KSAD Maruli Bantah Isu Telegram Siaga 1 TNI Terkait Konflik Timur Tengah, DPR Minta Koordinasi Diperjelas

JAKARTA, Framing NewsTV – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak membantah beredarnya informasi mengenai surat telegram Panglima TNI yang disebut memerintahkan seluruh jajaran militer untuk menetapkan status Siaga 1 terkait perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan Maruli sebagai respons atas beredarnya dokumen yang disebut sebagai Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 tertanggal 1 Maret 2026. Dokumen tersebut ramai diperbincangkan karena memuat sejumlah instruksi kepada satuan TNI untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak konflik internasional terhadap situasi keamanan dalam negeri.

Namun, Maruli menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

“Tidak ada,” kata Maruli secara singkat saat dimintai tanggapan mengenai telegram tersebut pada Minggu (8/3/2026).

Isi Telegram yang Beredar di Publik

Dokumen telegram yang beredar di ruang publik tersebut memuat tujuh poin instruksi yang disebut ditujukan kepada berbagai satuan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Instruksi pertama dalam dokumen tersebut meminta Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI untuk menyiagakan personel serta alat utama sistem persenjataan (alutsista). Selain itu, mereka juga diminta meningkatkan patroli keamanan di berbagai objek vital strategis dan pusat perekonomian.

Patroli tersebut disebut mencakup sejumlah fasilitas penting seperti bandara, pelabuhan laut dan sungai, stasiun kereta api, terminal bus, hingga fasilitas vital milik Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Langkah tersebut dalam dokumen itu disebut bertujuan untuk memastikan keamanan berbagai fasilitas publik yang memiliki peran penting bagi aktivitas masyarakat dan perekonomian nasional.

Pengawasan Udara Diminta Berlangsung 24 Jam

Pada poin kedua telegram yang beredar, disebutkan bahwa Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) diminta meningkatkan kegiatan pengawasan wilayah udara nasional.

Kohanudnas disebut diinstruksikan untuk melakukan deteksi dini dan pengamatan udara secara berkelanjutan selama 24 jam guna memantau potensi ancaman yang mungkin muncul.

Peningkatan pengawasan udara tersebut bertujuan untuk memastikan keamanan ruang udara Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika keamanan global.

BAIS Diminta Siapkan Pendataan WNI di Wilayah Konflik

Instruksi selanjutnya dalam telegram tersebut berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri.

Pada poin ketiga disebutkan bahwa Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI diminta menginstruksikan para atase pertahanan Republik Indonesia di negara-negara yang terdampak konflik untuk melakukan pendataan terhadap warga negara Indonesia (WNI).

Pendataan tersebut mencakup pemetaan kondisi WNI serta kemungkinan penyusunan rencana evakuasi apabila situasi keamanan di kawasan Timur Tengah semakin memburuk.

Langkah ini disebut akan dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), serta otoritas terkait di negara setempat.

Pengamanan Kedutaan di Jakarta Disebut Diperketat

Dalam poin keempat dokumen tersebut, Kodam Jaya/Jayakarta disebut mendapatkan instruksi untuk meningkatkan patroli keamanan di wilayah DKI Jakarta.

Patroli tersebut mencakup berbagai objek vital strategis serta kawasan kedutaan besar guna menjaga situasi keamanan tetap kondusif di ibu kota.

Sementara itu, poin kelima menyebut bahwa satuan intelijen TNI diminta melakukan deteksi dini dan langkah pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan, khususnya di objek vital strategis dan kawasan diplomatik.

Seluruh Satuan Diminta Siap Siaga

Dalam poin keenam telegram yang beredar, seluruh Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) TNI disebut diminta meningkatkan kesiapsiagaan operasional di satuan masing-masing.

Sementara pada poin ketujuh disebutkan bahwa setiap perkembangan situasi yang terjadi di lapangan harus segera dilaporkan kepada Panglima TNI pada kesempatan pertama.

Namun demikian, KSAD Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa telegram yang ramai dibicarakan tersebut tidak benar adanya.

Mabes TNI Tegaskan Tugas Pokok Menjaga Keamanan Negara

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah sebelumnya menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu keutuhan negara.

Menurut Aulia, TNI selalu menjalankan tugasnya secara profesional dengan menjaga kesiapan operasional guna menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan situasi keamanan.

Ia juga menegaskan bahwa kesiapsiagaan militer merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika lingkungan strategis internasional, regional, maupun domestik.

“Dengan demikian TNI harus memiliki kesiapsiagaan operasional yang tinggi, salah satunya adalah dengan melaksanakan apel pengecekan kesiapan secara rutin,” jelas Aulia.

DPR Soroti Perbedaan Informasi di Publik

Menanggapi polemik yang muncul terkait informasi telegram tersebut, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta agar koordinasi dan komunikasi di internal TNI diperkuat.

Menurutnya, perbedaan penjelasan yang muncul di ruang publik berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat apabila tidak segera diluruskan.

Ia menilai penting bagi institusi negara untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada publik memiliki penjelasan yang jelas dan konsisten.

“Kalau memang ada perbedaan penjelasan seperti yang muncul di publik, sebaiknya koordinasi di internal TNI diperbaiki. Jangan sampai informasi yang keluar justru membingungkan rakyat,” ujar TB Hasanuddin.

Situasi ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang terkoordinasi di lingkungan lembaga negara agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat, terutama terkait isu keamanan nasional yang sensitif. (fntv)

Berbagi :