MUI Desak Prabowo Ambil Langkah Nyata Dukung Kemerdekaan Palestina

JAKARTA, Framing NewsTV — Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah konkret dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Seruan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis usai menghadiri pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan.

Menurut MUI, dukungan terhadap Palestina bukan sekadar sikap politik, melainkan amanat konstitusi dan nilai-nilai kemanusiaan yang harus diwujudkan secara nyata oleh pemerintah Indonesia.

Konstitusi dan Nilai Kemanusiaan Jadi Dasar Sikap MUI

KH Cholil Nafis menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas mengamanatkan Indonesia untuk menentang segala bentuk penjajahan dan berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Prinsip tersebut, kata dia, sejalan dengan ajaran agama yang menolak penindasan terhadap sesama manusia.

“Sebagaimana di dalam Al-Qur’an, kita tidak boleh memperbudak manusia. Dalam Undang-Undang Dasar kita juga amanatnya menolak segala bentuk penjajahan, harus dihapuskan. Tentu tinggal strateginya bahwa kita adalah membela kemerdekaan Palestina,” ujar Cholil di Istana Kepresidenan, Selasa, 3 Februari 2026.

MUI Minta Penjelasan Soal Keanggotaan Indonesia di Board of Peace

Sebagai tindak lanjut dari amanat konstitusi tersebut, MUI bersama unsur organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam lainnya mendatangi Istana Kepresidenan untuk meminta penjelasan langsung dari Presiden Prabowo terkait keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP).

Forum internasional tersebut diketahui dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Cholil mengungkapkan, sebelumnya MUI menilai keanggotaan Indonesia dalam BOP berpotensi tidak berpihak pada perjuangan kemerdekaan Palestina.

“Karena itu, kami datang untuk meminta penjelasan utuh. Apa tujuan Presiden bergabung ke Dewan Perdamaian tersebut, dan bagaimana posisinya terhadap Palestina,” katanya.

MUI Sempat Minta Indonesia Tarik Diri dari Board of Peace

Cholil mengakui bahwa MUI sebelumnya secara terbuka meminta agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan Board of Peace. Permintaan itu didasarkan pada kekhawatiran bahwa forum tersebut justru dapat melemahkan posisi Indonesia dalam membela Palestina.

Namun demikian, melalui dialog langsung dengan Presiden Prabowo dan para pimpinan ormas Islam, MUI berharap arah dan tujuan keanggotaan Indonesia di forum tersebut dapat diperjelas.

“Melalui dialog ini, kita ingin tahu apakah keanggotaan Indonesia benar-benar digunakan untuk memperjuangkan perdamaian dunia dan keadilan bagi Palestina,” ujarnya.

Dokumen Khusus Disiapkan MUI untuk Dialog dengan Presiden

Dalam pertemuan tersebut, MUI juga menyiapkan sejumlah dokumen berisi catatan dan pandangan resmi terkait keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace. Dokumen tersebut akan menjadi bahan diskusi dengan Presiden Prabowo agar kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan sikap antipenjajahan.

“Kita antipenjajahan, kita mendukung kemerdekaan Palestina, tentu kita ingin yang terbaik bagi perdamaian dunia. Kita mau dengarkan dulu alasan Presiden, nanti setelah itu baru kita jelaskan sikap kita,” tutur Cholil.

Jusuf Hamka Dorong Indonesia Lebih Aktif di Forum Internasional

Dalam kesempatan terpisah, pengusaha sekaligus tokoh Muslim Tionghoa, Jusuf Hamka, turut mendorong Presiden Prabowo agar mengambil langkah nyata untuk mendekatkan Palestina pada perdamaian sejati.

Menurut Jusuf, kehadiran Indonesia di forum internasional justru harus dimanfaatkan untuk memberi pengaruh, bukan sekadar menjadi penonton.

“Kita anggota Dewan Keamanan PBB, tetapi kita tidak punya hak veto. Sekarang ini kita dua per tiga punya hak veto. Daripada kita nonton di luar, kan mendingan kita mewarnai di dalam,” ujar Jusuf Hamka.

Puluhan Ormas Islam Hadir di Istana

Sebanyak 50 perwakilan dari berbagai ormas Islam di Indonesia hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. Organisasi yang hadir antara lain Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Islam (Persis), dan Syarikat Islam.

Selain itu, sejumlah tokoh pondok pesantren dari Jawa Timur juga turut diundang. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mempertegas posisi Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia dan kemerdekaan Palestina. (fntv)

Berbagi :