Inggris Izinkan AS Gunakan Pangkalan Militernya untuk Serang Iran

JAKARTA, Framing NewsTV – Pemerintah Inggris menyatakan akan mengizinkan Amerika Serikat (AS) menggunakan pangkalan militernya untuk tujuan pertahanan yang terbatas menyusul meningkatnya eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan AS di kawasan Teluk. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, pada Minggu (1/3/2026).

Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya serangan rudal dan drone yang diluncurkan Iran sebagai respons atas operasi militer Israel dan Amerika Serikat.

Inggris Setujui Permintaan AS

Dalam pernyataan resminya, Starmer mengonfirmasi bahwa Washington telah mengajukan permintaan resmi kepada London untuk memanfaatkan fasilitas militer Inggris.

“Amerika Serikat telah meminta izin untuk menggunakan pangkalan Inggris demi tujuan defensif yang spesifik dan terbatas itu,” kata Starmer.

Ia menegaskan bahwa pemerintah Inggris telah mempertimbangkan permintaan tersebut secara matang sebelum memberikan persetujuan.

“Kami telah mengambil keputusan untuk menerima permintaan ini guna mencegah Iran menembakkan rudal di seluruh kawasan, menewaskan warga sipil tak bersalah, membahayakan nyawa warga Inggris, dan menyerang negara-negara yang tidak terlibat,” ujarnya.

Menurut Starmer, langkah tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menekan eskalasi konflik dan melindungi kepentingan Inggris di kawasan Timur Tengah.

Dasar Keputusan: Pembelaan Diri Kolektif

Starmer menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada prinsip pembelaan diri kolektif bersama sekutu lama Inggris, termasuk Amerika Serikat.

Ia menambahkan bahwa Inggris memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya yang berada di kawasan konflik.

“Dasar keputusan ini adalah pembelaan diri kolektif bersama sahabat dan sekutu lama serta untuk melindungi nyawa warga Inggris,” jelasnya.

Pemerintah Inggris menekankan bahwa penggunaan pangkalan militer tersebut bersifat terbatas dan hanya untuk kepentingan defensif, bukan untuk operasi serangan ofensif baru.

Eskalasi Konflik di Timur Tengah

Sejak Sabtu (28/2) pagi, Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, serta sejumlah pejabat tinggi keamanan Iran.

Sebagai respons, Iran meluncurkan serangan drone dan rudal yang menargetkan wilayah Israel dan aset militer Amerika Serikat di kawasan. Serangan balasan tersebut mendorong sejumlah negara Teluk menutup wilayah udara mereka demi alasan keamanan.

Pemerintah Iran kemudian menyatakan masa berkabung nasional selama 40 hari atas wafatnya Khamenei serta membentuk dewan sementara hingga pengganti resmi ditetapkan.

Otoritas Teheran juga berjanji akan melakukan pembalasan atas serangan yang menewaskan pemimpin tertingginya.

Inggris Tegaskan Tidak Ikut Serangan Awal

Dalam keterangannya, Starmer menegaskan bahwa Inggris tidak terlibat dalam serangan awal terhadap Iran dan tidak akan ambil bagian dalam operasi ofensif.

“Kami tidak terlibat dalam serangan awal terhadap Iran dan kami tidak akan bergabung dalam tindakan ofensif sekarang,” katanya.

Namun, ia menilai situasi saat ini menuntut dukungan terhadap sekutu dalam kerangka pertahanan bersama.

“Namun Iran menjalankan strategi ‘bumi hangus’, sehingga kami mendukung pembelaan diri kolektif sekutu kami dan warga kami di kawasan, karena itu adalah kewajiban kami kepada rakyat Inggris,” ujar Starmer.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Inggris berupaya menjaga keseimbangan antara tidak terlibat langsung dalam agresi militer dan tetap memenuhi komitmen pertahanan terhadap sekutunya.

Upaya Mencegah Situasi Memburuk

Starmer menekankan bahwa langkah tersebut merupakan cara terbaik untuk mengurangi ancaman mendesak dan mencegah eskalasi lebih lanjut.

Ia menyebut keputusan ini sebagai bagian dari strategi untuk menjaga stabilitas kawasan dan menghindari konflik yang lebih luas.

“Ini adalah cara terbaik untuk menghilangkan ancaman mendesak dan mencegah situasi semakin memburuk,” tegasnya.

Dengan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, keputusan Inggris ini diperkirakan akan menjadi sorotan komunitas internasional, terutama terkait implikasinya terhadap hukum internasional dan keseimbangan geopolitik global. (fntv)

Berbagi :