Dedi Mulyadi Siapkan Skema Tukar Kelola Jalan Nasional demi Benahi Pantura Jabar

JAKARTA, Framing NewsTV — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi persoalan jalan rusak di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat. Salah satu opsi yang akan ditempuh adalah mengajukan skema tukar kelola jalan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sebagai solusi percepatan perbaikan infrastruktur yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat.

Langkah tersebut muncul sebagai respons atas banyaknya laporan warga, khususnya dari wilayah Cikampek dan sekitarnya, yang menilai kondisi jalan Pantura semakin membahayakan pengguna jalan dan memicu kecelakaan lalu lintas.

Jalan Nasional Jadi Kendala Pemerintah Daerah

Dedi Mulyadi menjelaskan, selama ini pemerintah daerah berada dalam posisi serba terbatas karena ruas Pantura berstatus sebagai jalan nasional. Status tersebut membuat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan perbaikan cepat.

“Ya, nanti mau saya ajak tukeran. Misalnya begini, jalan nasional yang melintasi kota atau kabupaten bisa diserahkan ke provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, hampir di setiap daerah terdapat ruas jalan nasional yang berada tepat di pusat kota. Namun, alih-alih memudahkan penanganan, status nasional justru membuat proses perbaikan menjadi lambat karena harus menunggu kebijakan dan intervensi dari pemerintah pusat.

Skema Tukar Kelola Jadi Solusi Konkret

Dalam skema tukar kelola yang akan ditawarkan, sejumlah ruas jalan nasional di kawasan perkotaan akan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Sebagai gantinya, anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dialihkan untuk fokus memperbaiki jalur Pantura Jawa Barat.

“Kalau tersedia anggaran untuk pembangunan jalan-jalan nasional yang melewati kota ini, uangnya dipindahkan saja untuk pembangunan khusus Pantura Jabar. Itu solusi yang akan saya tawarkan,” kata Dedi.

Dengan perubahan tersebut, status jalan di pusat kota akan turun menjadi jalan provinsi atau jalan kabupaten/kota. Konsekuensinya, kewenangan perbaikan bisa dilakukan langsung oleh pemerintah daerah tanpa terhambat persoalan administratif.

Ringankan Beban Kementerian PU

Dedi menilai, skema ini juga akan meringankan beban Kementerian PU dalam pemeliharaan jalan nasional di Jawa Barat. Dengan demikian, fokus anggaran pemerintah pusat dapat diarahkan pada jalur-jalur strategis antardaerah dan antarprovinsi.

“Kalau sudah menurun, maka uang itu nanti difokuskan untuk memperbaiki jalan rusak Pantura Jabar,” ujarnya.

Menurut Dedi, jalur Pantura merupakan salah satu urat nadi ekonomi nasional karena menghubungkan Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Karena itu, kondisi jalan yang rusak tidak hanya berdampak pada keselamatan, tetapi juga kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat.

Pertimbangan Keadilan Fiskal

Meski mengakui skema tukar kelola akan menambah beban fiskal bagi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, Dedi menegaskan hal tersebut bukan masalah besar. Ia menilai ada aspek keadilan yang harus ditegakkan dalam pengelolaan infrastruktur jalan.

“Enggak ada masalah. Dalam bahasa kasar begini, kalau jalan pusat kota yang pakai adalah mobil-mobil yang di kota itu, bayar pajaknya di kota itu, enggak ada masalah,” tegasnya.

Sebaliknya, Dedi menilai tidak adil jika jalan penghubung antardaerah yang dilintasi kendaraan besar dari luar Jawa Barat justru dibiayai dari pajak warga Jabar.

“Tapi kalau jalan penghubung antara Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang mobilnya gede-gede dari tempat lain kemudian menggunakan dana kita, enggak pas. Karena mereka bayar pajak kendaraannya juga tidak di sini,” tandas Dedi.

Langkah ini, menurutnya, diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan jalan rusak di Pantura Jawa Barat sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan. (fntv)

Berbagi :