JK Desak Indonesia Tagih Perdamaian Konflik Iran-AS-Israel ke Board of Peace: Kalau Tak Bisa, Buat Apa Jadi Anggota?

JAKARTA, Framing NewsTV – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, mendesak pemerintah Indonesia untuk secara tegas menagih upaya perdamaian atas konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat kepada Board of Peace (BoP). Ia menilai keberadaan forum tersebut harus benar-benar berfungsi sebagai wadah penyelesaian konflik internasional, bukan sekadar simbol diplomasi.

Menurut Jusuf Kalla, Indonesia sebagai anggota Board of Peace memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk meminta langkah konkret dalam menghentikan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang terus memanas.

Ia juga menilai Indonesia perlu bersikap jelas dalam menyikapi konflik tersebut, terutama dengan mempertimbangkan bahwa Iran saat ini menjadi pihak yang mengalami serangan militer.

JK Minta Indonesia Bersikap Tegas

Jusuf Kalla menegaskan bahwa Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi anggota pasif dalam Board of Peace. Ia menilai pemerintah perlu menyampaikan sikap yang jelas terkait upaya penyelesaian konflik yang sedang berlangsung.

Menurutnya, apabila forum tersebut tidak mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga yang mendorong perdamaian global, maka perlu dipertanyakan manfaat keanggotaan Indonesia di dalamnya.

“Kalau tidak bisa memberikan solusi perdamaian, buat apa kita menjadi anggota,” ujar Jusuf Kalla saat ditemui wartawan di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (7/3/2026).

Ia juga menekankan bahwa sikap tegas Indonesia penting untuk menjaga kredibilitas diplomasi Indonesia di mata dunia internasional, khususnya negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Board of Peace Dinilai Ide Baik, Namun Perlu Evaluasi

Dalam pandangannya, Jusuf Kalla mengakui bahwa gagasan pembentukan Board of Peace sebenarnya merupakan ide yang baik. Forum tersebut diharapkan mampu menjadi wadah diplomasi internasional untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai.

Namun, ia menilai implementasi dari konsep tersebut perlu dievaluasi secara serius apabila dalam praktiknya justru terjadi eskalasi konflik militer.

“Sebenarnya ide BoP itu ide yang bagus. Siapa pun upaya kita untuk perdamaian selalu baik. Cuma kita harus melihat praktiknya bagaimana,” ujar Jusuf Kalla.

Ia menambahkan bahwa jika sebuah forum perdamaian baru dibentuk tetapi dalam waktu singkat justru terjadi perang atau serangan militer, maka hal tersebut menunjukkan adanya kontradiksi antara tujuan dan pelaksanaannya.

Konsep Perdamaian Dinilai Bertentangan dengan Realitas

Menurut Jusuf Kalla, situasi konflik yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa misi awal Board of Peace belum berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Ia menilai perlu adanya evaluasi atau koreksi terhadap mekanisme kerja forum tersebut agar benar-benar mampu berperan dalam meredakan konflik internasional.

“Jadi makna BoP itu menjadi bertentangan dengan niatnya. Kita penting menjalankan misinya sesuai dengan awalnya, tapi kenyataannya tidak demikian,” kata JK.

Ia menegaskan bahwa forum perdamaian internasional seharusnya mampu menjadi mediator yang efektif dalam menyelesaikan konflik, bukan sekadar platform diplomasi tanpa dampak nyata.

Sikap Indonesia Dinilai Berpengaruh pada Hubungan Diplomatik

Jusuf Kalla juga mengingatkan bahwa sikap netral Indonesia dalam konflik tersebut dapat memiliki konsekuensi terhadap hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, khususnya negara yang memiliki kedekatan politik maupun solidaritas dengan Iran.

Menurutnya, Indonesia perlu mempertimbangkan posisi strategisnya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dalam menentukan sikap diplomatik.

Ia menilai langkah diplomasi yang tegas dapat memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan politik internasional sekaligus menjaga kepercayaan dari negara-negara mitra.

Indonesia Diminta Menunggu Perkembangan BoP

Ketika ditanya apakah Indonesia sebaiknya keluar dari Board of Peace, Jusuf Kalla menyarankan agar pemerintah terlebih dahulu melihat perkembangan dalam beberapa bulan ke depan.

Ia menilai keputusan tersebut sebaiknya diambil setelah melihat apakah forum tersebut mampu memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan perdamaian, khususnya dalam konflik di Palestina.

“Ya kita lihat dulu apa yang dilakukan dalam beberapa bulan ke depan. Kalau BoP itu bisa membuat kedamaian di Palestina, tentu kita dukung,” ujar JK.

Ia juga menilai adanya beberapa negara Islam yang tergabung dalam forum tersebut berpotensi memperkuat dorongan untuk menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Palestina Disebut Menjadi Ujian Utama

Jusuf Kalla menilai bahwa ujian terbesar bagi Board of Peace adalah kemampuannya mendorong pengakuan internasional terhadap Palestina serta menciptakan stabilitas di kawasan tersebut.

Namun ia juga menyoroti adanya potensi hambatan dalam proses tersebut, terutama terkait pengaruh politik negara-negara besar yang memiliki hak veto dalam berbagai keputusan internasional.

Menurut JK, forum perdamaian tidak seharusnya hanya menjadi alat politik yang mengikuti kepentingan satu negara tertentu.

“Jangan hanya menjadi lambang atau pengikut saja. Kita lihat buktinya sekarang, bicara perdamaian tapi yang terjadi justru perang,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa upaya nyata untuk menciptakan perdamaian, termasuk mendorong pengakuan terhadap Palestina, akan menjadi tolok ukur sejauh mana Board of Peace benar-benar berfungsi sebagai forum perdamaian global. (fntv)

Berbagi :