Presiden Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Pengganti Rp13 Triliun Kasus Korupsi CPO: "Ini Bisa Bangun 600 Kampung Nelayan"

Jakarta, Framing NewsTV - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri agenda penting di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung (Kejagung), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20 Oktober 2025). Agenda tersebut merupakan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya kepada industri kelapa sawit.

Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 10.51 WIB dengan pengawalan ketat dan disambut langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Turut mendampingi Presiden sejumlah pejabat tinggi negara seperti Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala BPKP Yusuf Ateh, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Selain itu, hadir pula perwakilan dari Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), di antaranya Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan, Direktur Utama Bank BRI Hery Gunadi, dan Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto. Kehadiran mereka penting karena dana pengganti tersebut akan disetorkan langsung ke rekening negara melalui sistem perbankan nasional.

Salah satu momen yang menarik perhatian publik adalah ketika Presiden Prabowo terlihat terkejut melihat tumpukan uang tunai bernilai fantastis, yaitu Rp13.255.244.538.149,00 (tiga belas triliun dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).

Uang tersebut dipamerkan secara simbolis dalam bentuk tumpukan besar di hadapan Presiden sebagai bukti konkret pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi ekspor CPO. Nilai tersebut merupakan hasil eksekusi putusan pengadilan terhadap sejumlah pihak di industri kelapa sawit yang terbukti melakukan penyimpangan.

Penyerahan uang dilakukan secara resmi oleh Jaksa Agung Burhanuddin kepada pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Proses serah terima itu disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan jajaran pejabat negara lainnya.

Kasus korupsi fasilitas ekspor CPO ini sebelumnya menjadi perhatian nasional. Praktik korupsi dalam pemberian izin ekspor dan manipulasi kuota ekspor menyebabkan kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah, serta menimbulkan efek domino terhadap harga minyak goreng dalam negeri.

Kekurangan pasokan minyak goreng di pasar domestik kala itu sempat memicu gejolak harga dan kelangkaan, yang membuat masyarakat menengah ke bawah menderita. Pemerintah melalui Kejaksaan Agung menindak tegas pelaku-pelaku yang terlibat, termasuk korporasi besar di sektor kelapa sawit.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan bahwa Kejaksaan akan terus fokus pada penegakan hukum terhadap korupsi besar yang berdampak langsung pada perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.

“Kami fokus pada tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, khususnya di sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup rakyat,” tegas Burhanuddin dalam sambutannya di hadapan Presiden Prabowo.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kejaksaan Agung yang telah berhasil menegakkan hukum dan mengembalikan uang negara dalam jumlah besar. Ia menilai, langkah tersebut merupakan bentuk nyata pemberantasan korupsi yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung, yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, dan penyelewengan,” ujar Prabowo.

Presiden juga menekankan bahwa uang Rp13 triliun tersebut bukan sekadar angka besar, melainkan simbol perjuangan untuk keadilan dan kemakmuran rakyat. Ia menegaskan bahwa dana hasil pengembalian kerugian negara akan digunakan secara optimal untuk program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Prabowo mengungkapkan bahwa dana sebesar itu memiliki potensi besar dalam membiayai program-program strategis. Menurutnya, uang Rp13 triliun bisa digunakan untuk memperbaiki dan merenovasi lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia.

Selain sektor pendidikan, Presiden juga mengaitkan penggunaan dana tersebut untuk pembangunan 600 kampung nelayan modern. Program ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk memperkuat sektor maritim dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah pesisir.

“Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun RI berdiri tidak pernah diperhatikan, sekarang kita perbaiki, kita bangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern,” jelas Prabowo.

Ia menargetkan, hingga akhir tahun 2026, pemerintah akan membangun 1.100 desa nelayan modern dengan total anggaran mencapai Rp24 triliun lebih. Program ini diproyeksikan mampu meningkatkan taraf hidup lima juta masyarakat pesisir di seluruh nusantara.

Presiden Prabowo juga menyoroti sisi moral dan nasionalisme dalam kasus ini. Ia menilai, korupsi di sektor ekspor CPO bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap kedaulatan ekonomi bangsa.

“Satu bentuk penyimpangan, yaitu tidak dipatuhi kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bangsa dan negara padahal ini adalah bumi dan air milik bangsa Indonesia. Hasilnya diambil, dibawa keluar negeri, sementara rakyat kesulitan minyak goreng berminggu-minggu,” ujar Prabowo dengan nada tegas.

Ia bahkan menyebut praktik tersebut sebagai bentuk “subversi ekonomi” karena telah secara langsung mengganggu ketahanan pangan dan kestabilan sosial.

“Ini menurut saya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar keserakahan atau bisa digolongkan subversi ekonomi? Saya sampaikan penghargaan saya kepada Kejaksaan, terima kasih,” lanjutnya.

Penyerahan uang pengganti ini menjadi momentum penting dalam upaya sinergi antara Kejaksaan Agung dan pemerintah dalam membangun tata kelola ekonomi yang bersih dan berkeadilan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa dana hasil pengembalian tersebut akan masuk ke kas negara dan digunakan untuk membiayai program-program prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa.

Kepala BPKP Yusuf Ateh juga menegaskan bahwa proses penyaluran dana hasil sitaan akan diawasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan di masa mendatang.

Kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam acara tersebut menjadi simbol politik dan moral bahwa pemerintahannya serius menegakkan hukum dan memastikan uang rakyat kembali kepada rakyat. Langkah ini juga memperkuat pesan kepada seluruh pejabat dan pengusaha agar tidak bermain-main dengan uang negara.

Melalui acara ini, publik melihat wujud nyata dari komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pro-rakyat.

Penyerahan uang pengganti korupsi CPO senilai Rp13 triliun bukan sekadar seremoni, melainkan langkah monumental menuju tata kelola ekonomi nasional yang lebih berintegritas.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap rupiah uang negara yang dikembalikan harus dipastikan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, baik melalui pembangunan sekolah, desa nelayan, maupun program-program sosial lainnya.

“Ini adalah uang rakyat, dan harus kembali untuk rakyat,” tutup Prabowo di akhir pidatonya disambut tepuk tangan para pejabat dan tamu undangan. (fntv)

Berbagi :