan kedaulatan Denmark atas Greenland.

Pernyataan Tegas Menteri Pertahanan Denmark

Sebelumnya, pada Selasa (13/1/2026), Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen telah memastikan rencana pemerintahannya untuk memperkuat dan memantapkan kehadiran militer secara lebih permanen di Greenland.

“Kami kini melangkah maju menuju kehadiran yang lebih besar dan lebih permanen di Greenland oleh pertahanan Denmark, sekaligus dengan partisipasi negara-negara lain,” ujar Poulsen, Rabu.

Ia menambahkan bahwa pola kerja sama pertahanan multinasional akan terus berlanjut, sebagaimana terjadi pada 2025 ketika sejumlah negara NATO terlibat dalam latihan dan kegiatan pelatihan militer di Greenland. Menurut Poulsen, hal serupa juga akan kembali terlihat pada 2026.

Pernyataan Donald Trump Picu Ketegangan

Ketegangan geopolitik kembali meningkat setelah Presiden AS Donald Trump, pada Minggu (11/1/2026), menyatakan bahwa Amerika Serikat harus mengakuisisi Greenland untuk mencegah pengambilalihan pulau tersebut oleh Rusia atau China.

Trump sebelumnya menyebut kepemilikan Greenland sebagai “kebutuhan mutlak” bagi keamanan ekonomi AS dan bahkan membandingkannya dengan kesepakatan properti berskala besar. Pernyataan ini kembali memicu reaksi keras dari Denmark dan Greenland, yang menilai wacana tersebut tidak dapat diterima.

Greenland sebagai Gerbang Strategis Arktik

Secara geopolitik, Greenland memiliki peran krusial sebagai “gerbang” di kawasan Arktik. Minat global terhadap wilayah ini meningkat pesat seiring mencairnya es kutub, yang membuka jalur pelayaran baru serta mempermudah akses ke cadangan mineral langka dan sumber energi yang selama ini sulit dijangkau.

Ketegangan terkait status Greenland bukanlah hal baru. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat telah mempertahankan kehadiran militer di wilayah tersebut melalui Pangkalan Udara Thule, yang kini dikenal sebagai Pangkalan Luar Angkasa Pituffik, berdasarkan perjanjian pertahanan 1951.

Namun, retorika mengenai “pembelian” Greenland secara berkala selalu memicu ketegangan diplomatik antara Kopenhagen dan Washington.

Pesan Tegas Denmark kepada Dunia Internasional

Langkah penguatan militer Denmark saat ini dipandang sebagai pesan tegas kepada komunitas internasional, khususnya AS, Rusia, dan China, bahwa Denmark berkomitmen penuh menjaga integritas wilayahnya. Di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar di kutub utara, Denmark menegaskan bahwa Greenland tetap berada di bawah kedaulatan Kerajaan Denmark dan akan dilindungi sesuai kepentingan nasional serta hukum internasional. (fntv)

Berbagi :