Prabowo Naikkan Gaji Hakim hingga 280 Persen: Demi Hukum yang Tak Bisa Dibeli
Framing NewsTV, Jakarta – Dalam sebuah langkah yang dianggap monumental dan sarat pesan moral, Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, secara resmi mengumumkan kenaikan gaji bagi para hakim di seluruh Indonesia, dengan angka tertinggi mencapai 280 persen.
Pengumuman ini disampaikan langsung dalam acara Pengukuhan Hakim Se-Indonesia yang digelar di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, pada Kamis, 12 Juni 2025.
Langkah ini bukan hanya soal angka, melainkan menyentuh jantung persoalan keadilan di negeri ini. Selama 18 tahun, gaji para hakim tidak mengalami kenaikan signifikan, dan banyak dari mereka—terutama di daerah—menghadapi kondisi hidup yang serba terbatas, bahkan masih menyewa rumah untuk tinggal. Fakta ini, diakui Prabowo, membuatnya terkejut dan prihatin.
Hakim adalah Benteng Terakhir Rakyat Kecil
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa hakim bukan sekadar aparat hukum biasa. Bagi rakyat miskin dan kecil, hakim adalah harapan terakhir untuk mendapatkan keadilan. Ketika kelompok kaya dan kuat mampu membayar pengacara mahal dan memainkan hukum dengan kuasa, rakyat kecil hanya bisa menggantungkan nasib mereka pada hakim yang jujur, bersih, dan tidak bisa dibeli.
“Orang miskin hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil. Hakim yang tidak bisa disogok. Hakim yang cinta keadilan. Hakim yang cinta rakyat,” ujar Prabowo dengan suara tegas di hadapan para petinggi MA.
Pernyataan ini bukan hanya retorika. Prabowo menegaskan bahwa kesejahteraan hakim adalah kunci utama menjaga independensi lembaga peradilan. Jika hakim hidup berkekurangan, sangat mungkin muncul godaan dari pihak-pihak berkepentingan yang ingin "membeli" keadilan.
Tak Segan Pangkas Anggaran TNI-Polri Demi Keadilan
Presiden Prabowo juga menyatakan komitmen kuatnya untuk memprioritaskan sektor peradilan. Bahkan, ia menyebut bersedia memangkas anggaran TNI dan Polri, jika memang diperlukan, demi menaikkan gaji para hakim.
“Kalau perlu kita pangkas anggaran TNI dan Polri. Karena percuma saja pelaku kejahatan ditangkap kalau akhirnya tidak diadili secara adil,” ujar Prabowo.
Langkah ini menandai pendekatan baru dalam pembangunan sistem hukum nasional. Bukan hanya soal penindakan, tapi juga penguatan pada proses pengadilan yang adil dan tidak memihak.
Kenaikan Signifikan untuk Golongan Bawah
Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa kenaikan gaji terbesar justru akan diberikan kepada hakim-hakim di golongan bawah—sebuah langkah yang dipandang berani dan berpihak kepada kelompok yang paling membutuhkan. Ia menyebut bahwa golongan bawah akan mengalami kenaikan hingga 280 persen, sedangkan semua golongan hakim lainnya juga akan mendapat kenaikan yang signifikan.
“Semua hakim akan naik secara signifikan. Dan saya monitor terus. Ini janji saya,” katanya.
Langkah ini diharapkan akan memutus ketimpangan struktural dan memastikan para hakim muda di daerah tidak hidup dalam tekanan ekonomi.
Instruksi untuk Menteri Keuangan: Segera!
Presiden juga menegaskan bahwa ia akan segera menginstruksikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, untuk mengalokasikan dana dalam APBN yang cukup untuk merealisasikan kenaikan gaji tersebut.
Prabowo meyakini bahwa anggaran negara cukup untuk mendukung langkah ini tanpa mengorbankan sektor lain. Ia menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
“Saya yakin kita bisa. Sistem hukum menentukan keberhasilan bangsa. Kalau hukum kuat, negara kuat,” tegasnya.
Membangun Sistem Hukum yang Tak Bisa Digoyahkan
Dalam pidatonya, Prabowo terus menekankan pentingnya menciptakan sistem hukum yang kokoh dan tidak bisa digoyahkan oleh kekuasaan ataupun uang. Ia menyampaikan keinginan kuat untuk membangun Indonesia sebagai negara hukum sejati, di mana semua orang tunduk pada hukum—tanpa kecuali.
“Kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli,” katanya lagi.
Langkah ini mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi hukum, pengamat politik, hingga para mantan hakim agung yang menyebut kebijakan ini sebagai “langkah penyelamatan wajah peradilan Indonesia.”
Dari Gedung MA, Sinyal Reformasi Lembaga Peradilan Menggema
Pengumuman ini disampaikan dalam suasana khidmat di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Acara pengukuhan yang biasanya berlangsung formal dan simbolis, kali ini berubah menjadi momen penting yang menandai dimulainya babak baru dalam sistem peradilan Indonesia.
Salah satu peserta pengukuhan, seorang hakim muda dari Sulawesi Selatan, mengaku terharu. “Saya tak pernah membayangkan akan mendapat perhatian sebesar ini dari Presiden. Kami merasa dihargai,” ujarnya.
Harapan Baru Bagi Hukum Indonesia
Langkah Presiden Prabowo ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan baru benar-benar serius meletakkan pondasi keadilan yang merata dan tidak diskriminatif. Keadilan bukan hanya jargon dalam pidato, tapi menjadi program nyata yang menyentuh kehidupan sehari-hari para pelaku di bidang hukum.
Diharapkan, dengan peningkatan kesejahteraan ini, para hakim di Indonesia dapat bekerja dengan lebih tenang, tanpa beban ekonomi, dan dengan integritas yang semakin kokoh.
Sebagaimana Prabowo katakan dalam penutup pidatonya:
“Tegakkan hukum. Siapapun melanggar hukum, patuhi hukum. Untuk kepentingan kita semua.” (fntv)