Terbongkar! Dugaan Bullying Dokter PPDS Unsri, Iuran Rp 15 Juta per Bulan untuk Kepentingan Senior

JAKARTA, Framing NewsTV — Kasus dugaan perundungan kembali mencoreng dunia pendidikan kedokteran. Kali ini, praktik tidak etis tersebut mencuat dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Ilmu Kesehatan Mata, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri), Palembang. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) secara terbuka mengungkap adanya dugaan pungutan uang bulanan yang dibebankan kepada peserta PPDS untuk memenuhi kebutuhan pribadi para senior.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, mengungkapkan bahwa bentuk perundungan yang diduga terjadi bukan hanya verbal atau psikologis, tetapi juga menyentuh aspek finansial.

Menurut Azhar, para peserta PPDS diduga diwajibkan mengumpulkan dana dengan nilai yang tidak kecil setiap bulannya.

“Besarannya rata-rata kalau enggak salah Rp 15 juta per bulan. Dikumpulin ke bendaharanya dan dipakai untuk bayar makan-makan, keperluan seniornya, kayak gitu-gitu lah,” ujar Azhar Jaya saat ditemui di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Pernyataan ini memperkuat dugaan adanya praktik sistematis yang membebani peserta pendidikan dokter spesialis secara tidak wajar.

Merebaknya isu perundungan tersebut berdampak langsung pada proses pendidikan. Kegiatan PPDS Unsri yang dilaksanakan di RSUP Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang resmi dihentikan sementara.

Langkah ini diambil sebagai bentuk evaluasi dan pencegahan agar dugaan praktik perundungan tidak terus berlanjut di lingkungan rumah sakit pendidikan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa penundaan kegiatan dilakukan demi pembenahan sistem dan penegakan disiplin. Ia memastikan bahwa proses pendidikan secara umum tetap berjalan, namun pelaksanaan di RSMH Palembang dihentikan sementara.

“Yang saya dengar memang kita tunda dulu proses pendidikan di rumah sakit M Hoesin. Program PPDS tetap jalan, tapi yang di M Hoesin kita tunda sambil kita perbaiki, kekurangannya ada di mana,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Lebih lanjut, Menkes menyatakan bahwa Kemenkes saat ini tengah mengkaji pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik perundungan tersebut.

“Kita sekarang sedang mengkaji pelaku-pelakunya. Nanti akan diberikan sanksi,” tegasnya.

Kasus ini kembali membuka perdebatan tentang budaya senioritas yang dinilai kerap melenceng dalam dunia pendidikan kedokteran. Kemenkes menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, profesional, dan bebas dari praktik perundungan dalam bentuk apa pun.

Publik kini menanti langkah tegas pemerintah dan institusi pendidikan untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. (fntv)

Berbagi :