JAKARTA, Framing NewsTV – Pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio terkait alasan Washington melancarkan serangan terhadap Iran memicu kontroversi luas di panggung politik domestik AS. Dalam pernyataannya pada Senin, Rubio menyebut bahwa Israel berencana menyerang Iran, yang diyakini akan memicu pembalasan Teheran terhadap aset-aset AS di kawasan. Untuk mencegah risiko tersebut, Washington disebut memilih melancarkan serangan pendahuluan.
Narasi tersebut langsung menuai kritik, baik dari kalangan oposisi maupun sebagian pendukung Presiden AS Donald Trump sendiri. Banyak pihak mempertanyakan dasar hukum serta urgensi ancaman yang dijadikan pembenaran serangan.
Versi Berbeda dari Gedung Putih
Sehari setelah pernyataan Rubio, Trump menyampaikan karakterisasi yang berbeda. Ia menegaskan bahwa keputusan menyerang diambil karena adanya kekhawatiran bahwa Iran akan menyerang Israel dan negara lain di kawasan.
“Mereka sedang bersiap menyerang Israel. Mereka akan menyerang negara lain,” kata Trump kepada wartawan.
Sejak serangan awal dilancarkan pada Sabtu, Trump berulang kali menyatakan bahwa ancaman menyeluruh dari Iran—baik melalui program nuklir maupun kemampuan rudal balistik dan drone—membenarkan langkah militer tersebut. Namun hingga kini, pemerintah AS dinilai belum menyampaikan bukti konkret bahwa Iran tengah menyiapkan serangan langsung terhadap aset Amerika.
Sejumlah pakar hukum menilai dalih tersebut berpotensi bertentangan dengan hukum domestik AS maupun hukum internasional, terutama terkait prinsip self-defense yang mensyaratkan ancaman yang bersifat segera dan nyata.
Persepsi Bahwa Perang Menguntungkan Israel
Banyak analis Timur Tengah menilai konflik AS-Israel melawan Iran lebih mencerminkan kepentingan politik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dibanding kepentingan strategis Washington.
Amerika Serikat selama puluhan tahun menjadi penyokong utama militer Israel, dengan total bantuan lebih dari 300 miliar dolar sejak 1948. Ketergantungan strategis tersebut dinilai memberi pengaruh besar bagi Washington terhadap kebijakan keamanan Israel.
Kelly Grieco dari Stimson Center menyebut pernyataan Rubio sebagai “pengakuan publik” yang problematik. Menurutnya, jika benar AS bertindak karena Israel akan tetap menyerang, maka perlu ada evaluasi serius mengenai sejauh mana kepentingan kedua negara benar-benar selaras.
Kritik dari Aktivis HAM dan Organisasi Sipil
Mantan Direktur Eksekutif Human Rights Watch, Kenneth Roth, mempertanyakan dasar hukum perang tersebut. Dalam unggahannya di platform X, ia menilai logika yang disampaikan Rubio tidak mendekati standar legal untuk memulai konflik bersenjata.
Sementara itu, Council on American-Islamic Relations (CAIR) menyebut pernyataan Rubio sebagai “pengakuan yang mengejutkan”. Dalam pernyataan resminya, CAIR menilai AS tidak diserang secara langsung, melainkan bertindak di bawah tekanan kepentingan Israel.
Organisasi tersebut mendesak Kongres segera mengesahkan resolusi kewenangan perang guna membatasi ruang gerak presiden dalam melancarkan operasi militer tanpa persetujuan legislatif.
Upaya Pembatasan Kewenangan Perang
Sejumlah anggota parlemen di DPR dan Senat AS berencana mengajukan rancangan resolusi kewenangan perang pekan ini. Namun langkah tersebut diperkirakan menghadapi tantangan berat karena Partai Republik—partai Trump—memiliki mayoritas tipis di kedua kamar.
Resolusi tersebut memerlukan dukungan dua pertiga suara untuk mengesampingkan kemungkinan veto presiden, sebuah ambang batas yang secara politik sulit dicapai. Meski demikian, para pendukungnya menilai proses ini penting untuk mencatat posisi resmi masing-masing anggota parlemen.
Senator progresif Bernie Sanders secara terbuka mengecam kebijakan tersebut. “Netanyahu menginginkan perang dengan Iran. Trump baru saja mewujudkannya,” ujarnya. Sanders menegaskan bahwa kebijakan luar negeri AS seharusnya ditentukan oleh rakyat Amerika, bukan oleh pemerintahan asing.
Retaknya Basis Pendukung MAGA
Kontroversi ini juga mengguncang sebagian basis pendukung Trump yang dikenal dengan slogan Make America Great Again (MAGA). Beberapa figur konservatif mempertanyakan konsistensi janji “America First” yang sebelumnya menekankan fokus pada persoalan domestik.
Perwakilan Partai Republik Thomas Massie menyoroti dampak ekonomi dari perang, termasuk potensi kenaikan harga bensin dan bahan pokok. Ia menilai konflik justru menguntungkan perusahaan pertahanan, bukan masyarakat luas.
Komentator konservatif Matt Walsh menyebut pernyataan Rubio sebagai “hal terburuk yang bisa dikatakan”, karena memberi kesan bahwa AS terlibat perang akibat tekanan Israel. Kritik serupa juga disampaikan mantan anggota Kongres Matt Gaetz serta duo influencer konservatif HodgeTwins yang memiliki jutaan pengikut di media sosial.
Dampak Politik dan Hukum ke Depan
Perbedaan narasi antara Rubio dan Trump memperlihatkan adanya ketidaksinkronan pesan di internal pemerintahan. Di tengah meningkatnya eskalasi regional, perdebatan domestik mengenai legitimasi perang berpotensi semakin menguat.
Selain pertarungan hukum di Kongres, isu ini juga diperkirakan akan menjadi bahan kampanye dan perdebatan politik yang tajam, terutama terkait transparansi ancaman, batas kewenangan presiden, serta prioritas kebijakan luar negeri AS.
Dengan situasi yang terus berkembang, tekanan terhadap Gedung Putih untuk memberikan justifikasi yang lebih kuat dan bukti yang transparan kemungkinan akan semakin meningkat dalam beberapa pekan ke depan. (fntv)
Posting Komentar untuk " "