Heboh Isu Prabowo ke Israel: Kemlu RI Bantah, Media Israel Dinilai Kerap Berlebihan

Media Israel kembali membuat heboh dengan kabar kunjungan Presiden Prabowo ke Israel usai KTT Gaza di Mesir. Kementerian Luar Negeri RI segera membantah berita tersebut, menegaskan tidak ada rencana demikian. Isu hubungan diplomatik Indonesia–Israel sebenarnya bukan hal baru, karena sudah berulang kali muncul sejak era Soeharto hingga Jokowi. Meski media Israel kerap menggulirkan isu itu, Indonesia tetap berpegang pada prinsip mendukung kemerdekaan Palestina sebelum menjalin hubungan resmi dengan Israel. [Foto: Tangkap Layar Media The Times of Israel]  

Jakarta, Framing NewsTV - Publik tanah air dihebohkan oleh pemberitaan dari sejumlah media Israel yang menyebut Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, akan melakukan kunjungan resmi ke Israel usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gaza di Mesir pada Senin (13/10).

Laporan yang pertama kali muncul di Times of Israel dan kemudian dikutip oleh Jerusalem Post itu menyebut bahwa kunjungan Prabowo akan menjadi yang pertama kali dilakukan oleh seorang kepala negara Indonesia ke Israel.

“Presiden Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di Israel besok, menandai kunjungan pertama kepala negara dari Jakarta ke Israel,” tulis Times of Israel dalam laporannya tanpa menyebutkan identitas sumbernya.

Namun, kabar tersebut langsung dibantah secara tegas oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI). Direktur Informasi dan Media Kemlu RI, Hartyo Harkomoyo, memastikan bahwa informasi itu tidak benar.

“Tidak ada rencana sebagaimana diberitakan tersebut,” tegas Hartyo dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta.

Bukan Isu Baru: Media Israel Kerap Menghembuskan Kabar Serupa
Fenomena media Israel yang gencar memberitakan isu hubungan diplomatik dengan Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Sejak era pemerintahan Presiden Soeharto, media-media di Israel sudah beberapa kali mengangkat isu serupa—meski selalu dibantah oleh pihak Indonesia.

Salah satu peristiwa yang sempat ramai diberitakan terjadi pada era Perdana Menteri Yitzhak Rabin, yang dilaporkan melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Soeharto di kediamannya di Cendana, Jakarta. Media Israel Haaretz bahkan menulis bahwa pertemuan tersebut dianggap sebagai sinyal positif menuju hubungan diplomatik kedua negara.

Namun, pemerintah Indonesia segera mengklarifikasi. Saat itu, Menteri Sekretaris Negara Moerdiono menyatakan bahwa pertemuan tersebut bukan dilakukan atas nama Presiden Republik Indonesia, melainkan dalam kapasitas Soeharto sebagai Ketua Gerakan Non-Blok (GNB).

Dengan demikian, tidak ada kaitannya dengan upaya pembukaan hubungan diplomatik Indonesia–Israel.

Era 1990-an: Diplomasi Bayangan dan Isu Pertemuan Rahasia
Isu hubungan Indonesia–Israel juga kembali mencuat pada tahun 1993 ketika Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas dikabarkan bertemu secara informal dengan Menlu Israel Shimon Peres di sela-sela konferensi internasional di Wina.

Pertemuan tersebut segera menjadi sorotan media internasional, terutama media Israel yang mengaitkannya dengan kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik. Namun, Ali Alatas menegaskan bahwa pertemuan itu hanya terjadi “secara kebetulan” dan tidak memiliki agenda diplomatik resmi.

Ia juga menambahkan bahwa normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel hanya mungkin dilakukan jika ada kemajuan nyata dalam proses perdamaian Israel–Palestina dan penyelesaian konflik Arab–Israel yang lebih luas.

Era Jokowi: Rumor Diplomatik Kembali Mengemuka
Memasuki masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), isu serupa kembali berembus. Media Jerusalem Post pernah melaporkan bahwa Indonesia termasuk negara yang “paling mungkin” membuka hubungan diplomatik dengan Israel, bersama Oman.

Laporan itu menyebut sumber diplomatik yang tidak disebutkan namanya, mengklaim bahwa Israel telah menjajaki komunikasi dengan Indonesia di berbagai level.

Namun, lagi-lagi tidak ada konfirmasi resmi dari pihak Indonesia, dan Kemlu RI selalu menegaskan komitmennya terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Kabar yang Muncul di Ujung Masa Jabatan Jokowi
Pada tahun 2023, menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi, situs berita JewishInsider.com kembali menulis bahwa Indonesia akan segera mengumumkan pembentukan hubungan diplomatik dengan Israel pada Oktober 2023. Namun, rencana tersebut dikatakan tertunda akibat pecahnya perang di Gaza.

Dalam laporan tersebut, media itu menyebut nama Andi Widjajanto, Direktur Jenderal Kemenlu, dan salah satu pejabat penting Israel, Ronen Levy, yang disebut-sebut bertemu di Yerusalem pada September 2023. Pertemuan itu bahkan dikabarkan juga dihadiri oleh Dan Shapiro, penasihat senior Departemen Luar Negeri AS untuk integrasi regional.

Pertemuan itu disebut-sebut untuk merampungkan naskah perjanjian kerja sama kedua negara. Namun, pihak Indonesia segera membantah keras tudingan tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan diplomatik resmi antara kedua negara.

Mengapa Media Israel Selalu Bersemangat Membahas Indonesia?
Pertanyaan yang kemudian muncul: mengapa media-media Israel selalu bersemangat memberitakan isu pembukaan hubungan diplomatik dengan Indonesia?

Jawabannya dapat ditelusuri dari kepentingan politik dan simbolik Israel di kawasan internasional.

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan posisi strategis baik secara geografis maupun geopolitik. Jika hubungan diplomatik terjalin, hal itu akan menjadi terobosan besar bagi Israel dalam memperluas pengakuan dari negara-negara berpenduduk Muslim.

Guru Besar FISIP Universitas Indonesia, Nazaruddin Sjamsuddin, dalam buku “Presiden RI ke II Jenderal Besar H.M. Soeharto dalam Berita: 1993” (2008), menuliskan pandangannya terkait kunjungan Yitzhak Rabin ke Indonesia.

Menurutnya, langkah Rabin saat itu merupakan strategi untuk memperlihatkan kepada lawan politik di dalam negeri bahwa dirinya didukung oleh kekuatan global, termasuk Tiongkok yang berpenduduk 1,2 miliar jiwa dan Gerakan Non-Blok yang dipimpin Indonesia.

“Rabin ingin memperlihatkan kepada lawan politiknya yang menentang perjanjian damai PLO–Israel bahwa ia telah didukung oleh negara besar seperti China dan GNB dengan Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia, sebagai ketuanya,” tulis Nazaruddin.

Netanyahu Pernah Ungkap Keinginannya Bangun Hubungan dengan Indonesia
Keinginan Israel untuk membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia bukan rahasia lagi.

Dalam konferensi wartawan Kristen di Yerusalem pada Oktober 2018, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk menjalin hubungan resmi dengan Indonesia.

“Indonesia sangat, sangat penting bagi kami. Indonesia adalah negara besar dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kami ingin menjalin hubungan yang istimewa dengan mereka,” ujar Netanyahu dalam pidatonya yang dikutip Times of Israel.

Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki posisi unik di dunia karena selain berpenduduk mayoritas Muslim, juga memiliki jutaan warga beragama Kristen yang hidup berdampingan secara damai.

“Lebih dari 200 juta warga Indonesia hidup dalam keberagaman. Kami berharap suatu saat hubungan itu bisa terbuka dan kuat,” katanya.

Komitmen Indonesia Tetap Sama: Dukungan untuk Palestina
Meski isu demi isu terus bermunculan, posisi Indonesia tidak pernah berubah.

Sejak era Presiden Soekarno hingga saat ini, Indonesia konsisten menolak membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum ada kemerdekaan penuh bagi Palestina.

Hal ini juga ditegaskan kembali oleh Kementerian Luar Negeri dalam berbagai forum internasional, termasuk di PBB.

Sikap tersebut menjadi bagian dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang berpihak pada kemerdekaan bangsa tertindas dan menentang penjajahan dalam bentuk apa pun.

Isu Lama yang Terus Daur Ulang
Kabar kunjungan Presiden Prabowo ke Israel yang ramai diberitakan media Israel tampaknya hanyalah pengulangan pola lama yang sudah sering terjadi.

Bagi banyak pengamat, isu semacam ini kerap muncul setiap kali ada momentum politik tertentu, terutama saat Indonesia memainkan peran diplomatik penting di Timur Tengah—seperti kehadiran Prabowo di KTT Gaza di Mesir.

Pemerintah Indonesia dengan tegas menolak isu tersebut dan memastikan tidak ada rencana kunjungan ataupun pembicaraan diplomatik dengan Israel.

Sikap ini sekaligus menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap perdamaian dan kemerdekaan Palestina, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. (fntv)

Berbagi :