Anwar Ibrahim Ungkap Alasan Malaysia Tak Diundang ke KTT Perdamaian Gaza: “Kami Dukung, Tapi Bersyarat”

Jakarta, Framing NewsTV - Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya angkat bicara terkait absennya Malaysia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza yang digelar di Sharm El-Sheikh, Mesir, pada Senin (13 Oktober 2025).

Menurut Anwar, alasan utama Malaysia tidak masuk dalam daftar undangan adalah karena posisi Malaysia yang memberikan dukungan bersyarat terhadap rencana perdamaian 20 poin yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Negara-negara yang diundang adalah mereka yang sepenuhnya mendukung rencana perdamaian 20 poin. Malaysia tidak termasuk karena kami memberikan dukungan bersyarat,” ujar Anwar saat sesi tanya jawab di Dewan Rakyat, sebagaimana dikutip dari MalayMail, Selasa (14/10/2025).

Dukungan Malaysia: Tegas Tapi Bersyarat
Anwar menegaskan bahwa Malaysia tetap konsisten mendukung inisiatif perdamaian internasional, namun dukungan tersebut harus berdasar pada pengakuan terhadap kedaulatan Palestina, penyelesaian menyeluruh di Tepi Barat, serta hak kembali bagi pengungsi Palestina.

Menurutnya, Malaysia tak ingin memberikan dukungan “kosong” tanpa memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar perjuangan rakyat Palestina dihormati.

“Sebagian besar negara, termasuk yang hadir di Sharm El-Sheikh, menyatakan dukungan penuh. Kami termasuk di antara sedikit negara yang memberikan dukungan bersyarat,” ucap Anwar.

Anwar menjelaskan bahwa pendirian Malaysia sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan internasional. Ia menilai, tanpa pengakuan atas hak-hak dasar rakyat Palestina, maka tidak ada perdamaian sejati yang bisa dicapai, seberapa pun megahnya pertemuan diplomatik yang digelar.

Kondisi Kemanusiaan di Gaza Jadi Sorotan
Dalam kesempatan yang sama, Anwar juga menyoroti krisis kemanusiaan di Gaza yang semakin memburuk. Ia membeberkan bahwa hingga kemarin baru 167 truk bantuan yang berhasil masuk, dari 600 truk bantuan yang dijanjikan komunitas internasional.

Kondisi ini, kata Anwar, menunjukkan betapa sulitnya akses kemanusiaan di tengah blokade dan serangan yang terus berlanjut.

“Situasi di Gaza sangat buruk, hampir mencapai titik kelaparan. Oleh karena itu, kami menyatakan bahwa setiap inisiatif layak didukung, tetapi dengan syarat,” tegasnya.

Anwar menyebut Malaysia tidak menutup diri terhadap inisiatif perdamaian, termasuk yang diprakarsai oleh Trump, namun penekanannya adalah agar rencana tersebut mencakup solusi komprehensif yang menghormati hak rakyat Palestina dan tidak sekadar menghentikan pertempuran sementara.

Selaras dengan Sikap Negara Islam Lain
Anwar menambahkan, posisi Malaysia sejalan dengan beberapa negara Islam lain, seperti Qatar dan Yordania, yang juga mengambil sikap kritis terhadap proposal perdamaian yang dinilai menguntungkan satu pihak.

Negara-negara tersebut, kata Anwar, mengecam kekerasan terhadap warga sipil Palestina dan menuntut penghentian segera seluruh aksi militer Israel.

“Kami tidak menolak perdamaian, tetapi kami menolak perdamaian yang timpang. Perdamaian sejati hanya bisa tercapai jika keadilan ditegakkan,” tegas Anwar.

Hamas Siap Dukung Jika Ada Jaminan Penyelesaian Tuntas
Anwar juga mengungkapkan bahwa Hamas, sebagai pihak yang berperang di Gaza, telah menunjukkan sikap terbuka terhadap inisiatif perdamaian internasional, asalkan solusi tersebut menjamin penghentian permanen permusuhan dan pemenuhan hak-hak rakyat Palestina.

“Bahkan perwakilan Hamas yang menghadiri pertemuan di Sharm El-Sheikh menegaskan bahwa mereka terbuka terhadap upaya perdamaian tetapi menekankan perlunya penyelesaian yang tuntas,” ujar Anwar.

Menurut Anwar, hal ini menunjukkan bahwa kunci perdamaian tidak hanya terletak pada kesepakatan politik para pemimpin dunia, tetapi juga pada jaminan perlindungan hukum dan keadilan bagi rakyat Palestina yang telah lama menderita akibat konflik.

Malaysia Tegas: Perdamaian Harus Berdasar Keadilan
Anwar menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa Malaysia tidak akan mengubah posisinya hanya untuk mendapat pengakuan diplomatik atau undangan dalam forum internasional.

Bagi Malaysia, perdamaian sejati hanya bisa diwujudkan jika akar konflik diselesaikan, yakni pengakuan kedaulatan Palestina dan diakhirinya pendudukan Israel.

“Kami mendukung usaha yang dapat segera menghentikan penghancuran dan pembunuhan, termasuk terhadap perempuan dan anak-anak, tetapi dukungan itu mesti disertai syarat yang menjamin penyelesaian tuntas,” tegasnya menutup sesi.

Konteks Internasional: KTT Gaza dan Rencana 20 Poin Trump
KTT Perdamaian Gaza yang digelar di Sharm El-Sheikh, Mesir, dipimpin oleh Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Presiden AS Donald Trump. Pertemuan tersebut dihadiri oleh lebih dari 30 pemimpin dunia, termasuk dari Eropa, Timur Tengah, dan Asia.

Agenda utama pertemuan adalah membahas rencana perdamaian 20 poin yang diinisiasi Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Gaza dan menciptakan kerangka perdamaian jangka panjang di Timur Tengah.

Namun, sejumlah negara seperti Malaysia, Iran, dan Suriah tidak diundang karena dianggap tidak mendukung secara penuh rencana tersebut.

Sikap ini justru menegaskan posisi Malaysia sebagai negara yang menjunjung prinsip keadilan dalam diplomasi internasional, terutama terkait isu Palestina yang selama ini menjadi salah satu fokus utama politik luar negerinya. (fntv)

Berbagi :