Senat AS Batasi Wewenang Trump soal Aksi Militer ke Venezuela, Teguran Langka dari Partai Republik

WASHINGTON, Framing NewsTV — Senat Amerika Serikat meloloskan langkah awal untuk memajukan sebuah resolusi yang bertujuan membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam melakukan aksi militer lebih lanjut terhadap Venezuela tanpa persetujuan Kongres. Keputusan ini dinilai sebagai teguran langka terhadap presiden dari Partai Republik, sekaligus menandai meningkatnya kekhawatiran parlemen atas arah kebijakan luar negeri Gedung Putih.

Seperti dilansir Reuters, pemungutan suara prosedural yang digelar pada Kamis, 9 Januari 2026, menghasilkan 52 suara setuju dan 47 menolak. Seluruh senator Demokrat bersatu mendukung resolusi tersebut, disertai dukungan lima senator Republik, sementara satu senator Republik tidak memberikan suara.

Langkah ini membuka jalan bagi pembahasan dan pemungutan suara final di Senat pada pekan depan, meski nasib resolusi tersebut masih jauh dari kata aman.

Latar Belakang: Penangkapan Maduro dan Ketegangan Baru

Pemungutan suara ini berlangsung hanya beberapa hari setelah pasukan Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dalam sebuah operasi militer dramatis di Caracas, yang dilaporkan terjadi pada Sabtu, 4 Januari 2026. Operasi tersebut memicu gelombang kritik dan kekhawatiran di Kongres terkait potensi eskalasi konflik militer AS di kawasan Amerika Latin.

Teguran Senat terhadap Trump juga muncul sehari setelah para pejabat kabinet senior AS memberikan pengarahan tertutup kepada seluruh anggota Kongres mengenai kebijakan Washington terhadap Venezuela. Banyak senator menilai pengarahan tersebut justru memperkuat kekhawatiran bahwa pemerintah telah bergerak terlalu jauh tanpa mandat legislatif yang jelas.

Kongres Tegaskan Perannya dalam Keputusan Perang

Bagi para pendukung resolusi, hasil pemungutan suara ini menjadi kemenangan penting dalam upaya menegaskan kembali peran konstitusional Kongres dalam memutuskan pengerahan pasukan ke medan perang.

Senator Tim Kaine dari Partai Demokrat menegaskan bahwa keputusan mengirim tentara ke luar negeri tidak boleh dilakukan sepihak oleh presiden.

“Tidak seorang pun seharusnya menginginkan presiden mengirim anak-anak bangsa ke perang tanpa pemberitahuan, konsultasi, perdebatan, dan persetujuan Kongres,” ujar Kaine, dikutip dari Reuters, Kamis, 9 Januari 2026.

Senator Rand Paul dari Partai Republik, salah satu sponsor resolusi, mengungkapkan bahwa semakin banyak koleganya yang mulai ragu dengan arah kebijakan Trump.

“Saya tidak bisa menjamin bagaimana mereka akan memilih, tetapi setidaknya dua orang sedang memikirkannya, dan beberapa menyuarakan keraguan mereka secara terbuka,” kata Rand Paul dalam konferensi pers bersama Kaine.

Jalan Terjal di DPR dan Ancaman Veto Trump

Meski berhasil melaju di Senat, resolusi ini masih menghadapi rintangan besar. Aturan tersebut harus lolos dari DPR AS yang dikuasai Partai Republik, serta memperoleh dukungan dua pertiga suara di kedua kamar Kongres agar dapat bertahan dari veto Presiden Trump, yang secara luas diperkirakan akan dilakukan.

Upaya serupa sebelumnya dua kali gagal pada 2025, setelah diblokir oleh mayoritas Republik pendukung Trump. Namun, selisih suara penolakan terakhir pada November 2025 hanya 51–49, menunjukkan perubahan signifikan dalam dinamika politik Senat.

Kekhawatiran Perang Berkepanjangan dan Beban Anggaran

Pasca penangkapan Maduro, sejumlah anggota parlemen—baik Demokrat secara terbuka maupun Republik secara tertutup—menuding pemerintahan Trump telah menyesatkan Kongres mengenai niat dan cakupan aksi militer AS.

Selain Venezuela, retorika Trump juga memicu kekhawatiran akan kemungkinan aksi militer lanjutan terhadap Greenland, Kolombia, Kuba, hingga Iran. Kekhawatiran ini semakin besar di tengah kondisi fiskal AS yang tertekan.

Trump sendiri baru-baru ini menyerukan kenaikan besar anggaran militer hingga US$1,5 triliun, dari sekitar US$1 triliun saat ini.

Pemimpin Mayoritas Demokrat Senat, Chuck Schumer, menilai kebijakan tersebut berisiko menyeret AS ke konflik tanpa akhir.

“Presiden secara terbuka memberi sinyal komitmen militer dan finansial jangka panjang di luar negeri tanpa otorisasi dan tanpa rencana. Ini berisiko menjadi perang tanpa akhir,” ujar Schumer, dikutip dari Reuters, 9 Januari 2026.

Trump Murka, Lima Senator Republik Diserang

Presiden Trump mengecam keras langkah Senat tersebut. Melalui platform Truth Social, ia menyatakan bahwa lima senator Republik yang mendukung resolusi itu “seharusnya tidak pernah terpilih kembali”.

“Partai Republik seharusnya malu karena para senator ini bersekongkol dengan Demokrat untuk mencoba mengambil kewenangan kami dalam melindungi Amerika Serikat,” tulis Trump.

Lima senator Republik yang mendukung pemajuan resolusi tersebut adalah Rand Paul (Kentucky), Susan Collins (Maine), Josh Hawley (Missouri), Lisa Murkowski (Alaska), dan Todd Young (Indiana). Saat ini, Partai Republik memegang mayoritas tipis 53–47 di Senat.

Arah Baru Politik Luar Negeri AS?

Para pendukung resolusi mengakui peluang lolosnya aturan ini masih kecil. Namun, mereka menilai hasil pemungutan suara terbaru menunjukkan pergeseran signifikan di internal Partai Republik, terutama terkait kekhawatiran akan kampanye perubahan rezim yang panjang, mahal, dan berisiko tinggi di Venezuela.

Debat dan pemungutan suara final di Senat dijadwalkan berlangsung pekan depan, yang akan menjadi penentu apakah Kongres benar-benar mampu menahan laju kebijakan militer Presiden Trump. (fntv)

Berbagi :