BAM DPR RI Tinjau Pembangunan IKN Tahap Dua, Adian Napitupulu Tegaskan Pentingnya Keadilan dan Dukungan Rakyat

Framing NewsTV - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembangunan nasional melalui kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kunjungan yang berlangsung selama dua hari, sejak Senin hingga Selasa, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu. Agenda utama kegiatan ini adalah menyerap aspirasi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pembangunan IKN, terutama di Kota Balikpapan yang menjadi salah satu pintu gerbang menuju wilayah inti ibu kota baru tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, Adian menegaskan pentingnya mendengar suara masyarakat secara langsung agar pembangunan IKN tidak hanya menjadi proyek pemerintah, melainkan benar-benar menjadi milik rakyat Indonesia. Menurutnya, proyek strategis nasional seperti IKN akan berhasil apabila aspirasi masyarakat di daerah sekitar turut diakomodasi. “Kami datang untuk memastikan pembangunan IKN berjalan dengan keadilan sosial. Masyarakat di sekitar IKN harus menjadi bagian dari pembangunan ini, bukan sekadar penonton,” ujarnya dalam sesi pertemuan dengan warga Balikpapan.

Selain menyerap aspirasi, rombongan BAM DPR RI juga meninjau progres pembangunan tahap kedua IKN, yang mencakup sejumlah area strategis seperti kawasan legislatif dan Istana Presiden. Peninjauan ini dilakukan guna melihat langsung perkembangan di lapangan sekaligus memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai jadwal. Dalam kesempatan itu, Adian Napitupulu menyoroti salah satu isu penting yang masih membayangi proyek besar ini, yaitu konflik agraria yang dirasakan sebagian masyarakat terdampak.

“Masih ada persoalan lahan yang dihadapi warga. Kami berharap penyelesaiannya dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi, bukan dengan cara-cara yang meminggirkan rakyat kecil,” tutur Adian dengan tegas. Ia menambahkan, pendekatan sosial dan partisipatif menjadi kunci agar pembangunan IKN tidak menimbulkan ketimpangan baru antara pemerintah dan masyarakat lokal.

Meski menyoroti sejumlah tantangan, Adian tetap optimistis terhadap masa depan proyek IKN. Ia menegaskan bahwa BAM DPR RI mendukung penuh kelanjutan pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional yang akan membawa perubahan besar bagi Indonesia. “Pembangunan IKN bukan hanya soal memindahkan pusat pemerintahan, tapi tentang membangun simbol peradaban baru bangsa Indonesia,” ucap politikus PDI Perjuangan tersebut.

Menurutnya, IKN merupakan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan kawasan lainnya. Dengan konsep kota hijau, pintar, dan modern, Adian berharap IKN mampu menjadi contoh nyata transformasi pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada rakyat dan lingkungan. “Kami di DPR akan terus mengawal agar pembangunan ini tidak keluar dari tujuan utamanya, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, yang turut menyambut kunjungan BAM DPR RI, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian parlemen terhadap pembangunan IKN. Ia menilai sinergi antara DPR RI, pemerintah pusat, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan seluruh tahapan proyek berjalan sesuai rencana. “Dukungan DPR RI, terutama melalui BAM, sangat berarti bagi kami. Ini bentuk kolaborasi nyata antara lembaga negara dalam membangun masa depan Indonesia,” ujar Basuki.

Basuki menjelaskan bahwa saat ini pembangunan di kawasan legislatif dan yudikatif telah memasuki tahap lanjutan, dengan alokasi anggaran mencapai Rp4,7 triliun. Kawasan ini menjadi simbol trias politica Indonesia, tempat berdirinya gedung-gedung utama lembaga negara yang akan menjadi pusat kegiatan pemerintahan setelah pemindahan ibu kota. Pembangunan tahap ini ditargetkan rampung pada 2027 hingga 2028, sejalan dengan rencana pemerintah menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang fungsional pada 2028.

Selain fokus pada percepatan pembangunan fisik, Basuki menegaskan bahwa kualitas infrastruktur dan keberlanjutan lingkungan menjadi perhatian utama Otorita IKN. “Kami tidak ingin membangun kota hanya dari beton dan baja. Kami ingin membangun peradaban yang selaras dengan alam, dengan memprioritaskan konsep kota hijau dan rendah emisi karbon,” ujarnya. Basuki menyebutkan bahwa desain kawasan IKN mengusung prinsip green city dan smart city, yang akan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan serta sistem transportasi publik berbasis listrik.

Lebih jauh, Otorita IKN juga terus memperkuat kerja sama lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Fokus utama kerja sama tersebut mencakup penyediaan infrastruktur dasar seperti jaringan air bersih, listrik, dan jalan, serta pembangunan hunian bagi para pekerja dan ASN yang nantinya akan pindah ke IKN. “Kami ingin memastikan semua aspek—dari sosial, ekonomi, hingga lingkungan—berjalan beriringan,” kata Basuki.

Menurutnya, pembangunan IKN bukan semata proyek fisik, melainkan proyek peradaban yang mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan dan pemerataan pembangunan. Ia juga berharap agar kehadiran DPR RI di lapangan dapat menjadi pengawas sekaligus mitra strategis dalam memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Kunjungan kerja BAM DPR RI ini tidak hanya menjadi simbol dukungan politik terhadap proyek IKN, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat lokal. Banyak warga Balikpapan yang berharap agar kehadiran ibu kota baru membawa manfaat ekonomi langsung, seperti peningkatan lapangan kerja dan peluang usaha bagi UMKM lokal. Dalam pertemuan tersebut, Adian menegaskan komitmen DPR untuk memperjuangkan program-program pemberdayaan ekonomi rakyat di sekitar kawasan IKN.

“Kami ingin memastikan bahwa IKN tidak hanya menjadi pusat kekuasaan, tapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” kata Adian. Ia menjelaskan bahwa BAM DPR RI akan terus melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran serta dampak sosial ekonomi proyek ini. Transparansi dan akuntabilitas, menurutnya, menjadi kunci agar pembangunan IKN benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Adian juga mengingatkan bahwa pembangunan sebesar IKN tentu memiliki tantangan kompleks, mulai dari isu pendanaan, relokasi, hingga dampak lingkungan. Namun, ia meyakini bahwa dengan kolaborasi lintas sektor dan komitmen semua pihak, tantangan tersebut dapat diatasi secara bertahap. “Kami akan pastikan IKN tidak mengulangi kesalahan pembangunan masa lalu yang hanya menguntungkan segelintir orang,” ujarnya dengan tegas.

Ia menambahkan bahwa DPR RI, khususnya melalui BAM, akan terus mendorong pemerintah agar kebijakan pembangunan IKN berpihak pada rakyat. Salah satunya dengan memperkuat kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal, melibatkan pelaku UMKM, serta memastikan kesempatan kerja terbuka luas bagi warga Kalimantan Timur. “Rakyat harus jadi bagian dari kemajuan IKN, bukan korban dari kemajuannya,” pungkas Adian.

Dengan semangat kolaborasi antara DPR, Otorita IKN, dan masyarakat, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara kini memasuki babak baru yang lebih matang dan terarah. Kunjungan BAM DPR RI menjadi bukti bahwa proyek ini bukan sekadar ambisi pemerintah pusat, tetapi juga wujud nyata dari sinergi nasional untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih modern, hijau, dan berkeadilan. (fntv)

Berbagi :