Presiden Prabowo Perintah Kapolri: Tangkap Koruptor, Tapi Lolos di Pengadilan
Framing NewsTV, Jakarta — Dalam sebuah momen yang mengubah arah pembangunan hukum di Indonesia, Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, mengumumkan kenaikan gaji besar-besaran bagi seluruh hakim di Indonesia. Kebijakan ini diumumkan langsung dalam acara pengukuhan hakim Mahkamah Agung (MA) di Gedung MA, Jakarta Pusat, pada Kamis, 12 Juni 2025.
Tak sekadar menjadi seremoni formal, acara tersebut berubah menjadi panggung pernyataan sikap Presiden Prabowo mengenai pentingnya sistem hukum yang kokoh dan tak bisa dipengaruhi uang maupun kekuasaan. Dengan penuh ketegasan, ia menegaskan bahwa negara tidak akan bisa maju tanpa keadilan yang dapat diakses dan dipercaya oleh seluruh rakyatnya.
Sistem Hukum yang Kuat, Negara yang Berhasil
Prabowo membuka pidatonya dengan sebuah refleksi mendalam tentang sejarah dan pembangunan negara. Ia menegaskan bahwa dari pengalaman bangsa-bangsa besar, salah satu kunci keberhasilan negara adalah adanya sistem hukum yang mampu menjamin keadilan bagi semua warganya.
"Unsur keberhasilan suatu negara, dari kita belajar sejarah, unsur yang sangat penting adalah: terdapatnya suatu sistem hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Ini syarat negara berhasil," ujar Prabowo.
Bagi Presiden Prabowo, sistem hukum bukan sekadar institusi atau peraturan, tapi merupakan roh dari keberlangsungan demokrasi dan keadilan sosial.
Hakim: Harapan Terakhir Rakyat Kecil
Di hadapan para hakim yang baru saja dilantik, Prabowo dengan nada serius menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi peradilan di Indonesia. Ia menyebut bahwa hakim merupakan benteng terakhir rakyat kecil dalam mencari keadilan—ketika segala kekuasaan, uang, dan koneksi sudah tidak lagi mampu dijangkau oleh warga biasa.
Namun, dalam realitas yang ia temui, banyak hakim justru belum mendapat dukungan kesejahteraan yang layak. Gaji mereka tidak pernah naik selama 18 tahun, meskipun mereka menangani perkara dengan nilai fantastis dan kepentingan besar.
"Saya kaget. Sudah 18 tahun hakim tidak naik gaji. Sementara mereka menangani perkara bernilai triliunan rupiah," kata Prabowo dengan nada heran.
Ironi Penegakan Hukum: Polisi Tangkap, Pengadilan Loloskan
Presiden juga menyinggung sebuah ironi menyakitkan dalam penegakan hukum nasional. Ia menyebut bagaimana aparat penegak hukum seperti Polri dan TNI bekerja keras menangkap pelaku kejahatan besar, termasuk koruptor, namun begitu masuk ke pengadilan, para pelaku justru bebas melenggang.
“Percuma kita punya polisi hebat, tentara hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu masuk pengadilan, lolos,” ucap Prabowo.
Kepada Kapolri yang hadir, ia menyampaikan, “Kasihan anak buahmu, Kapolri.” Ungkapan ini menggambarkan kekecewaan yang dirasakan oleh aparat lapangan ketika kerja keras mereka tidak berbuah hasil karena lemahnya benteng terakhir: pengadilan.
Presiden Siap Kurangi Anggaran Lembaga Lain Demi Hakim
Dalam sikap yang jarang diambil oleh seorang presiden, Prabowo menyatakan kesediaannya untuk mengurangi anggaran lembaga negara lain, termasuk TNI dan Polri, jika diperlukan, demi memastikan kesejahteraan dan integritas para hakim.
"Kalau perlu anggaran TNI dan Polri saya kurangi," ujar Prabowo, menegaskan prioritasnya terhadap pembenahan sistem peradilan.
Pernyataan ini bukan hanya simbolik, tapi mencerminkan pergeseran paradigma besar dalam prioritas anggaran negara: dari dominasi sektor keamanan fisik, kini bergeser pada penguatan sistem keadilan dan supremasi hukum.
Kenaikan Gaji Hingga 280 Persen
Sebagai bentuk konkret dari komitmennya, Prabowo langsung mengumumkan kenaikan gaji untuk seluruh hakim, dengan skema yang berbeda-beda tergantung golongan. Golongan hakim paling bawah akan menerima kenaikan hingga 280 persen, sementara hakim lainnya juga akan mendapat kenaikan yang cukup besar dan merata.
“Kenaikan tertinggi mencapai 280 persen. Dan itu untuk golongan paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan. Saya akan pantau terus,” tegasnya.
Presiden juga menyebut bahwa perintah kepada Menteri Keuangan telah diberikan, agar alokasi dalam APBN segera disiapkan untuk mengeksekusi kebijakan ini. Ia ingin agar tak ada lagi hakim yang hidup dalam kondisi serba kekurangan, apalagi sampai tergoda suap dan intervensi pihak luar.
Hakim Harus Tak Tergoyahkan oleh Uang dan Kekuasaan
Presiden Prabowo ingin agar para hakim di Indonesia kelak menjadi tokoh keadilan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diintimidasi, dan tidak bisa digoyahkan oleh tekanan politik maupun materi.
“Kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Hakim yang cinta keadilan. Hakim yang cinta rakyat,” kata Prabowo.
Ini adalah bagian dari upaya menciptakan sistem hukum yang berbasis integritas dan keberanian moral, bukan kekuasaan atau pengaruh.
Jalan Panjang Menuju Reformasi Peradilan
Langkah Presiden Prabowo ini menuai banyak tanggapan positif, terutama dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai, kenaikan gaji hanyalah pintu awal, namun menjadi langkah strategis untuk memulihkan wibawa lembaga peradilan yang selama ini kerap dipertanyakan publik.
Langkah ini juga menjadi sinyal kuat kepada seluruh lembaga negara bahwa komitmen terhadap supremasi hukum akan menjadi landasan utama pemerintahan Prabowo ke depan.
Harapan Baru untuk Rakyat, Tantangan Baru untuk Hakim
Dengan adanya kenaikan gaji, harapan terhadap kinerja hakim akan meningkat tajam. Rakyat berharap mereka tidak lagi melihat sidang sebagai panggung sandiwara hukum, tapi sebagai tempat di mana keadilan benar-benar ditegakkan, meskipun menyakitkan bagi pelanggar hukum yang berkuasa.
Kini, bola ada di tangan para hakim. Rakyat menanti, apakah dengan dukungan penuh dari negara, mereka bisa menunjukkan bahwa hukum bisa berdiri tegak tanpa bisa dibeli.(fntv)