Menhan AS: Hampir 200 Tentara AS Serbu Caracas dalam Operasi Penangkapan Maduro

JAKARTA, Framing NewsTV - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth akhirnya mengungkap detail operasi militer yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Dalam pernyataan resminya, Hegseth menyebut hampir 200 tentara AS diterjunkan langsung ke Caracas, ibu kota Venezuela, pada Sabtu, 3 Januari 2026 waktu setempat. Operasi tersebut menjadi salah satu aksi militer paling mengejutkan dalam sejarah hubungan Amerika Serikat dan Amerika Latin dalam beberapa dekade terakhir.

Penangkapan Nicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, dilakukan melalui operasi militer berskala besar yang melibatkan helikopter tempur dan dukungan udara intensif. Washington menilai langkah ini sebagai bagian dari penegakan hukum internasional terhadap Maduro, yang selama ini dituduh menjalankan kartel narkoba lintas negara. Otoritas AS bahkan sebelumnya menetapkan imbalan sebesar US$ 50 juta atau setara 838 miliar rupiah bagi siapa pun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro.

Pete Hegseth, seperti dilansir AFP pada Selasa, 6 Januari 2026, menyampaikan bahwa operasi tersebut berjalan tanpa korban jiwa dari pihak Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan saat ia berpidato di hadapan para pelaut dan pekerja galangan kapal AS di Virginia, Senin, 5 Januari 2026 waktu setempat.

“Hampir 200 tentara Amerika terbaik kita diterjunkan ke pusat kota Caracas dan menangkap seorang individu yang didakwa serta diburu oleh otoritas kehakiman Amerika, untuk mendukung penegakan hukum, tanpa satu pun warga Amerika yang tewas,” ujar Hegseth.

Pengakuan ini menjadi kali pertama pejabat tinggi Washington secara terbuka menyebut angka pasti jumlah pasukan yang dikerahkan ke Caracas. Selain pasukan darat, operasi tersebut juga melibatkan lebih dari 150 pesawat militer dalam berbagai peran strategis, termasuk penyerangan terhadap posisi pertahanan Venezuela. Skala operasi ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai negara dan meningkatkan ketegangan geopolitik di kawasan Amerika Latin.

Nicolás Maduro, yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin sosialis, telah memerintah Venezuela selama 12 tahun. Pemerintahannya kerap dituding semakin otoriter dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilu yang dinilai banyak pihak sarat kecurangan. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat menekan Maduro dengan sanksi ekonomi dan politik sebelum akhirnya melakukan operasi militer langsung.

Saat ini, Maduro ditahan di penjara New York dan telah menjalani sidang perdana di pengadilan federal Manhattan pada Senin, 5 Januari 2026 waktu setempat. Ia didakwa atas sejumlah tuduhan berat, termasuk konspirasi narkoterorisme. Dalam sidang tersebut, Maduro menyatakan tidak bersalah atas seluruh dakwaan yang diajukan kepadanya. Sikap serupa juga disampaikan oleh istrinya, Cilia Flores, yang turut didakwa oleh otoritas Amerika Serikat.

Kasus ini diperkirakan akan menjadi preseden penting dalam hukum internasional sekaligus memicu perdebatan global mengenai batas penegakan hukum lintas negara dan kedaulatan nasional. Dunia kini menanti perkembangan lanjutan dari proses hukum yang dijalani Nicolás Maduro di Amerika Serikat. (fntv)

Berbagi :