Prabowo Panggil Menkeu Purbaya, Bahas Aturan Devisa Hasil Ekspor dan Strategi Peningkatan Pajak Nasional

Jakarta, Framing NewsTV - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan sejumlah menteri untuk membahas dua agenda penting, yakni penyempurnaan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan peningkatan pendapatan pajak nasional. Selain isu fiskal, pertemuan juga menyoroti ketersediaan pupuk, penindakan terhadap kios pupuk nakal, penguatan sumber daya manusia di bidang teknologi, serta penertiban lahan sawit bermasalah. Rapat ini menegaskan arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo yang menitikberatkan pada efisiensi, kemandirian, dan keadilan bagi sektor produktif nasional.

Presiden Prabowo Pimpin Ratas Kertanegara

Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan langkah cepat dalam mengkonsolidasikan kebijakan ekonomi nasional. Dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis pagi (16/10/2025), Prabowo memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beserta sejumlah menteri untuk membahas dua isu strategis: penyempurnaan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan strategi peningkatan penerimaan pajak negara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari rapat koordinasi rutin Presiden untuk mengevaluasi perkembangan kebijakan ekonomi serta mengidentifikasi hambatan implementasi di lapangan.

“Hari ini Bapak Presiden mengadakan rapat koordinasi dengan beberapa menteri dan jajaran terkait, seperti biasa untuk mendengar update dan sekaligus membicarakan hal-hal apa saja yang menjadi kendala untuk kita cari jalan keluarnya,” ujar Prasetyo.

Penyempurnaan Aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE)
Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi salah satu tokoh utama yang memberikan paparan langsung kepada Presiden Prabowo. Menurut Prasetyo, Prabowo meminta agar aturan mengenai devisa hasil ekspor terus disempurnakan agar manfaatnya bagi stabilitas keuangan nasional dapat dioptimalkan.

“Sebagaimana yang tempo hari kami laporkan, Bapak Presiden menghendaki agar kita terus melakukan review terhadap peraturan-peraturan keuangan, terutama yang berkenaan dengan devisa hasil ekspor,” kata Prasetyo.

“Penyempurnaan ini penting agar penerapan DHE benar-benar memberikan manfaat optimal bagi negara dan tidak membebani eksportir.”

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan devisa hasil ekspor yang masuk kembali ke sistem keuangan domestik bisa dimanfaatkan untuk memperkuat cadangan devisa nasional, memperkuat stabilitas nilai tukar, dan mendukung kebutuhan impor strategis seperti energi serta bahan baku industri.

Selain itu, pembahasan juga menyentuh target peningkatan penerimaan pajak di bawah kepemimpinan Purbaya. Prabowo disebut menginginkan agar reformasi perpajakan dilakukan secara adil dan progresif tanpa menekan sektor usaha produktif.

Pengawasan Ketat Sektor Pupuk dan Ketahanan Pangan
Selain membahas aspek fiskal, Presiden Prabowo juga menerima laporan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi terkini distribusi pupuk bersubsidi dan ketahanan pangan nasional.

Dalam kesempatan itu, Prabowo memerintahkan agar Kementerian Pertanian segera menyiapkan langkah konkret untuk memastikan ketersediaan pupuk nasional tetap aman dan harga pupuk dapat ditekan.

“Bapak Presiden memerintahkan agar dilakukan revitalisasi pabrik pupuk agar produksi lebih efisien dan harga bisa turun, sehingga para petani terbantu,” jelas Prasetyo.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari temuan Kementerian Pertanian terhadap 2.039 kios pupuk yang menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dengan potensi kerugian bagi petani mencapai Rp600 miliar per tahun.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pihaknya telah mencabut izin ribuan kios tersebut.

“Permainan harga pupuk bersubsidi ini sudah berlangsung lama dan tidak boleh dibiarkan. Negara harus hadir melindungi petani,” tegas Amran.

Dari total 27.319 kios pupuk di seluruh Indonesia, pelanggaran terbanyak ditemukan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung—daerah dengan intensitas tinggi kegiatan pertanian.

Menurut Amran, pemerintah berkomitmen menindak tegas setiap penyimpangan agar pupuk bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan membantu petani meningkatkan produktivitas.

Fokus SDM Teknologi dan Kemandirian Energi
Selain sektor pertanian, Presiden Prabowo juga mendengarkan laporan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto. Dalam rapat tersebut, Brian menjelaskan arah kebijakan kementeriannya untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang sains dan teknologi.

“Beliau diberi tugas untuk menyiapkan sumber daya manusia terutama di bidang STEM — science, technology, engineering, and mathematics,” kata Prasetyo.

Prabowo menekankan bahwa pembangunan ekonomi jangka panjang Indonesia bergantung pada kemampuan bangsa menguasai teknologi strategis. Karena itu, riset dan pengembangan akan difokuskan pada sektor pangan, energi, dan mineral strategis.

“Presiden juga memberi arahan agar riset diarahkan pada teknologi bibit unggul, teknologi energi baru dan terbarukan, serta pengolahan mineral dalam negeri,” imbuh Prasetyo.

Langkah ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo untuk mencapai swasembada energi dan pangan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor teknologi dari luar negeri.

Penertiban Lahan Sawit oleh Satgas Kementerian Pertahanan
Selain aspek ekonomi dan teknologi, rapat di Kertanegara juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan Sjafrie Sjamsoeddin. Dalam laporannya, Sjafrie menyampaikan perkembangan terbaru mengenai penertiban lahan sawit ilegal yang berhasil dikembalikan kepada negara.

“Beliau memberikan laporan kepada Bapak Presiden mengenai jumlah luasan sawit yang sudah berhasil dikembalikan kepada negara karena ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam pengelolaannya,” ujar Prasetyo.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menegakkan hukum di sektor perkebunan sekaligus memperkuat kedaulatan negara atas sumber daya alam. Pemerintah menegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang melanggar izin kehutanan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Arah Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Prabowo
Rapat di Kertanegara ini mencerminkan arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo yang menekankan tiga hal utama: efisiensi fiskal, kemandirian ekonomi, dan keadilan sosial.

Penyempurnaan aturan devisa hasil ekspor bertujuan memperkuat likuiditas nasional, sementara peningkatan pajak difokuskan untuk mendanai program strategis tanpa menambah beban rakyat.

Di sisi lain, pengawasan distribusi pupuk dan pembangunan SDM teknologi menegaskan fokus Prabowo terhadap keseimbangan antara produktivitas pertanian dan inovasi sains sebagai motor pertumbuhan jangka panjang.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintahan Prabowo berupaya membangun fondasi ekonomi yang berdaulat dan berkelanjutan—di mana setiap kebijakan fiskal, teknologi, dan pangan dirancang untuk kepentingan rakyat Indonesia. (fntv)

Berbagi :