Mahkamah Agung Tetapkan Delcy Rodríguez Presiden Sementara Venezuela, Dunia Soroti Dampak Penangkapan Maduro

JAKARTA, Framing NewsTV - Mahkamah Agung Venezuela secara resmi menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai Presiden Sementara Venezuela menyusul tidak dapat dijalankannya fungsi konstitusional Presiden Nicolás Maduro. Keputusan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Kamar Konstitusional Mahkamah Agung, Caryslia Beatriz Rodríguez, dalam sidang resmi yang digelar di Caracas. Penunjukan ini dilakukan di tengah situasi krisis nasional setelah Maduro dilaporkan ditangkap dalam operasi militer Amerika Serikat.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa kondisi yang terjadi merupakan keadaan luar biasa yang menghambat kepala negara menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Demi menjaga kesinambungan administrasi negara, stabilitas politik, serta pertahanan nasional, seluruh kewenangan presiden untuk sementara dialihkan kepada Wakil Presiden Delcy Rodríguez. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kekosongan kekuasaan dan potensi kekacauan di tengah situasi genting.

Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa situasi tersebut masuk dalam kategori keadaan kahar. Meski tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi Venezuela, kondisi tersebut dinilai berpotensi mengancam keamanan nasional dan kelangsungan negara. Oleh karena itu, pengadilan mengambil langkah darurat dan preventif sebagai bentuk perlindungan terhadap tatanan konstitusional dan kedaulatan negara.

Penunjukan Delcy Rodríguez tidak dapat dilepaskan dari eskalasi konflik yang dipicu oleh operasi militer Amerika Serikat. Sebelumnya, Washington mengonfirmasi telah menangkap Presiden Nicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores. Presiden AS Donald Trump bahkan menyatakan bahwa Maduro akan diadili di Amerika Serikat atas berbagai tuduhan, termasuk dugaan keterlibatan dalam kejahatan lintas negara. Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi keras dari Caracas dan memicu ketegangan internasional.

Pemerintah Venezuela menilai tindakan AS sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Otoritas Caracas menyatakan akan membawa kasus ini ke berbagai forum global, termasuk mengajukan permintaan pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Venezuela juga menyerukan solidaritas internasional untuk menekan Amerika Serikat agar menghentikan eskalasi dan membebaskan Presiden Maduro.

Dukungan terhadap Venezuela datang dari sejumlah negara sekutu. Rusia, misalnya, menyatakan keprihatinan mendalam atas perkembangan tersebut dan mendesak pembebasan Maduro serta penghentian tindakan militer sepihak. Moskow menilai operasi AS berpotensi memperburuk stabilitas kawasan Amerika Latin dan menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres melalui juru bicaranya, Stéphane Dujarric, menegaskan bahwa tindakan militer terhadap Venezuela berisiko menciptakan preseden serius yang dapat menggerus tatanan hukum internasional. PBB mendesak semua pihak untuk menghormati Piagam PBB, hukum internasional, dan hak asasi manusia, serta mengedepankan penyelesaian konflik melalui dialog yang inklusif dan damai.

“Terlepas dari situasi di Venezuela, rangkaian perkembangan ini merupakan preseden yang berbahaya. Sekretaris Jenderal terus menekankan pentingnya penghormatan penuh—oleh semua pihak—terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB,” ujar Dujarric dalam pernyataan resminya.

Sementara itu, Delcy Rodríguez dalam kapasitasnya sebagai presiden sementara dihadapkan pada tantangan besar. Selain menjaga stabilitas pemerintahan dan keamanan nasional, ia juga harus mengelola tekanan internasional, memastikan layanan publik tetap berjalan, serta merespons krisis politik dan diplomatik yang berkembang cepat. Penunjukan ini menjadi babak baru dalam dinamika politik Venezuela yang kini berada di bawah sorotan tajam dunia. (fntv)

Berbagi :