PM Denmark Sebut Konfrontasi Greenland sebagai Momen Menentukan di Tengah Ancaman Trump

JAKARTA, Framing NewsTV - Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan bahwa negaranya tengah menghadapi “momen yang menentukan” terkait masa depan Greenland. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kembali mencuatnya ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menyatakan kesiapannya merebut wilayah Arktik itu, bahkan dengan kekerasan, demi kepentingan strategis Amerika Serikat.

Berbicara menjelang pertemuan di Washington, DC, yang dimulai pada Senin untuk membahas persaingan global atas bahan baku strategis, Frederiksen mengakui bahwa ketegangan mengenai Greenland telah berkembang menjadi konflik terbuka. “Ada konflik mengenai Greenland,” ujar Frederiksen dalam pernyataannya, sebagaimana dilansir Aljazeera, Selasa (13/1/2012).

Dalam debat bersama para pemimpin politik Denmark, Frederiksen menekankan bahwa isu Greenland tidak semata soal wilayah, tetapi menyangkut tatanan hukum internasional dan stabilitas geopolitik global. “Ini adalah momen yang menentukan,” kata Frederiksen, seraya menambahkan bahwa taruhannya melampaui masa depan Greenland itu sendiri.

Melalui unggahan di akun Facebook resminya, Frederiksen menegaskan sikap tegas Kopenhagen. Ia menyatakan Denmark “siap membela nilai-nilai kami—di mana pun diperlukan—termasuk di Arktik.” Ia juga menekankan komitmen negaranya terhadap prinsip hukum internasional. “Kami percaya pada hukum internasional dan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri,” tulis Frederiksen.

Pernyataan keras Trump mengenai Greenland menuai reaksi luas dari negara-negara Eropa. Jerman dan Swedia secara terbuka menyatakan dukungan penuh kepada Denmark dan menentang klaim sepihak Amerika Serikat atas wilayah yang secara resmi merupakan bagian dari Kerajaan Denmark dengan status pemerintahan sendiri.

Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, mengecam apa yang ia sebut sebagai “retorika mengancam” dari Washington. Kecaman tersebut muncul setelah Trump kembali menyatakan bahwa Amerika Serikat “akan melakukan sesuatu di Greenland, suka atau tidak suka.” Menurut Kristersson, pernyataan semacam itu berpotensi merusak stabilitas internasional.

“Swedia, negara-negara Nordik, negara-negara Baltik, dan beberapa negara besar Eropa berdiri bersama teman-teman Denmark kami,” ujar Kristersson dalam konferensi pertahanan di Salen, yang juga dihadiri jenderal Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas NATO. Ia menegaskan bahwa pengambilalihan Greenland oleh AS akan menjadi “pelanggaran hukum internasional dan berisiko mendorong negara lain bertindak dengan cara yang sama.”

Dukungan serupa juga ditegaskan oleh Jerman. Menjelang diskusi tingkat tinggi di Washington, Menteri Luar Negeri Federal Jerman Johann Wadehpul mengadakan pembicaraan di Islandia untuk membahas “tantangan strategis di Kutub Utara,” sebagaimana disampaikan dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Jerman. Pernyataan tersebut dikutip oleh Reuters.

“Keamanan di Arktik menjadi semakin penting dan merupakan bagian dari kepentingan bersama kita di NATO,” kata Wadehpul dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Islandia Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir. Ia menegaskan bahwa kawasan Arktik kini menjadi salah satu fokus utama dalam arsitektur keamanan Eropa-Atlantik.

Di tengah meningkatnya ketegangan, surat kabar The Telegraph di Inggris melaporkan bahwa para petinggi militer Inggris dan sejumlah negara Eropa lainnya tengah menyusun rencana awal untuk kemungkinan misi NATO di Greenland. Rencana tersebut disebut-sebut dapat melibatkan pengerahan pasukan, kapal perang, dan pesawat tempur untuk menjaga keamanan wilayah tersebut dari potensi ancaman Rusia dan China.

Menteri Transportasi Inggris, Heidi Alexander, membenarkan adanya diskusi rutin mengenai keamanan Arktik. Kepada Sky News, ia menyatakan bahwa pembicaraan terkait pencegahan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin di kawasan Arktik “berjalan seperti biasa.” “Kawasan ini menjadi wilayah geopolitik yang semakin diperebutkan, dengan Rusia dan China. Tentu kami berdiskusi dengan semua sekutu NATO tentang apa yang dapat dilakukan untuk mencegah agresi Rusia di Lingkaran Arktik,” ujar Alexander.

Dorongan agar NATO mengambil peran lebih aktif di Arktik juga datang dari Belgia. Dalam wawancara dengan Reuters, Menteri Pertahanan Belgia Theo Francken mengatakan bahwa aliansi tersebut perlu meluncurkan operasi khusus di kawasan Arktik. “Kita harus berkolaborasi, bekerja sama, dan menunjukkan kekuatan serta persatuan,” kata Francken. Ia bahkan mengusulkan pembentukan operasi “Arctic Sentry” dengan mencontoh model operasi NATO di kawasan Baltik.

Sementara itu, Trump terus bersikeras bahwa penguasaan Greenland penting bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Ia menilai meningkatnya aktivitas militer Rusia dan China di Arktik sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan strategis Washington.

Greenland sendiri memiliki sejarah politik yang kompleks. Wilayah tersebut merupakan koloni Denmark hingga tahun 1953, sebelum akhirnya memperoleh status pemerintahan sendiri pada 1979. Saat ini, Greenland masih mempertimbangkan opsi untuk melonggarkan atau bahkan mengakhiri hubungannya dengan Denmark di masa depan.

Namun demikian, berbagai jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas warga Greenland menolak keras gagasan pengambilalihan wilayah mereka oleh Amerika Serikat. Penolakan tersebut memperkuat posisi Denmark bahwa masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri, bukan oleh tekanan geopolitik dari kekuatan besar dunia. (fntv)

Sumber: Aljazeera

Berbagi :