Inilah Daftar Negara yang Menolak Kemerdekaan Palestina

Framing NewsTV - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menjadi sorotan dunia setelah pada Jumat, (12/9/2025), mengadopsi Deklarasi New York on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution. Deklarasi yang disusun melalui konferensi internasional di markas besar PBB pada Juli lalu ini menjadi salah satu langkah paling konkret dalam beberapa dekade terakhir untuk menegaskan kembali solusi dua negara sebagai jalan keluar atas konflik berkepanjangan Israel–Palestina.

Deklarasi ini dianggap monumental karena lahir di tengah konflik yang semakin eskalatif, terutama sejak pecahnya perang di Gaza setelah serangan 7 Oktober 2023 yang dilancarkan Hamas ke wilayah Israel. Tragedi tersebut menewaskan ribuan orang dan memicu serangan balasan Israel yang berujung pada korban sipil dalam jumlah besar di Gaza. Hingga kini, ribuan warga Palestina masih hidup dalam kondisi krisis kemanusiaan akibat blokade dan operasi militer.

PBB melalui deklarasi ini ingin menegaskan bahwa solusi dua negara bukanlah pilihan usang, melainkan tetap menjadi satu-satunya jalan yang diakui secara internasional untuk menjamin keamanan Israel sekaligus mewujudkan hak kemerdekaan bangsa Palestina.

Isi Deklarasi New York

Deklarasi New York memuat sejumlah poin penting yang dipandang sebagai peta jalan komprehensif, terukur, dan tidak dapat diputar balik (tangible, timebound, and irreversible). Beberapa poin krusial yang disepakati antara lain:

1.  Gencatan Senjata Permanen di Gaza. PBB mendesak segera diberlakukannya gencatan senjata penuh untuk menghentikan pertumpahan darah.

2.  Pembebasan Sandera. Semua sandera yang ditahan oleh Hamas harus segera dibebaskan tanpa syarat, seiring dengan penghentian operasi militer Israel yang menargetkan infrastruktur sipil.

3.  Penarikan Pasukan Israel. Israel didesak untuk menarik seluruh pasukannya dari wilayah Palestina, terutama di Gaza dan Tepi Barat, sebagai syarat utama menuju perdamaian yang berkelanjutan.

4.  Perlucutan Senjata Hamas. Hamas diminta untuk melucuti senjatanya dan menyerahkan kendali pemerintahan di Gaza kepada Otoritas Palestina, sehingga Palestina memiliki satu otoritas tunggal yang sah.

5.  Pembentukan Misi Stabilisasi PBB. PBB merekomendasikan pembentukan misi penjaga perdamaian internasional untuk melindungi warga sipil, memperkuat aparat keamanan Palestina, menjamin keamanan kedua belah pihak, dan mendampingi proses politik menuju negara Palestina yang merdeka.

Dukungan Besar Dunia

Deklarasi ini mendapat dukungan mayoritas negara anggota PBB. Dari total 193 negara anggota, sebanyak 142 negara memberikan suara setuju.

Negara-negara yang mendukung deklarasi ini sebagian besar berasal dari Asia, Afrika, Amerika Latin, hingga Eropa Barat. Dukungan besar ini mencerminkan konsensus global yang kuat bahwa solusi dua negara masih menjadi kunci perdamaian.

Beberapa negara yang aktif mendorong lahirnya deklarasi ini adalah Prancis, Arab Saudi, Mesir, Turki, Indonesia, dan Afrika Selatan, yang semuanya menyuarakan pentingnya mengakhiri penjajahan serta memberi ruang bagi Palestina untuk merdeka dan berdaulat.

Penolakan dari 10 Negara
Meski dukungan begitu besar, masih ada 10 negara yang menolak deklarasi tersebut. Negara-negara itu adalah: Amerika Serikat, Israel, Hungaria, Argentina, Paraguay, Nauru, Micronesia, Palau, Papua Nugini dan Tonga.

Alasan penolakan mereka beragam, namun secara umum terkait dengan dukungan terhadap Israel, kekhawatiran akan penguatan Hamas, serta alasan politik luar negeri masing-masing.

Amerika Serikat

AS menyebut deklarasi ini sebagai langkah “salah arah” yang justru memberi keuntungan bagi Hamas. Washington menegaskan bahwa resolusi gagal menyoroti akar permasalahan, yakni serangan 7 Oktober 2023, dan menilai deklarasi tidak memberikan cukup tekanan pada Hamas untuk melucuti senjata.

Israel
Israel menolak keras resolusi ini dengan alasan sepihak dan tidak memperhatikan hak keamanan Israel. Pemerintah Israel menilai PBB tidak realistis karena tidak menekankan perlunya jaminan keamanan Israel dari ancaman teror.

Argentina dan Paraguay
Di bawah kepemimpinan Presiden Javier Milei, Argentina memilih berpihak penuh pada Israel dan AS. Milei adalah salah satu pemimpin paling pro-Israel di Amerika Latin. Paraguay pun mengikuti jejak serupa dengan alasan solidaritas politik dan strategi diplomatik kawasan.

Negara-negara Pasifik
Nauru, Palau, Micronesia, Papua Nugini, dan Tonga menolak karena memiliki hubungan diplomatik erat dengan AS dan Israel. Dalam banyak isu global, negara-negara kecil ini sering mengikuti sikap Washington.

Hungaria
Hungaria di bawah Viktor Orbán konsisten mendukung Israel dalam forum internasional. Budapest beralasan deklarasi ini tidak seimbang karena tidak menekankan hak Israel sebagai negara Yahudi yang berdaulat.

Negara yang Memilih Abstain
Selain penolakan, ada 12 negara yang memilih abstain, yaitu: Albania, Kamerun, Ekuador, Kongo, Ethiopia, Fiji, Guatemala, Moldova, Makedonia Utara, Samoa, Sudan Selatan dan Republik Ceko.

Negara-negara ini pada dasarnya mendukung prinsip solusi dua negara, namun memiliki beberapa catatan. Ada yang merasa deklarasi terlalu sepihak, ada yang menilai waktu pelaksanaannya tidak tepat, dan ada pula yang enggan terlibat langsung karena pertimbangan geopolitik.

Republik Ceko, misalnya, menyatakan bahwa mereka mendukung solusi dua negara, tetapi merasa deklarasi ini kurang realistis tanpa adanya perundingan langsung antara Israel dan Palestina.

Negara-negara Afrika seperti Kamerun, Kongo, dan Ethiopia memilih abstain karena mempertimbangkan posisi diplomatik mereka dengan negara-negara Barat sekaligus dengan dunia Arab.

Reaksi Dunia Internasional
Deklarasi ini menuai reaksi beragam dari komunitas internasional.

1. Negara-negara Arab menyambut baik langkah PBB, menyebutnya sebagai tonggak baru untuk mengakhiri penjajahan. Arab Saudi bahkan menyebut deklarasi ini sebagai “peta jalan yang paling jelas dalam dua dekade terakhir.”
2. Uni Eropa sebagian besar mendukung, meski ada perpecahan internal karena Hungaria menolak.
3. Rusia dan Tiongkok mendukung deklarasi ini, menegaskan kembali sikap mereka yang pro-Palestina di forum internasional.
4. Negara-negara berkembang di Asia dan Afrika mayoritas mendukung, karena melihat perjuangan Palestina sebagai cerminan perjuangan anti-kolonialisme.

Tantangan Implementasi
Meski deklarasi telah disahkan dengan dukungan mayoritas, implementasinya di lapangan tidak akan mudah. Ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi:

1. Penolakan Israel dan AS. Tanpa dukungan dua aktor utama ini, pelaksanaan resolusi akan sulit. Israel kemungkinan besar tidak akan menarik pasukan tanpa jaminan keamanan.

2. Perpecahan Internal Palestina. Hamas masih menguasai Gaza, sementara Otoritas Palestina memimpin Tepi Barat. Perbedaan ideologi dan kepentingan membuat solusi politik menjadi lebih rumit.

3. Dukungan Internasional. Misi Stabilisasi PBB membutuhkan mandat Dewan Keamanan. Namun, AS sebagai anggota tetap bisa menggunakan hak veto untuk menggagalkan implementasi misi tersebut.

4. Faktor Kemanusiaan. Situasi di Gaza sudah terlanjur parah. Infrastruktur hancur, jutaan warga menjadi pengungsi internal, dan akses bantuan kemanusiaan masih terbatas.

5. Dinamika Politik Regional. Konflik ini juga dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara sekitar seperti Iran, Mesir, Turki, dan Qatar. Setiap pihak memiliki agenda masing-masing yang bisa memperlambat proses perdamaian.

Harapan Baru untuk Palestina

Meski penuh tantangan, Deklarasi New York tetap dipandang sebagai cahaya harapan baru bagi rakyat Palestina. Bagi banyak kalangan, dukungan 142 negara merupakan sinyal kuat bahwa dunia semakin tidak sabar melihat penderitaan yang berlangsung selama puluhan tahun.

Deklarasi ini juga menjadi simbol bahwa isu Palestina masih berada di jantung politik internasional, bukan isu yang terlupakan.

Dengan adanya dukungan global, tekanan internasional terhadap Israel semakin meningkat. Meski AS dan sekutunya menolak, diplomasi multilateral di PBB menunjukkan bahwa mayoritas dunia tetap mendukung hak Palestina untuk merdeka.

Deklarasi New York adalah salah satu upaya paling serius dari PBB untuk menghidupkan kembali solusi dua negara yang selama ini jalan di tempat. Dukungan luas dari 142 negara membuktikan adanya konsensus global, meski ditentang oleh segelintir negara kuat seperti Amerika Serikat dan Israel.

Kini, dunia menunggu apakah deklarasi ini akan menjadi titik balik nyata bagi perdamaian, atau hanya sekadar catatan sejarah baru yang tidak pernah terwujud.

Penulis: Eka

Editor: Rahman

Berbagi :