Prabowo Resmi Anugerahkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, Pro-Kontra Mengemuka

Jakarta, Framing NewsTV - Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada presiden ke-2 RI, Soeharto, dalam Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 10 November 2025. 

Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri keluarga para pahlawan, jajaran menteri, tokoh masyarakat, serta unsur TNI dan Polri. Penganugerahan ini menjadi perhatian publik karena Soeharto selama ini merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh sekaligus paling kontroversial dalam sejarah Indonesia modern.

Dalam upacara tersebut, Sekretaris Militer Wahyu Yudhayana membacakan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 yang menetapkan 10 tokoh sebagai Pahlawan Nasional tahun ini, termasuk Soeharto. 

Wahyu menyatakan bahwa gelar tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan atas jasa luar biasa para tokoh dalam menjaga persatuan bangsa. Ia menegaskan bahwa penetapan Pahlawan Nasional dilakukan melalui proses panjang, melibatkan kajian mendalam dari Kementerian Sosial, Dewan Gelar, dan masukan dari berbagai pihak.

Selain Soeharto, sembilan tokoh lain yang menerima gelar Pahlawan Nasional adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, Mochtar Kusumaatmadja, Rahmah El Yunusiyyah, Sarwo Edhie Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaikhona Muhammad Kholil, Tuan Rondahaim Saragih, dan Sultan Tidore Zainal Abidin Syah. 

Presiden Prabowo kemudian menyalami perwakilan keluarga masing-masing tokoh sambil menyampaikan penghargaan atas jasa mereka. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan bahwa gelar tersebut merupakan bentuk penghormatan negara kepada para pemimpin yang telah berjasa membangun fondasi bangsa.

Namun, penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional menuai polemik. Pada Kamis, 6 November 2025, sekelompok demonstran dari Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas) turun ke jalan dan menggeruduk kantor Kementerian Kebudayaan di Jakarta. Mereka menilai gelar tersebut mencederai nilai-nilai kepahlawanan Indonesia. Perwakilan Gemas, Axel Primayoga, menyatakan bahwa Soeharto memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme selama masa Orde Baru.

Gelombang penolakan juga datang dari akademisi dan tokoh moral. Dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Menolak Gelar Pahlawan Soeharto” di Gedung YLBHI, Jakarta, Selasa, 4 November 2025, pengajar filsafat Franz Magnis-Suseno atau Romo Magnis secara tegas menolak penganugerahan tersebut. Ia menilai Soeharto melakukan praktik korupsi besar-besaran serta bertanggung jawab dalam peristiwa pelanggaran HAM berat, termasuk tragedi 1965-1966 yang memakan korban dalam jumlah besar. Menurutnya, pahlawan nasional haruslah tokoh yang bebas dari catatan kelam, baik secara etika maupun hukum.

Meskipun demikian, pemerintah melalui Kementerian Sosial menegaskan bahwa gelar tersebut diberikan berdasarkan evaluasi sejarah dan kontribusi Soeharto dalam pembangunan dan stabilitas negara. Prabowo sendiri menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan penghargaan terhadap jasa besar Soeharto sebagai pemimpin yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi, ketahanan nasional, serta program-program strategis negara pada masanya. Kontroversi terkait penganugerahan ini diperkirakan masih akan berlanjut, mengingat perdebatan tentang warisan kepemimpinan Soeharto masih kuat di tengah masyarakat. (fntv)

Berbagi :