Trump Mengatakan AS Tidak Membutuhkan Kapal Induk Inggris untuk Perang Melawan Iran

JAKARTA, Framing NewsTV – Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu kontroversi baru setelah menyatakan bahwa negaranya tidak membutuhkan bantuan kapal induk dari Inggris dalam konflik yang sedang berlangsung dengan Iran. Pernyataan tersebut disampaikan melalui unggahan di media sosial Truth Social pada Sabtu, di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah akibat perang yang dimulai pada 28 Februari lalu.

Komentar Trump muncul setelah Kementerian Pertahanan Inggris mengumumkan bahwa kapal induk andalan mereka, HMS Prince of Wales, telah ditempatkan dalam status “kesiapan tinggi” untuk kemungkinan pengerahan ke kawasan Timur Tengah.

Dalam unggahannya, Trump menyinggung kemungkinan Inggris mengirim dua kapal induk ke wilayah konflik. Namun ia menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak lagi membutuhkan dukungan tersebut.

“Inggris Raya, sekutu besar kita di masa lalu—mungkin yang terbesar—akhirnya mempertimbangkan dengan serius untuk mengirim dua kapal induk ke Timur Tengah,” tulis Trump.

Namun ia kemudian menambahkan komentar yang bernada menyindir Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

“Tidak apa-apa, Perdana Menteri Starmer, kita tidak membutuhkan mereka lagi. Kita tidak membutuhkan orang-orang yang bergabung dalam perang setelah kita menang,” tulisnya.

Tanda Retaknya Hubungan AS–Inggris

Unggahan Trump tersebut langsung memicu spekulasi mengenai memburuknya hubungan antara Amerika Serikat dan Inggris. Pernyataan yang menyebut Inggris sebagai “sekutu hebat di masa lalu” dianggap sebagai sinyal adanya keretakan diplomatik antara kedua negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat.

Ketegangan hubungan itu semakin terasa sejak Trump kembali menjabat sebagai presiden tahun lalu. Dalam beberapa kesempatan, Trump secara terbuka mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah Inggris.

Perang Iran sendiri semakin memperumit hubungan kedua negara. Amerika Serikat bersama Israel terus melancarkan serangan terhadap Iran sejak akhir Februari, sementara Inggris berada dalam posisi yang lebih berhati-hati terkait keterlibatan militernya.

Korban Konflik Terus Bertambah

Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah menimbulkan dampak besar di kawasan Timur Tengah. Serangan dan balasan yang terus terjadi menyebabkan meningkatnya jumlah korban jiwa.

Laporan terbaru menyebutkan sekitar 1.332 orang telah tewas di Iran sejak konflik dimulai. Sementara itu, Amerika Serikat telah mengonfirmasi bahwa enam anggota militernya juga tewas dalam operasi militer tersebut.

Selain di Iran, dampak konflik juga dirasakan oleh negara-negara lain di kawasan seperti Lebanon, Kuwait, United Arab Emirates, dan Iraq, yang turut melaporkan adanya korban akibat meningkatnya ketegangan regional.

Serangan balasan dari Teheran juga dilaporkan menargetkan berbagai sekutu Amerika Serikat di kawasan tersebut, sehingga memperbesar kekhawatiran akan meluasnya konflik.

Inggris Tingkatkan Keterlibatan Militer

Meski tidak secara langsung bergabung dalam operasi ofensif, pemerintah Inggris tetap meningkatkan keterlibatan militernya dalam konflik tersebut.

Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan bahwa pemerintah telah mengizinkan Amerika Serikat menggunakan beberapa pangkalan militernya untuk tujuan yang disebut sebagai “operasi pertahanan terbatas”.

Dua pangkalan yang dimaksud adalah RAF Fairford di Gloucestershire serta Diego Garcia di Kepulauan Chagos, Samudra Hindia.

Sebelumnya sempat muncul laporan bahwa Starmer menolak penggunaan pangkalan tersebut oleh Amerika Serikat. Namun pemerintah Inggris akhirnya memberikan izin terbatas setelah konflik semakin meningkat.

Tekanan Politik terhadap Pemerintah Inggris

Keputusan pemerintah Inggris terkait konflik Iran juga memicu perdebatan di dalam negeri. Perdana Menteri Starmer menghadapi tekanan dari berbagai pihak, baik yang mendukung maupun yang menolak keterlibatan Inggris dalam perang tersebut.

Dalam pernyataannya di Parlemen Inggris awal pekan ini, Starmer menegaskan bahwa negaranya tidak akan ikut serta dalam serangan ofensif yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel.

Menurutnya, keputusan tersebut diambil demi melindungi kepentingan nasional Inggris serta keselamatan warga negaranya di kawasan konflik.

Namun di sisi lain, tekanan politik tetap meningkat karena perang Iran tidak populer di kalangan publik Inggris.

Penolakan Publik terhadap Perang

Sebuah survei yang dilakukan oleh perusahaan jajak pendapat Survation terhadap lebih dari seribu warga Inggris menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai perang melawan Iran tidak dapat dibenarkan.

Sebanyak 43 persen responden menyatakan konflik tersebut tidak layak dilakukan, sementara sebagian besar lainnya juga menyatakan kekhawatiran terhadap kemungkinan keterlibatan Inggris secara langsung.

Survei yang sama juga menunjukkan bahwa 56 persen responden mendukung keputusan awal pemerintah Inggris yang tidak mengizinkan penggunaan pangkalan militer Inggris oleh Amerika Serikat. Hanya 27 persen yang menilai keputusan itu keliru.

Penolakan publik tersebut juga terlihat dari aksi demonstrasi besar yang terjadi di London. Ribuan orang berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk menyerukan penghentian perang yang terus meluas.

Kritik Trump terhadap Starmer

Hubungan antara Trump dan Starmer memang sudah lama diwarnai ketegangan. Presiden AS itu beberapa kali melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah Inggris.

Pada awal Maret lalu, Trump bahkan menyampaikan secara terbuka ketidakpuasannya terhadap Inggris saat bertemu dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz di Gedung Putih.

Dalam pertemuan tersebut, Trump mengatakan bahwa ia “tidak senang dengan Inggris”. Ia juga membandingkan Starmer dengan mantan pemimpin legendaris Inggris Winston Churchill.

“Ini bukan Winston Churchill yang sedang kita hadapi,” ujar Trump.

Trump sendiri dikenal sebagai pengagum Churchill. Ia bahkan memasang patung pemimpin Inggris era Perang Dunia II itu di Ruang Oval selama masa jabatannya.

Sengketa Kepulauan Chagos Memperkeruh Hubungan

Ketegangan antara kedua negara juga dipicu oleh keputusan Inggris pada tahun 2024 yang menyerahkan kendali Chagos Archipelago kepada Mauritius.

Langkah tersebut diambil setelah International Court of Justice memutuskan bahwa Inggris bertindak melanggar hukum ketika memisahkan kepulauan itu dari Mauritius pada 1965.

Meski kesepakatan tersebut tetap memungkinkan Amerika Serikat dan Inggris mempertahankan pangkalan militer di Diego Garcia, Trump tetap mengecam kebijakan tersebut.

Ia bahkan menyebut penyerahan wilayah strategis itu sebagai “kebodohan besar”.

Pergeseran Aliansi Global

Ketegangan dengan Inggris juga mencerminkan perubahan arah kebijakan luar negeri pemerintahan Trump. Beberapa pejabat AS memberi sinyal bahwa Washington mulai mengurangi ketergantungan pada sekutu tradisional di Eropa.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bahkan menyinggung hal itu dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin sayap kanan Amerika Latin.

Rubio mengatakan bahwa dalam beberapa situasi, sekutu lama Amerika Serikat tidak selalu hadir ketika dibutuhkan.

Sebaliknya, ia memuji negara-negara yang dinilai lebih konsisten mendukung Washington dalam berbagai konflik internasional.

Pernyataan tersebut semakin memperjelas bahwa konflik Iran tidak hanya menjadi krisis militer di Timur Tengah, tetapi juga berpotensi mengubah dinamika hubungan antara Amerika Serikat dan sekutu tradisionalnya di dunia Barat. (fntv)

Berbagi :