Hasan Nasbi Kritik Keras Menteri Purbaya: Gaya Blak-blakan Bisa Hancurkan Wibawa Pemerintah!

Jakarta, Framing NewsTV — Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap gaya komunikasi blak-blakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pengamat komunikasi politik Hasan Nasbi memberikan pandangannya yang menohok.

Melalui kanal YouTube pribadinya pada Minggu, 26 Oktober 2025, Hasan mengingatkan pentingnya menjaga etika dan kehati-hatian dalam berkomunikasi di ruang publik, terutama antarpejabat dalam satu kabinet.

Dengan nada yang tenang namun analisis tajam, Hasan menilai bahwa gaya bicara Purbaya yang cenderung terbuka dan keras terhadap pejabat lain bisa berpotensi menimbulkan efek domino yang merugikan citra serta soliditas pemerintahan.

“Kalau bicara dalam konteks pemerintah, sesama anggota kabinet sebaiknya tidak saling menyerang di depan umum. Karena itu bisa melemahkan pemerintah,” ujar Hasan.

Etika Komunikasi Pejabat Publik

Menurut Hasan, perbedaan pendapat antarpejabat merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, bahkan bisa menjadi tanda sehatnya dinamika politik. Namun, ia menegaskan bahwa cara dan tempat menyampaikan kritik sangat menentukan dampaknya.

“Kalau mau saling koreksi, berdebat, atau marah-marah, lakukan di ruang tertutup. Tapi kalau dilakukan di ruang terbuka, justru akan menghibur orang-orang yang tidak sejalan dengan pemerintah,” kata Hasan.

Hasan mengingatkan bahwa masyarakat saat ini sangat sensitif terhadap setiap ucapan pejabat tinggi negara. Sedikit saja salah langkah atau nada bicara yang dianggap menyerang, publik dapat menilai bahwa koordinasi antarmenteri tidak solid.

“Rakyat butuh melihat pemerintah yang kompak dan fokus pada kerja. Kalau yang muncul malah saling sindir di media, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan,” tegasnya.

Publik Menilai dari Gestur dan Narasi

Dalam video berdurasi delapan menit itu, Hasan juga menyoroti bahwa pejabat publik kini tidak hanya dinilai dari kinerja kebijakan, tetapi juga dari cara berkomunikasi dan gestur politiknya.

Menurutnya, dua tanggung jawab besar yang diemban pejabat publik adalah menjalankan kebijakan dengan baik serta menjaga kepercayaan publik.

Ketika perbedaan pendapat disampaikan secara terbuka dan emosional, pesan kerja sama pemerintah menjadi kabur dan kehilangan arah. Hal tersebut, ujar Hasan, berpotensi menciptakan narasi perpecahan di tengah masyarakat.

Kontroversi Gaya Bicara Menteri Purbaya

Pernyataan Hasan muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah pernyataan Menteri Purbaya yang dinilai terlalu keras dalam menyampaikan kritik kepada pejabat daerah maupun rekan sesama kementerian.

Dalam beberapa kesempatan, Purbaya dikenal tak segan menyentil kinerja pejabat lain — mulai dari menyoroti dana APBD yang mengendap, koordinasi antarinstansi yang lemah, hingga mengkritik transparansi anggaran daerah.

Gaya komunikasinya yang lugas dan tanpa filter membuat sebagian masyarakat menilainya sebagai sosok yang jujur dan tegas. Namun bagi sebagian pihak lain, gaya itu dianggap terlalu reaktif, berisiko memicu konflik internal, dan bisa dimanfaatkan pihak oposisi untuk menyerang pemerintahan.

Tantangan Komunikasi di Era Digital

Hasan menekankan bahwa di era media sosial saat ini, setiap kalimat pejabat publik bisa disebarluaskan dan ditafsirkan dengan cepat oleh berbagai kalangan. Oleh karena itu, disiplin komunikasi menjadi semakin penting.

“Pejabat publik harus sadar bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya bukan hanya mewakili dirinya, tetapi juga lembaga dan pemerintah secara keseluruhan,” ujarnya.

Menurutnya, kesalahan dalam memilih diksi atau nada bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak sejalan untuk membangun opini negatif. Karena itu, ia mengajak para pejabat untuk mengutamakan diplomasi komunikasi, bukan konfrontasi terbuka.

Menjaga Kekompakan Kabinet

Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, soliditas antarmenteri menjadi salah satu kunci keberhasilan menjalankan visi pembangunan nasional. Jika perbedaan pendapat tidak dikelola dengan baik, publik bisa menafsirkan adanya perpecahan internal di tubuh kabinet.

Hasan menilai bahwa kritik internal seharusnya menjadi bahan refleksi dan evaluasi tertutup, bukan konsumsi publik. Ia menyarankan agar setiap pejabat memiliki tim komunikasi strategis yang mampu mengarahkan pesan publik dengan tepat.

“Komunikasi politik bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling efektif membangun kepercayaan rakyat,” tegasnya menutup pernyataan.

Pandangan Hasan Nasbi menjadi pengingat penting bahwa transparansi dan keterbukaan tidak boleh kehilangan unsur etika dan kehati-hatian.

Dalam sistem pemerintahan yang melibatkan banyak pihak, komunikasi yang tidak terkendali dapat menciptakan persepsi negatif dan mengikis kepercayaan publik.

Gaya blak-blakan bisa menjadi kekuatan jika digunakan untuk memperjuangkan transparansi. Namun jika tidak diimbangi dengan etika dan strategi, gaya tersebut justru dapat menjadi bumerang politik yang mengancam citra pemerintah itu sendiri. (fntv)

Berbagi :