“Saya Lebih Baik Jadi Petani”, Kapolri Tegas Tolak Polri di Bawah Kementerian

JAKARTA, Framing NewsTV — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan penolakan keras terhadap wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Sikap tegas itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Pernyataan Kapolri tersebut langsung menyedot perhatian anggota dewan dan memicu suasana rapat yang sempat menegang.

Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI, Kapolri menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia agar dapat menjalankan tugas secara efektif, profesional, dan bebas dari konflik kewenangan.

Ucapan Terima Kasih kepada DPR, Lalu Penolakan Tegas

Mengawali pernyataannya, Jenderal Listyo Sigit menyampaikan apresiasi kepada sejumlah fraksi di DPR RI yang selama ini mendukung posisi kelembagaan Polri tetap langsung di bawah Presiden. Namun, suasana rapat berubah ketika Kapolri mulai menyinggung adanya usulan Polri berada di bawah kementerian khusus.

“Mohon maaf Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kami dari institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus,” ujar Kapolri dalam rapat kerja Komisi III DPR RI, Senin (26/1/2026).

Menurutnya, struktur Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden merupakan posisi paling ideal untuk menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum bagi masyarakat.

Kapolri: Posisi di Bawah Presiden Paling Ideal

Kapolri menjelaskan bahwa dengan berada langsung di bawah Presiden, Polri dapat bergerak cepat dan responsif dalam menghadapi berbagai situasi nasional. Ia menilai, posisi tersebut justru mempermudah Presiden dalam mengendalikan kebijakan keamanan dan penegakan hukum secara terpadu.

“Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Listyo Sigit.

Ia juga mengingatkan bahwa jika Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu, hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah serius dalam tata kelola pemerintahan, terutama terkait rantai komando.

Waspadai Potensi “Matahari Kembar”

Dalam penjelasannya, Kapolri menyoroti risiko munculnya dua pusat kekuasaan atau “matahari kembar” apabila Polri berada di bawah kementerian. Menurutnya, kondisi tersebut justru akan memperumit koordinasi dan memperlambat pengambilan keputusan strategis.

“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden. Sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian. Ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya,” paparnya.

Ia menegaskan bahwa Polri membutuhkan garis komando yang jelas dan tunggal agar dapat menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara optimal.

Kapolri Ungkap Tawaran Jadi Menteri Kepolisian

Dalam momen yang cukup mengejutkan, Kapolri juga mengungkap bahwa dirinya pernah mendapat tawaran untuk menduduki jabatan menteri kepolisian apabila struktur kelembagaan Polri diubah. Tawaran tersebut, menurutnya, datang dari sejumlah pihak melalui komunikasi pribadi.

“Karena beberapa kali ada yang menyampaikan kepada saya, bahkan lewat WhatsApp, ‘Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian’,” ungkapnya di hadapan anggota dewan.

Namun, Kapolri dengan tegas menolak kemungkinan tersebut dan menegaskan sikap pribadinya terkait masa depan Polri.

“Saya Lebih Baik Jadi Petani”

Pernyataan Kapolri mencapai puncaknya ketika ia menyampaikan penolakan paling tegas terhadap wacana tersebut, bahkan jika dirinya sendiri yang ditawari posisi menteri.

“Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegas Listyo Sigit.

Pernyataan tersebut langsung disambut tepuk tangan meriah dari para anggota Komisi III DPR RI yang hadir dalam rapat, menandai kuatnya dukungan politik terhadap sikap Kapolri.

Instruksi Tegas kepada Jajaran Polri

Menutup pernyataannya, Kapolri menginstruksikan seluruh jajaran Polri untuk tetap solid dan konsisten memperjuangkan posisi institusi kepolisian sesuai dengan amanat konstitusi dan semangat reformasi.

“Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini dan perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” ujar Kapolri dengan nada tegas.

Sikap keras Kapolri tersebut mempertegas posisi Polri dalam dinamika reformasi kelembagaan yang tengah dibahas pemerintah dan DPR RI, sekaligus menegaskan bahwa perubahan yang dibutuhkan adalah penguatan profesionalisme dan pelayanan, bukan perubahan kedudukan institusional. (fntv)

Berbagi :