Kapal Pertamina Terjebak di Selat Hormuz, Pemerintah Alihkan Impor Minyak ke AS Demi Jaga Pasokan Energi

JAKARTA, Framing NewsTV – Kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS) yakni Gamsunoro dilaporkan terjebak di kawasan Selat Hormuz pada Senin (2/3/2026). Saat ini, kapal tersebut tengah menjalani proses loading di Pelabuhan Khor al Zubair, Irak. Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Teluk akibat konflik bersenjata yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, sehingga jalur distribusi energi global menjadi sorotan utama.

Selain Gamsunoro, PIS mencatat terdapat tiga kapal lain yang berada di kawasan Teluk Persia, yakni Pertamina Pride di Ras Tanura, Arab Saudi yang telah menyelesaikan proses loading, PIS Paragon yang sedang melakukan discharge di Oman, serta PIS Rinjani di Khor Fakkan, Uni Emirat Arab. Dari total empat kapal tersebut, dua kapal yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro masih berada di area Teluk Persia yang terdampak eskalasi keamanan.

PIS Prioritaskan Keselamatan Kru dan Kapal

Manajemen PIS menegaskan bahwa keselamatan awak kapal menjadi prioritas utama di tengah situasi yang dinamis. Perusahaan terus memantau perkembangan keamanan di jalur pelayaran internasional tersebut.

Pjs Corporate Secretary PIS, Vega Pita, menyampaikan bahwa tim armada telah menjalin komunikasi intensif dengan otoritas setempat. “Saat ini, tim armada kami tengah menjalin komunikasi intens dengan pihak pengelola untuk koordinasi dan memastikan keselamatan para kru dan kapal,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Senin (2/3/2026).

Langkah antisipatif ini penting mengingat Selat Hormuz merupakan salah satu choke point energi dunia, yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak global. Gangguan sekecil apa pun di wilayah ini dapat berdampak signifikan terhadap rantai pasok energi internasional.

Pemerintah Siapkan Alternatif Impor dari AS

Merespons situasi tersebut, pemerintah segera menyiapkan opsi pengalihan impor minyak mentah dan LPG dari Amerika Serikat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa langkah ini dilakukan guna menjamin ketahanan energi nasional tetap terjaga.

“Andaikan pun itu tidak dikeluarkan, kita sudah cari alternatif untuk mencari sumber crude dari yang lain dan sudah dapat. Jadi saya pikir itu tidak menjadi sesuatu problem,” ujar Bahlil, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, sekitar 25 persen kebutuhan minyak mentah Indonesia selama ini berasal dari kawasan Timur Tengah. Karena itu, pengalihan sebagian impor ke AS dinilai sebagai langkah strategis untuk memitigasi risiko gangguan pasokan.

Pengalihan tersebut juga selaras dengan kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–AS, dengan komitmen pembelian produk energi senilai 15 miliar dolar AS atau sekitar Rp 253 triliun (kurs Rp 16.900).

Ketidakpastian Konflik dan Risiko Pasokan

Pemerintah mengakui bahwa konflik di kawasan Teluk belum dapat dipastikan kapan akan mereda. Berdasarkan informasi intelijen, eskalasi bisa berlangsung cepat atau justru berkepanjangan.

“Sekalipun informasi disampaikan bahwa ketegangan ini akan selesai dalam waktu 5 hari atau 4 minggu, keyakinan kami setelah melakukan kajian, ini tidak akan bisa kita ramalkan kapan selesai,” jelas Bahlil.

Ketidakpastian tersebut menuntut pemerintah untuk memperkuat diversifikasi sumber impor serta menjaga cadangan energi nasional agar tidak terganggu dalam jangka menengah.

Ketergantungan Impor dan Tantangan Fiskal

Secara struktural, Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan energi domestik. Konsumsi nasional mencapai sekitar 1,5 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri belum mampu menutup setengah dari angka tersebut. Ketimpangan ini membuat stabilitas pasokan sangat sensitif terhadap gejolak geopolitik.

Di sisi lain, pemerintah masih mengalokasikan subsidi untuk BBM jenis Pertalite dan Bio Solar. Dalam situasi harga minyak dunia yang berpotensi melonjak, kebijakan subsidi berisiko menekan ruang fiskal.

Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, menilai kebijakan subsidi memiliki konsekuensi signifikan. “Jika pemerintah menahan kenaikan melalui subsidi, maka konsekuensinya ada pada peningkatan beban fiskal. Sebaliknya, jika dilepas maka tekanan terhadap inflasi bisa menjadi lebih kuat,” ujarnya.

Ia menambahkan, konflik di Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga BBM sekaligus mendorong penguatan dolar AS yang menekan nilai tukar rupiah. Kombinasi kedua faktor tersebut dapat meningkatkan harga barang impor dan memperbesar tekanan inflasi domestik.

Dengan berbagai tantangan tersebut, pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas harga energi, daya beli masyarakat, serta kesehatan fiskal negara di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang. (fntv)

Berbagi :