Wamenhaj Dahnil Anzar Tegas: Aparat Hukum Jangan Ragu Tangkap Oknum Kementerian Haji yang Bermain Korupsi

JAKARTA, Framing NewsTV - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan peringatan keras kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan ibadah haji. Ia meminta aparat penegak hukum tidak ragu menindak tegas siapa pun, termasuk oknum di internal Kementerian Haji dan Umrah, apabila terbukti melakukan praktik korupsi, rente, maupun penyalahgunaan kewenangan.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Dahnil sebagai tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam Taklimat Awal Tahun yang digelar di Hambalang, Bogor, Selasa, 7 Januari 2026. Menurut Dahnil, Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap upaya pembenahan tata kelola negara, khususnya di sektor perhajian yang selama ini kerap disorot publik.

“Presiden Prabowo sangat serius dalam upaya bersih-bersih pengelolaan negara. Khusus di bidang perhajian yang saya tangani bersama Gus Irfan, Presiden berulang kali menegaskan bahwa beliau menginginkan pengelolaan haji yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik kotor,” ujar Dahnil dalam keterangan persnya.

Dahnil menegaskan, Kementerian Haji dan Umrah saat ini menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk korupsi, rente, maupun tindakan amoral yang berpotensi merugikan jemaah haji. Ia mengingatkan bahwa tahapan persiapan haji kini memasuki fase paling krusial, terutama dalam proses pengadaan layanan.

“Sekarang kita berada di titik-titik kritis. Proses pengadaan katering, akomodasi, transportasi, hingga pengadaan syarikah sedang berjalan. Justru di fase-fase inilah potensi rente dan korupsi paling rawan terjadi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dahnil mengungkapkan adanya laporan dan temuan mengenai upaya intervensi dalam proses pengadaan. Modus yang digunakan beragam, mulai dari permintaan cashback, praktik rente terselubung, hingga mencatut nama pimpinan kementerian untuk menekan tim pengadaan agar meloloskan pihak tertentu.

“Saya masih mendengar adanya upaya-upaya cashback, rente, dan korupsi, termasuk memengaruhi tim pengadaan dengan mengatasnamakan Menteri maupun Wakil Menteri. Ini tidak bisa dibiarkan,” ungkap Dahnil.

Untuk mencegah penyimpangan sejak dini, Kementerian Haji dan Umrah telah melibatkan Kejaksaan serta aparat penegak hukum (APH) lainnya sejak awal proses persiapan haji. Dahnil menegaskan, tidak ada perlindungan bagi siapa pun yang terbukti menyalahgunakan amanah pelayanan jemaah.

“Saya tegaskan, jangan ragu aparat penegak hukum. Jangan ragu Kejaksaan. Tangkap saja siapa pun yang masih berusaha melakukan praktik rente dan korupsi. Tidak usah ragu, siapa pun orangnya dan dari mana pun asalnya,” tegasnya.

Bahkan, Dahnil secara terbuka memberikan lampu hijau kepada aparat penegak hukum untuk menindak jajaran internal kementerian jika ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran hukum.

“Sekalipun berasal dari internal Kementerian Haji, aparat penegak hukum jangan ragu untuk menangkapnya. Tidak ada kompromi dalam urusan integritas dan amanah jemaah,” pungkas Dahnil.

Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi tata kelola haji secara menyeluruh, demi memastikan pelayanan ibadah haji berjalan adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan jemaah. (fntv)

Berbagi :