Hinca Panjaitan Desak Kapolri Tuntaskan Kasus Narkoba Libatkan Oknum Polisi dalam 1 Bulan

JAKARTA, Framing NewsTV — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk segera membenahi persoalan internal Polri menyusul maraknya kasus yang melibatkan oknum anggota kepolisian, khususnya perkara narkotika. Desakan ini disampaikan setelah dalam dua pekan terakhir publik disuguhkan sejumlah peristiwa yang dinilai mencoreng institusi penegak hukum.

Rentetan Kasus Dinilai Meresahkan Publik

Hinca menyoroti berbagai kasus yang mencuat ke publik, mulai dari dugaan penganiayaan hingga keterlibatan anggota polisi dalam perkara narkoba di sejumlah daerah seperti NTB dan Toraja. Menurutnya, kejadian-kejadian tersebut telah menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat.

“Saya kira satu dua minggu terakhir ini kita memang disuguhkan sebuah cerita atau fakta yang sangat mengejutkan publik soal polisi di beberapa tempat itu, yang secara apa namanya ya, tidak baik menjalankan tugasnya, baik soal narkoba, soal-soal yang lain, terutama narkoba itu. Baik yang di NTB, yang di Toraja, dan di tempat-tempat lain,” kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ia menilai, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Minta Tindakan Tegas Tanpa Pengecualian

Hinca menegaskan bahwa Kapolri harus bertindak cepat dan tegas terhadap seluruh oknum yang terlibat, tanpa pandang bulu. Menurutnya, langkah penempatan khusus (Patsus), pemeriksaan intensif, hingga proses peradilan harus segera dijalankan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Saya minta saudara Kapolri untuk segera mengambil tindakan cepat dengan cara menempatkan di Patsus, periksa, dan segera adili sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Saya kira tidak ada ampun lagi, masyarakat sudah sangat gelisah dan ini adalah kultural yang harus segera diubah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum merupakan persoalan serius yang mencederai rasa keadilan masyarakat.

Dorong Transparansi dan Keterbukaan ke Publik

Selain tindakan tegas, Hinca juga meminta agar setiap kasus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik.

“Sikap, perilaku polisi yang menyalahgunakan kewenangannya dan ini meresahkan sekali. Kami dari Komisi III meminta saudara Kapolri untuk segera mengambil tindakan cepat secepat-cepatnya dan menjelaskan ke publik secara terang benderang apa sebenarnya yang terjadi. Tidak usah ditutup-tutupi karena memang ini komitmen kita bersama,” tegasnya.

Ia kembali menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap anggota yang menyalahgunakan jabatan, terlebih dalam perkara narkotika. “Siapapun yang menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya, apalagi tentang perkara yang ditanganinya atau masalah yang sedang ditangani terutama narkoba, tidak ada ampun,” lanjut Hinca.

Beri Tenggat Waktu 1 Bulan

Sebagai bentuk pengawasan politik, Hinca memberikan tenggat waktu satu bulan kepada Kapolri untuk menuntaskan persoalan tersebut, terutama menjelang bulan Ramadan.

“Masyarakat menunggu. Kita beri waktu kepada Pak Sigit untuk satu bulan ini harus selesai. Masa bulan Ramadan, bulan suci ini saatnya berbenah. Kita memperbaiki kultur kita, memperbaiki kinerja kita. Apa yang disuarakan masyarakat, itu benar dan karena itu harus segera diambil tindakan cepat,” tandasnya.

Belakangan ini, sejumlah oknum anggota kepolisian memang menjadi sorotan publik karena terlibat dalam berbagai kasus hukum, mulai dari penganiayaan hingga dugaan keterlibatan dalam jaringan narkotika. Desakan DPR ini menjadi sinyal kuat agar pembenahan internal Polri dilakukan secara menyeluruh dan terukur. (fntv)

Berbagi :