Luhut Binsar Pandjaitan Tegaskan Utang Kereta Cepat Whoosh Tak Gunakan APBN: “China Sudah Setuju Restrukturisasi”

Jakarta, Framing NewsTV - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak akan menggunakan dana APBN. Menurutnya, restrukturisasi utang sudah disetujui oleh pihak China dan kini hanya menunggu keluarnya Keputusan Presiden (Keppres). Luhut juga menepis isu liar seputar proyek tersebut dan meminta publik untuk berbicara berdasarkan data, bukan opini tanpa dasar.

Luhut Heran Soal Polemik Utang Whoosh

Pembiayaan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau yang kini dikenal dengan nama Whoosh kembali menjadi sorotan publik. Isu ini mencuat setelah muncul berbagai pernyataan mengenai restrukturisasi utang proyek transportasi berkecepatan tinggi pertama di Asia Tenggara tersebut, termasuk komentar dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan agar penyelesaiannya tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menanggapi polemik tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara. Ia mengaku heran dengan maraknya perdebatan mengenai pembiayaan utang proyek strategis nasional itu. Menurutnya, masalah yang dihadapi Whoosh saat ini hanyalah urusan teknis restrukturisasi, bukan permasalahan besar seperti yang ramai diberitakan.

“Whoosh itu masalahnya apa sih? Itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” ujar Luhut dalam acara “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16 Oktober 2025).

Restrukturisasi Utang Sudah Disetujui China

Sebagai tokoh yang sejak awal terlibat dalam pembangunan proyek kereta cepat di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, Luhut menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah China terkait restrukturisasi utang. Dari hasil pembicaraan tersebut, China disebut telah menyetujui langkah restrukturisasi yang diajukan Indonesia.

Hanya saja, Luhut mengakui bahwa proses restrukturisasi sempat mengalami keterlambatan akibat adanya pergantian pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Subianto. Kini, kata dia, proses restrukturisasi hanya tinggal menunggu diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) agar tim resmi dapat kembali berunding dengan pihak China.

“Terima sudah masuk itu barang, kemudian kita audit BPKP, lalu kita berunding dengan China, dan mereka sudah mau melakukan restrukturisasi. Tapi karena kemarin ada pergantian pemerintahan, agak terlambat. Sekarang tinggal nunggu Keppres,” tutur Luhut.

Menurutnya, kerja sama dengan China berjalan baik dan tidak ada permasalahan berarti yang tidak bisa diselesaikan. Luhut menegaskan bahwa semua data terkait proyek ini sudah terdokumentasi dengan lengkap sejak awal perencanaan hingga realisasi.

Pemerintah Diminta Kompak dan Berbasis Data

Lebih lanjut, Luhut menekankan pentingnya kekompakan antarinstansi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan strategis seperti proyek kereta cepat. Ia menegaskan, dengan kerja sama yang solid dan berbasis data, semua persoalan bisa diselesaikan tanpa harus menimbulkan polemik di ruang publik.

“Dengan data-data yang masih dari zaman lalu, dari Menteri Keuangan yang lama, dengan pihak Tiongkok, waktu saya masih di Kemenko Marves, semua sudah disiapkan. LRT juga begitu, kita restrukturisasi dan selesai. Ini juga sama,” ungkapnya.

Luhut juga menyindir pihak-pihak yang sering kali memberikan komentar tanpa memahami konteks dan data yang sebenarnya. Ia menyayangkan adanya upaya sebagian orang yang memanfaatkan isu ini untuk mencari popularitas di ruang publik.

“Kenapa terus bilang nanti Whoosh akan kita akhiri dengan South China Sea? Apa lagi ini? Kadang-kadang saya nggak ngerti, bicara seenaknya. Kalau nggak ngerti datanya, jangan komentar dulu. Nanti cari datanya, baru bicara,” ujarnya dengan nada tegas.

Menurut Luhut, proyek Whoosh adalah salah satu tonggak penting dalam pembangunan infrastruktur transportasi modern Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta publik tidak membuat asumsi tanpa dasar yang bisa memperkeruh suasana.

Penyelesaian Utang oleh Danantara

Dalam waktu yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penyelesaian utang proyek Whoosh akan dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Pemerintah menilai, langkah tersebut lebih tepat karena Danantara telah menerima sebagian besar dividen dari BUMN yang tergabung dalam proyek tersebut.

“Whoosh dikelola oleh Danantara. Mereka sudah ambil lebih dari 80 persen dividen dari BUMN. Jadi seharusnya penyelesaian utangnya juga dilakukan oleh mereka,” jelas Purbaya saat ditemui di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Ia menilai, pembiayaan utang Whoosh melalui APBN akan menjadi langkah yang tidak efisien dan bahkan menimbulkan kejanggalan. Sebab, keuntungan dari proyek tersebut dinikmati Danantara, sementara bebannya ditanggung negara.

“Kalau pakai APBN itu aneh. Untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau sudah diambil keuntungannya, ya tanggung juga bebannya,” tegas Purbaya.

Konteks dan Dampak Proyek Kereta Cepat

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh merupakan proyek strategis nasional yang diluncurkan pada tahun 2016. Proyek ini dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang merupakan konsorsium antara BUMN Indonesia dan perusahaan asal Tiongkok.

Kereta cepat ini diharapkan mampu memangkas waktu tempuh antara Jakarta dan Bandung dari tiga jam menjadi hanya sekitar 40 menit. Meski menuai pujian sebagai simbol kemajuan transportasi modern, proyek ini juga mendapat kritik tajam terkait pembengkakan biaya dan beban utang yang besar.

Menurut data terakhir, nilai proyek Whoosh mencapai lebih dari Rp 113 triliun setelah mengalami beberapa kali revisi pembiayaan. Namun demikian, pemerintah optimistis proyek ini akan menjadi tulang punggung konektivitas ekonomi kawasan Jawa Barat dan Jabodetabek.

Luhut Tegaskan: “Tidak Ada Masalah yang Tak Bisa Diselesaikan”

Dalam penutup pernyataannya, Luhut kembali menegaskan bahwa isu-isu negatif yang beredar terkait utang Whoosh tidak berdasar. Ia meminta semua pihak untuk berpikir jernih dan tidak menimbulkan polemik tanpa alasan kuat.

“Kalau kita kompak dan kerja berbasis data, semua bisa selesai. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan,” kata Luhut.

Ia juga membuka kesempatan bagi siapa pun yang ingin mengetahui data dan fakta terkait proyek Whoosh untuk datang langsung kepadanya. Menurutnya, keterbukaan informasi adalah kunci agar publik bisa menilai secara objektif, bukan berdasarkan opini politik atau kepentingan sempit.

Dengan demikian, pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan kesamaan pandangan bahwa utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak akan menggunakan APBN. 

Proses restrukturisasi sudah disetujui oleh pihak China dan kini tinggal menunggu keputusan formal dari Presiden. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berupaya menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan proyek strategis nasional tetap berjalan sesuai rencana. (fntv)

Berbagi :