The Guardian Soroti IKN di Era Prabowo: Antara Ambisi Besar dan Ancaman “Kota Hantu”

Jakarta, Framing NewsTV - Media Inggris The Guardian menyoroti kondisi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam laporannya, media tersebut menilai proyek ambisius warisan Presiden Joko Widodo itu berisiko menjadi “kota hantu” akibat keterlambatan pembangunan dan pemangkasan dana negara. Meski demikian, pemerintah Indonesia melalui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan komitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN lebih cepat.

Sorotan The Guardian: Ambisi Besar yang Terancam Mandek

Media internasional The Guardian kembali menyoroti nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dalam artikelnya yang berjudul "Indonesia's new capital, Nusantara, in danger of becoming a 'ghost city'", media asal Inggris itu menggambarkan proyek ambisius tersebut kini menghadapi tantangan serius di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Proyek IKN yang digagas Presiden Joko Widodo semula diharapkan menjadi simbol transformasi menuju Indonesia baru—lebih hijau, modern, dan merata. Namun, The Guardian mencatat bahwa pembangunan yang sempat berjalan cepat kini mulai tersendat, terutama akibat menurunnya alokasi anggaran negara secara drastis.

Pendanaan Anjlok di Era Prabowo

Menurut laporan tersebut, dana pembangunan IKN anjlok lebih dari separuh, dari sekitar £2 miliar pada tahun 2024 menjadi hanya £700 juta pada 2025. Penurunan ini memunculkan kekhawatiran bahwa proyek yang diharapkan rampung bertahap hingga 2045 itu bisa tertunda jauh dari target semula.

Tiga tahun setelah diluncurkan oleh Jokowi, pembangunan IKN belum menunjukkan aktivitas yang memadai. Beberapa pihak bahkan menilai proyek ini berisiko menjadi “kota hantu” karena lambatnya progres dan rendahnya tingkat hunian.

Minim Aktivitas di Lapangan

The Guardian melaporkan bahwa hingga kini baru sekitar 2.000 pegawai negeri sipil (PNS) dan 8.000 pekerja konstruksi yang tinggal di wilayah IKN. Padahal, pemerintah menargetkan sebanyak 1,2 juta penduduk akan mendiami kawasan tersebut pada tahun 2030.

Meskipun infrastruktur seperti jalan, bandara, sistem air, dan rumah sakit telah dibangun, sebagian besar wilayah IKN masih tampak sepi. Blok apartemen dan gedung kementerian berdiri megah, namun jalanan masih lengang, hanya dilalui tukang kebun dan wisatawan lokal yang sekadar ingin melihat-lihat.

Pengunduran Diri Pimpinan Otorita dan Kekhawatiran Akademisi

Laporan The Guardian juga mengingatkan bahwa pada 2024, kepala dan wakil kepala Badan Otorita IKN memutuskan untuk mengundurkan diri. Peristiwa ini memperkuat sinyal adanya ketidakpastian di tubuh lembaga pengelola proyek tersebut.

Herdiansyah Hamzah, pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, bahkan menyebut IKN kini sudah menyerupai kota hantu. Ia menilai penurunan status IKN menjadi “ibu kota politik” tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan memperlihatkan kurangnya prioritas pemerintah terhadap proyek ini.

“Ibu kota baru bukan prioritas bagi Prabowo. Secara politis, ia bak mati segan, hidup tak mau,” kata Herdiansyah, dikutip The Guardian.

Basuki Hadimuljono Tegaskan Komitmen Pemerintah

Di sisi lain, The Guardian juga mencatat pernyataan Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menolak anggapan bahwa proyek ini tersendat karena politik. Ia menegaskan, Presiden Prabowo tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN.

“Presiden mengatakan kepada saya, ‘Saya berkomitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan ini lebih cepat’,” ujar Basuki.

Basuki memastikan bahwa dana dan dukungan politik untuk IKN tetap tersedia. Ia menilai pandangan skeptis sebagian kalangan muncul karena belum melihat perubahan di lapangan yang sifatnya gradual.

Dampak Ekonomi bagi Warga Lokal

Laporan The Guardian turut menyoroti suara masyarakat lokal Kalimantan Timur yang mengaku merasakan dampak dari lesunya pembangunan IKN. Banyak pelaku usaha kecil yang sebelumnya diuntungkan oleh kehadiran para pekerja konstruksi kini kehilangan pelanggan.

“Setelah pemerintahan berganti, banyak usaha kecil terpaksa tutup karena pekerja tak seramai dulu,” tulis laporan tersebut.

Para pekerja konstruksi yang masih bertahan pun mengeluhkan berkurangnya upah meskipun jam kerja meningkat, menunjukkan adanya tekanan ekonomi di lapisan bawah.

Kritik Soal Dampak Lingkungan

Selain persoalan ekonomi, The Guardian juga mengangkat isu lingkungan yang disebut memburuk akibat pembangunan IKN. Penebangan hutan di wilayah Kalimantan Timur dituding menyebabkan kerusakan ekologis yang memengaruhi sumber air dan keanekaragaman hayati.

“Masyarakat lokal kehilangan ekonomi dan lingkungannya,” kata Fathur Roziqin Fen dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Namun pemerintah Indonesia membantah tudingan itu. Mereka menegaskan bahwa pembangunan IKN dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan telah melibatkan masyarakat adat dalam proses kompensasi lahan.

Harapan dan Realitas Ibu Kota Nusantara

Meskipun penuh kritik, proyek IKN masih menjadi simbol ambisi besar Indonesia untuk mendesentralisasi kekuasaan dan mengatasi beban berat Jakarta yang padat, macet, dan rentan bencana. Tantangan bagi pemerintahan Prabowo kini adalah mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan bahwa proyek strategis nasional ini tidak berhenti di tengah jalan.

Jika pemerintah mampu mempercepat pembangunan, mengundang investasi, dan menjaga keseimbangan lingkungan, maka mimpi Nusantara sebagai “kota masa depan Indonesia” masih mungkin terwujud. Sebaliknya, jika tidak, kekhawatiran The Guardian tentang “kota hantu” bisa menjadi kenyataan pahit dalam sejarah pembangunan nasional. (fntv)

Berbagi :