Protes Darurat Antiperang Bakal Meletus di AS Pascaserangan Militer dan Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya Cilia Flores

JAKARTA, Framing NewsTV - Gelombang protes besar-besaran bakal pecah di Amerika Serikat menyusul serangan militer Washington ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Aksi ini menandai meningkatnya penolakan publik Amerika terhadap kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Donald Trump yang dinilai semakin agresif dan berisiko memicu konflik global.

Aksi demonstrasi darurat antiperang dijadwalkan berlangsung di lebih dari 100 kota di seluruh Amerika Serikat. Penyelenggara utama, The People's Forum dan ANSWER Coalition, menyebut protes digelar secara serentak pada Sabtu (3/1/2025) di kota-kota besar seperti Los Angeles, Chicago, Boston, Philadelphia, Seattle, Washington, D.C., serta puluhan kota kecil lainnya.

Aksi utama terpusat di New York, tepatnya di Times Square. Ratusan demonstran berkumpul sejak pukul 14.00 waktu setempat dengan membawa poster, spanduk, serta meneriakkan slogan-slogan antiperang dan penolakan terhadap intervensi militer AS di Amerika Latin. Demonstrasi lanjutan juga dijadwalkan berlangsung pada Minggu (4/1/2025) di Detroit, Austin, Nashville, hingga New Orleans.

Maduro Dibawa ke New York, AS Klaim Ambil Alih Pemerintahan Venezuela

Serangan militer AS ke Venezuela disebut berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya dalam operasi besar yang menyasar Caracas dan sejumlah wilayah strategis lainnya. Keduanya dilaporkan telah diterbangkan ke New York untuk menghadapi dakwaan penyelundupan narkoba di pengadilan federal Amerika Serikat.

Presiden Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa Washington akan mengambil alih pemerintahan Venezuela hingga berlangsungnya proses transisi kekuasaan yang dinilai “aman dan terkendali”. Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan terlibat langsung dalam pengelolaan sektor minyak Venezuela, negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia.

Namun, langkah tersebut menuai kecaman keras dari pemerintah Venezuela. Wakil Presiden Delcy Rodríguez menegaskan bahwa Nicolás Maduro tetap merupakan presiden sah Venezuela dan menolak keras segala bentuk kolonialisasi baru. Ia menyatakan bahwa Venezuela tidak akan tunduk atau menjadi koloni negara asing.

Reaksi internasional pun terbelah. Rusia, Iran, Brasil, serta sejumlah negara lain mengecam keras serangan AS yang dinilai melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara. Di sisi lain, Jerman, Inggris, dan Uni Eropa menyambut runtuhnya pemerintahan Maduro, namun tetap menyerukan agar proses politik selanjutnya menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia.

Dituding Perang demi Minyak, Gelombang Penolakan Menguat

Penyelenggara aksi menilai operasi militer AS di Venezuela bukanlah upaya penegakan hukum atau demokrasi, melainkan bentuk agresi demi kepentingan ekonomi, khususnya penguasaan sumber daya minyak.

ANSWER Coalition menuding Washington telah melakukan eskalasi berbahaya, termasuk operasi militer di perairan internasional serta pembajakan terhadap kapal-kapal sipil yang berdagang dengan Venezuela.

“Perang ini bukan tentang narkoba atau demokrasi. Ini tentang mencuri minyak Venezuela dan mendominasi Amerika Latin,” tegas ANSWER Coalition dalam pernyataan resminya.

The People's Forum juga menyebut bahwa lebih dari 70 persen masyarakat Amerika menolak perang baru. Menurut mereka, anggaran negara seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk membiayai konflik bersenjata di luar negeri.

“Kekerasan ini bukan atas nama kami. Kami menolak perang tanpa akhir demi keuntungan segelintir elite,” tulis The People's Forum melalui akun media sosialnya.

Pakar Hukum: AS Langgar Banyak Aturan Internasional

Kritik juga datang dari kalangan akademisi. Profesor hukum internasional dari American University di Washington, D.C., Rebecca Hamilton, menilai serangan AS ke Venezuela serta penangkapan Presiden Maduro melanggar berbagai prinsip hukum internasional.

Menurut Hamilton, klaim Trump untuk mengambil alih dan mengelola Venezuela dapat dikategorikan sebagai kejahatan agresi. Ia menegaskan bahwa di bawah hukum internasional, tidak ada negara yang berhak mencaplok atau menguasai negara lain, apalagi mengeksploitasi sumber daya alamnya.

Hamilton juga menyoroti proses hukum terhadap Maduro di Amerika Serikat. Menurutnya, membawa kepala negara yang masih menjabat ke pengadilan negara lain bertentangan dengan prinsip kekebalan kepala negara yang diakui secara internasional.

Ia memperingatkan bahwa pelanggaran hukum internasional berpotensi terus berlanjut jika tidak ada mekanisme global yang tegas untuk menahan eskalasi konflik ini.

Ketegangan Global dan Ancaman Instabilitas

Meningkatnya protes di dalam negeri Amerika Serikat mencerminkan kekhawatiran publik akan dampak jangka panjang dari kebijakan militeristik Washington. Banyak pihak menilai konflik Venezuela berpotensi memicu instabilitas kawasan Amerika Latin dan memperburuk ketegangan geopolitik global.

Dengan demonstrasi yang terus meluas dan kritik internasional yang semakin tajam, tekanan terhadap pemerintahan Trump diperkirakan akan terus meningkat. Situasi ini membuka babak baru perdebatan global mengenai batas intervensi militer, kedaulatan negara, serta masa depan tatanan hukum internasional. (fntv)

Berbagi :