Trump Tetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai Organisasi Teroris, Israel Sambut Keputusan AS

Washington DC - Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menandatangani perintah eksekutif yang memulai proses penetapan cabang-cabang Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris asing. Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi Islam yang bersejarah dan berpengaruh yang bermula di Mesir, dan kini memiliki jangkauan luas di berbagai negara Timur Tengah. Pemerintah Amerika Serikat melalui perintah eksekutif ini menyasar cabang Ikhwanul Muslimin di Mesir, Lebanon, dan Yordania, dengan menegaskan bahwa kelompok tersebut telah terlibat dalam dukungan terhadap kekerasan, aksi destabilisasi politik, dan tindakan yang dianggap mengancam kepentingan Amerika Serikat serta sekutunya di kawasan Timur Tengah.

Menurut lembar fakta Gedung Putih, Donald Trump juga memberikan instruksi langsung kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Keuangan Scott Bessent untuk mengimplementasikan proses penetapan tersebut dalam waktu 45 hari ke depan. Langkah formal ini membuka pintu bagi berbagai tindakan hukum terhadap cabang-cabang organisasi tersebut, termasuk pembekuan aset yang dimiliki di wilayah Amerika Serikat serta larangan masuk bagi anggota organisasi tersebut. Dalam pernyataan resmi pemerintah AS, cabang Ikhwanul Muslimin disebutkan mendukung kelompok Hamas dan mempengaruhi aksi-aksi kekerasan terhadap Israel serta negara-negara sekutu Amerika Serikat lainnya.

Keputusan pemerintah Amerika Serikat ini disambut positif oleh Israel. Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Danny Danon, memberikan apresiasi secara terbuka melalui pernyataan resmi di platform media sosial X. Danon menyebut langkah ini sebagai keputusan bersejarah yang penting bukan hanya bagi Israel, tetapi juga bagi negara-negara Arab di sekitarnya yang telah lama menderita akibat aksi teror yang dikategorikan terkait Ikhwanul Muslimin. Respons Israel tersebut menggambarkan hubungan yang semakin erat antara pemerintah Israel dan Amerika Serikat dalam memerangi kelompok-kelompok yang dianggap mengancam stabilitas kawasan.

Ikhwanul Muslimin didirikan di Mesir pada tahun 1928 oleh Hassan al-Banna, seorang intelektual dan guru asal Mesir yang berkeyakinan bahwa kembalinya nilai dan hukum Islam dalam kehidupan sosial-politik dapat menjadi dasar perlawanan terhadap kolonialisme Barat. Organisasi ini berkembang pesat dan menjadi salah satu gerakan Islam yang paling berpengaruh di dunia Arab. Meskipun awalnya muncul sebagai gerakan sosial dan politik, Ikhwanul Muslimin kemudian banyak mengalami tekanan dari berbagai pemerintahan karena aktivitasnya yang dinilai mengancam stabilitas nasional.

Di sejumlah negara, Ikhwanul Muslimin telah lama ditetapkan sebagai organisasi teroris, termasuk di Mesir, Arab Saudi, Rusia, Suriah, Uni Emirat Arab, dan Yordania. Di sisi lain, banyak negara Barat lain yang sebelumnya masih memberikan ruang bagi organisasi tersebut untuk beroperasi sebagai entitas politik atau sosial, meski sering berada di bawah pengawasan. Penetapan oleh Amerika Serikat kali ini menjadi langkah besar yang berpotensi mengubah lanskap hubungan diplomatik dan keamanan global, terutama terkait operasi kelompok Islam politik yang bekerja lintas negara.

Peneliti dan analis geopolitik menilai keputusan ini dapat membawa konsekuensi pada dinamika politik di Timur Tengah. Beberapa pihak memandang ini sebagai langkah pembatasan pengaruh gerakan Islam politik dalam struktur pemerintahan negara-negara Arab. Sementara itu, kalangan lainnya menilai bahwa penetapan ini dapat memicu ketegangan baru dan mendorong beberapa simpatisan organisasi tersebut untuk beralih ke organisasi bawah tanah yang lebih tertutup. Dengan deklarasi resmi dari Amerika Serikat, tekanan internasional terhadap Ikhwanul Muslimin dan cabang-cabangnya diperkirakan meningkat melalui pengawasan keuangan, jalur diplomasi, dan kerjasama antintelijen global.

Langkah Presiden Trump ini juga dapat berdampak pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Upaya konfrontasi terhadap organisasi lintas negara oleh pemerintah Amerika Serikat sejalan dengan strategi pemerintahan Trump dalam menegaskan posisi AS sebagai aktor utama dalam isu keamanan global. Melalui pendekatan ini, AS semakin memperkuat hubungannya dengan Israel dan beberapa negara Arab yang juga menentang Ikhwanul Muslimin secara resmi. (***)

Berbagi :