18 Gubernur Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemotongan TKD: “Gaji ASN Terancam, Pembangunan Bisa Mandek”

Jakarta, Framing NewsTV - Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia ramai-ramai menyampaikan protes keras kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait kebijakan pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam rancangan APBN 2026. Para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu mendatangi langsung Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Selasa (7/10), untuk menyampaikan keberatan mereka secara terbuka.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah nama besar, di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Mereka kompak menilai pemotongan TKD ini terlalu drastis dan dapat berdampak fatal terhadap keberlanjutan program pembangunan serta kemampuan daerah membayar gaji aparatur sipil negara (ASN).

Aceh Protes Keras: Anggaran Dipotong 25 Persen
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menjadi salah satu kepala daerah yang paling lantang menyuarakan keberatan. Ia menyebut anggaran daerahnya dipotong hingga 25 persen, jumlah yang dianggap tidak realistis mengingat beban pembangunan dan pelayanan publik yang terus meningkat.

“Kami mengusulkan supaya anggaran tidak dipotong. Karena beban di provinsi masing-masing cukup besar. Kalau dipotong, tentu banyak program rakyat yang terganggu,” tegas Mualem usai bertemu Menkeu Purbaya di Jakarta.

Pemda Sumatera Barat: Gaji ASN Bisa Terlambat
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan pemotongan TKD berpotensi mengganggu kelancaran operasional pemerintahan daerah. Ia bahkan memperingatkan bahwa jika dana transfer tidak dikembalikan, pemerintah pusat harus siap menanggung gaji ASN di daerah.

“Tentu harapan kami TKD dikembalikan seperti semula. Kalau tidak, mungkin gaji pegawai bisa diambil alih oleh pusat. Karena kami tidak ingin pelayanan publik macet hanya karena pemotongan dana,” ujar Mahyeldi.

Dampak Nyata Pemotongan TKD: Pajak Naik, Pembangunan Terhambat
Pemotongan TKD ini memang menimbulkan efek domino di berbagai daerah. Banyak pemerintah daerah langsung menaikkan tarif pajak daerah secara signifikan untuk menutupi kekurangan anggaran. Kondisi ini menimbulkan keresahan di masyarakat karena beban ekonomi rakyat meningkat sementara pembangunan infrastruktur di banyak wilayah justru tertunda.

Dalam APBN 2026, pemerintah awalnya hanya mengalokasikan Rp650 triliun untuk TKD, turun hampir 29 persen dari Rp919 triliun pada tahun sebelumnya. Namun setelah banyak pihak memprotes, Menkeu Purbaya menambah Rp43 triliun, sehingga total TKD naik menjadi Rp693 triliun.

APPSI Desak Pemerintah Lakukan Evaluasi
Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris menjelaskan bahwa para gubernur sengaja meminta audiensi dengan Menkeu agar dapat menyampaikan langsung keluhan dan dampak nyata pemotongan TKD di lapangan.

“Pak Menteri cukup responsif. Beliau menyadari bahwa situasi ini berat bagi daerah. Pemerintah pusat berjanji akan mengevaluasi kembali besaran TKD tahun depan,” tutur Al Haris.

Ia menambahkan, meskipun keputusan APBN sudah disahkan, masih ada ruang untuk melakukan penyesuaian dan revisi, terutama jika situasi ekonomi nasional membaik di semester pertama 2026.

Maluku Utara dan Beban Gaji PPPK
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan bahwa seluruh kepala daerah yang hadir menolak pemotongan anggaran, karena beban yang harus ditanggung daerah sangat besar.

“Selain gaji ASN, kami juga harus membayar PPPK yang jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Belum lagi janji pembangunan jalan dan jembatan yang dananya besar,” kata Sherly.

Ia menambahkan, beberapa daerah bahkan mengalami pemotongan hingga 70 persen, terutama di tingkat kabupaten seperti di Jawa Tengah. “Kalau pemotongan sebesar itu, jelas pembangunan akan lumpuh,” ujarnya.

Respons Menkeu Purbaya: “Kita Hitung Dulu Kemampuan APBN”
Menanggapi protes para gubernur, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengaku memahami keresahan yang disampaikan. Ia bahkan mengakui bahwa pemotongan TKD kali ini memang cukup besar, namun keputusan tersebut diambil karena kondisi fiskal yang sedang ketat dan pertumbuhan ekonomi yang melambat.

“Kalau mereka minta semua ditanggung pusat, itu normal. Tapi kita harus hitung kemampuan APBN. Ekonomi 9 bulan terakhir ini melambat. Kalau diminta sekarang, saya belum bisa,” jelas Purbaya dalam konferensi pers di Kemenkeu.

Meski demikian, ia berjanji menambah lagi alokasi TKD di tahun depan bila pendapatan negara meningkat, terutama dari sektor pajak dan bea cukai.

Menkeu Kritik Kinerja Pemda: “Perbaiki Dulu Citra dan Tata Kelola”
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyindir kinerja pemerintah daerah yang dinilai masih lemah dalam pengelolaan keuangan. Menurutnya, masih banyak kasus inefisiensi, kebocoran anggaran, dan realisasi proyek yang meleset dari target.

“Kalau mereka mau bangun daerahnya, harusnya dari dulu dikelola dengan baik. Banyak anggaran yang meleset, banyak laporan tidak transparan. Jadi citra pemda di mata pemerintah pusat memang kurang bagus,” ujar Purbaya.

Ia pun meminta para gubernur untuk memperbaiki tata kelola dan transparansi penggunaan dana, agar hubungan pusat dan daerah kembali harmonis.

“Kalau mereka bisa perbaiki image itu, desentralisasi bisa jalan lagi. Tidak harus semua dikontrol pusat,” tegasnya.

Daftar 18 Gubernur yang Hadir Langsung di Kemenkeu
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, berikut 18 gubernur yang hadir langsung dalam audiensi dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa antara lain: Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB)

Para gubernur berharap janji Menkeu untuk mengevaluasi TKD tidak berhenti di meja rapat. Mereka meminta tindakan nyata dalam APBN Perubahan 2026, agar pembangunan di daerah tidak terhambat dan beban fiskal bisa lebih adil antara pusat dan daerah.

Sinyal dari pertemuan ini menunjukkan bahwa hubungan fiskal pusat-daerah kembali menjadi isu sensitif di tengah upaya pemerintah menyeimbangkan keuangan negara. Jika tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin ketimpangan fiskal dan ketegangan politik daerah akan meningkat dalam beberapa bulan mendatang. (fntv)

Berbagi :