Ahmad Ali Ingatkan NasDem soal Ambang Batas 7 Persen: Jangan Terlalu Pede

JAKARTA, Framing NewsTV – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menanggapi usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7 persen yang dilontarkan Partai NasDem. Ia mengingatkan agar NasDem tidak terlalu percaya diri dalam mendorong angka tersebut karena berpotensi menjadi bumerang secara politik.

Pernyataan itu disampaikan Ali pada Senin (23/2/2026). Ia menilai setiap usulan tentu memiliki pertimbangan politik masing-masing, namun tetap harus dihitung secara matang dalam konteks dinamika elektoral nasional.

PSI: Jangan Terlalu Percaya Diri

Ahmad Ali menyampaikan peringatan terbuka kepada NasDem agar berhati-hati dalam mengusulkan angka ambang batas yang lebih tinggi. Menurutnya, langkah tersebut bisa saja berdampak tidak terduga bagi partai pengusul sendiri.

“Cuma pesan saya kepada Partai NasDem, jangan terlalu percaya diri, jangan terlalu percaya diri. Bisa jadi nanti mereka sedang menggali kuburan sendiri,” kata Ahmad Ali Dilansir Kompas.com, Senin (23/2/2026).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa PSI tetap menghargai hak politik NasDem dalam mengajukan usulan tersebut. Sebagai partai yang lolos Pemilu 2024 dan memiliki kursi di parlemen, NasDem memiliki legitimasi dalam proses pembentukan undang-undang.

“Itu kita hargai sekali. Itu adalah hak dari mereka dan tentunya NasDem salah satu partai yang menjadi bagian daripada partai pembuat undang-undang, hari ini kan. Semangatnya juga tentunya mereka punya alasan sendiri,” ujarnya.

PSI Yakin Bukan untuk Singkirkan Partai Baru

Ali juga menyatakan keyakinannya bahwa semangat NasDem mengusulkan ambang batas 7 persen bukan bertujuan menyingkirkan partai-partai baru dari kontestasi politik nasional.

“Mereka punya alasan sendiri untuk menyebut angka itu. Saya percaya bahwa semangatnya semangat untuk kebangsaan pasti, kepentingan bangsa. Bukan semangat untuk menyingkirkan yang baru,” ungkapnya.

Menurut dia, setiap partai tentu memiliki kalkulasi politik masing-masing dalam melihat efektivitas sistem multipartai di Indonesia. Namun, keputusan akhir tetap berada pada mekanisme legislasi di DPR.

PSI Siap Hadapi Aturan yang Berlaku

Ali menegaskan bahwa posisi PSI saat ini bukan sebagai pembentuk undang-undang, melainkan sebagai peserta pemilu yang mengikuti aturan yang ditetapkan parlemen. Karena itu, PSI memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029.

“Ya kita akan kompetisi, kita cukup percaya diri untuk mengikuti semua level yang disiapkan, yang ditetapkan. Karena tentunya kami tidak pada posisi menentukan. Karena kami pada posisi mengikuti,” tuturnya.

Ia juga menyebut kegagalan PSI dalam dua pemilu sebelumnya menjadi pelajaran penting untuk memperkuat strategi dan basis dukungan ke depan.

NasDem Dorong Sistem “Selected Party”

Sebelumnya, Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, menyampaikan bahwa wacana kenaikan ambang batas parlemen sedang dibahas di DPR bersama Komisi II.

“Sedang digodok oleh kawan-kawan di DPR ya, fraksi DPR, tentu dengan Komisi II. Saya serahkan dulu pada mereka untuk bersama dengan para pimpinan fraksi lainnya,” ujar Paloh di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Sabtu (21/2/2026).

Paloh menilai kenaikan parliamentary threshold diperlukan untuk menyederhanakan sistem multipartai menjadi sistem “selected party” agar demokrasi lebih efektif dan menghasilkan pemerintahan yang stabil.

“NasDem berpikir sejujurnya dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif bagi implementasi hasil manfaat kebebasan demokrasi yang kita miliki,” kata Paloh.

Menurutnya, praktik demokrasi saat ini terlalu menitikberatkan pada kuantitas partai politik dibandingkan kualitas representasi dan efektivitas pengambilan keputusan di parlemen.

Dinamika Politik Menuju 2029

Wacana kenaikan parliamentary threshold menjadi 7 persen berpotensi memicu perdebatan panjang di ruang legislasi. Isu ini tidak hanya menyangkut teknis kepemiluan, tetapi juga menyentuh desain sistem kepartaian Indonesia ke depan.

Bagi partai besar, ambang batas tinggi bisa memperkuat konsolidasi politik. Namun bagi partai menengah dan baru, kebijakan tersebut berpotensi mempersempit ruang kompetisi. Perdebatan ini diperkirakan akan terus mengemuka menjelang pembahasan revisi undang-undang pemilu di DPR. (fntv)

Berbagi :