Demo Besar-besaran Guncang Iran, Staf Kedutaan Prancis Tinggalkan Teheran

JAKARTA, Framing NewsTV - Gelombang demonstrasi antipemerintah yang meluas di Iran berdampak langsung pada aktivitas diplomatik asing. Sejumlah staf non-esensial Kedutaan Besar Prancis dilaporkan telah meninggalkan Iran di tengah eskalasi unjuk rasa yang diwarnai kerusuhan dan kekerasan di berbagai kota, termasuk Teheran.

Media-media Prancis melaporkan bahwa para staf Kedutaan Besar Prancis mulai angkat kaki sejak Minggu, 11 Januari 2025, hingga Senin, 12 Januari 2025 waktu setempat. Informasi tersebut dikutip dari sejumlah sumber diplomatik dan dilansir oleh Anadolu Agency serta AFP pada Selasa, 13 Januari 2025. Namun, hingga kini tidak ada keterangan resmi mengenai jumlah pasti staf non-esensial yang telah dievakuasi dari ibu kota Iran tersebut.

Dalam praktik diplomatik internasional, kedutaan besar asing di Teheran umumnya memiliki sekitar 30 staf ekspatriat serta belasan staf lokal. Evakuasi staf non-esensial biasanya dilakukan sebagai langkah mitigasi risiko ketika situasi keamanan dinilai memburuk, meskipun aktivitas diplomatik inti tetap berjalan.

Iran sendiri tengah diguncang gelombang protes besar sejak akhir Desember 2024. Aksi unjuk rasa pertama kali pecah pada 28 Desember 2024 di kawasan Grand Bazaar, Teheran. Demonstrasi tersebut dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi nasional, terutama setelah nilai tukar mata uang Rial Iran mengalami depresiasi tajam dalam beberapa bulan terakhir. Para demonstran, yang sebagian besar terdiri dari pedagang dan pemilik toko, menuntut perbaikan ekonomi serta kebijakan pemerintah yang dinilai gagal menahan laju inflasi.

Seiring waktu, aksi protes meluas ke berbagai kota lain dan berkembang menjadi gerakan yang lebih besar, menantang pemerintahan teokratis Iran yang telah berkuasa sejak Revolusi Islam tahun 1979. Unjuk rasa tersebut kerap diwarnai bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan, serta aksi kekerasan di sejumlah titik strategis.

Hingga kini, pemerintah Iran belum merilis data resmi terkait jumlah korban jiwa akibat kerusuhan tersebut. Namun, otoritas Teheran menuding bahwa gelombang protes itu tidak murni berasal dari dalam negeri. Pemerintah Iran menuduh adanya campur tangan asing yang memanfaatkan situasi ekonomi untuk memicu instabilitas nasional.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, secara terbuka menuding Amerika Serikat dan Israel berada di balik kekacauan tersebut. “Amerika Serikat dan Israel berupaya menebar kekacauan dan ketidakstabilan di Iran dengan memicu kerusuhan,” ujar Pezeshkian dalam pernyataannya yang dikutip media pemerintah Iran, Senin, 12 Januari 2025.

Nada serupa disampaikan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Ia mengklaim terdapat bukti kuat yang mengaitkan aksi kekerasan mematikan selama demonstrasi dengan badan intelijen Israel, Mossad. “Kami memiliki bukti jelas bahwa jaringan intelijen asing, khususnya Mossad, terlibat dalam eskalasi kekerasan di lapangan,” kata Araghchi, seperti dilaporkan kantor berita pemerintah Iran.

Di sisi lain, kelompok hak asasi manusia menyoroti dampak penindakan keras aparat keamanan terhadap para demonstran. Data terbaru yang dirilis Human Rights Activists News Agency (HRANA), organisasi HAM berbasis di Amerika Serikat, mencatat sedikitnya 572 orang tewas akibat tindakan represif aparat Iran selama gelombang protes berlangsung.

Menurut HRANA, mayoritas korban tewas merupakan warga sipil yang ikut dalam aksi demonstrasi, sementara puluhan lainnya berasal dari unsur pasukan keamanan Iran. Selain itu, lebih dari 1.000 orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat bentrokan dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat.

HRANA juga melaporkan bahwa aparat keamanan Iran telah menahan sedikitnya 10.681 orang dalam rangkaian penindakan terhadap demonstrasi. Penahanan tersebut terjadi di 585 lokasi yang tersebar di 186 kota di seluruh 31 provinsi Iran. Angka tersebut mencerminkan skala penindakan yang luas dan sistematis terhadap gerakan protes nasional.

Situasi keamanan yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda ini membuat sejumlah negara asing meningkatkan kewaspadaan terhadap keselamatan warganya di Iran. Keputusan Prancis untuk menarik staf non-esensial dari Teheran dinilai sebagai sinyal serius bahwa krisis politik dan keamanan di Iran berpotensi berkepanjangan, sekaligus berdampak pada stabilitas kawasan Timur Tengah secara lebih luas. (fntv)

Berbagi :