Trump Blak-blakan: Tak Butuh Hukum Internasional, Moralitas Pribadi Jadi Batas Kekuasaan AS

JAKARTA, Framing NewsTV - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi global setelah menyatakan secara terbuka bahwa dirinya tidak membutuhkan hukum internasional sebagai pembatas dalam mengambil keputusan politik maupun militer. Pernyataan itu disampaikan Trump dalam wawancara dengan The New York Times, Rabu, (8/1/2026).

Dalam wawancara tersebut, Trump menegaskan bahwa satu-satunya batas atas kekuasaannya sebagai Presiden sekaligus Panglima Tertinggi Militer AS hanyalah moralitas pribadinya sendiri, bukan aturan hukum internasional yang disepakati dunia.

“Hanya moralitas saya sendiri, kesadaran saya, yang bisa menghentikan saya,” ujar Trump Dilansir The New York Times, Rabu (8/1/2026).

Trump bahkan secara tegas menyatakan bahwa hukum internasional tidak memiliki kekuatan untuk menghalangi tindakannya apabila ia merasa kebijakan tersebut benar dan diperlukan demi kepentingan Amerika Serikat.

“Saya tak butuh hukum internasional. Saya tak mencoba melukai seseorang,” kata Trump dalam wawancara yang sama.

Meski demikian, Trump mengklaim pemerintahannya tetap akan mematuhi hukum internasional, namun ia menegaskan bahwa penerapan dan batasannya sepenuhnya bergantung pada penafsiran Amerika Serikat sendiri.

“Itu tergantung apa definisi Anda atas hukum internasional,” ujar Trump, sebagaimana dikutip The New York Times.

Pernyataan keras Trump ini muncul di tengah sorotan dunia internasional atas operasi militer Amerika Serikat di Venezuela, yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Sejumlah media internasional, termasuk NDTV dan The Guardian, melaporkan bahwa operasi tersebut menuai kecaman luas karena dinilai melanggar prinsip kedaulatan negara dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Banyak negara dan organisasi internasional menilai tindakan AS berpotensi mencederai tatanan hukum global. Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB menyebut operasi semacam itu dapat menjadi preseden berbahaya jika dilakukan tanpa mandat internasional. Kritik serupa juga disampaikan oleh sejumlah negara anggota ASEAN, sebagaimana dilaporkan Antara News pada 9 Januari 2026, yang menilai tindakan sepihak negara adidaya dapat mengancam keamanan negara-negara kecil.

Namun, Trump menepis seluruh kritik tersebut. Ia justru membenarkan operasi AS di Venezuela dengan menuding pemerintahan Maduro memiliki keterkaitan dengan jaringan kartel narkoba internasional. Tuduhan tersebut sebelumnya juga disampaikan oleh pejabat tinggi Gedung Putih, meski belum sepenuhnya dibuktikan di forum internasional.

Pernyataan Trump yang menyamakan moralitas pribadi dengan batas kekuasaan negara kembali memunculkan kekhawatiran global tentang arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Sejumlah pakar hubungan internasional menilai sikap ini menunjukkan pandangan unilateralisme ekstrem, di mana hukum internasional diposisikan sebagai opsi, bukan kewajiban. (fntv)

Berbagi :