PDIP Nilai Wacana Pilkada Dipilih DPRD Seperti Senam “Poco-Poco”, Dinilai Maju-Mundur Demokrasi

JAKARTA, Framing NewsTV — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan kritik keras terhadap wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang kembali mengemuka, yakni pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Kalangan kader muda PDIP menilai gagasan tersebut mencerminkan arah demokrasi yang tidak konsisten dan cenderung mundur, bahkan diibaratkan seperti senam “Poco-Poco” yang gerakannya maju, mundur, ke kanan, dan ke kiri.

Politikus muda PDIP, Muhammad Syaeful Mujab, menyampaikan pandangan tersebut dalam konferensi pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 PDIP yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS) Ancol, Jakarta. 

Ia menegaskan bahwa analogi senam “Poco-Poco” juga pernah disampaikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sebagai kritik atas wacana perubahan sistem Pilkada yang dinilai tidak memberikan kepastian arah demokrasi. 

“Senam Poco-Poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur,” kata Syaeful.

Menurut Syaeful, momentum diskursus mengenai pengkajian ulang sistem Pilkada seharusnya menjadi ajang pembuktian bagi Indonesia, apakah ingin memperkuat kualitas demokrasi atau justru membawa sistem politik ke arah kemunduran. Ia menilai pemilihan langsung oleh rakyat merupakan capaian penting reformasi yang tidak semestinya ditarik kembali tanpa alasan yang benar-benar substansial dan terukur.

Syaeful juga menanggapi alasan sebagian pihak yang menyebut pemilihan oleh DPRD dapat menekan praktik politik uang atau money politics. Menurutnya, argumen tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk merampas hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung. 

“PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih,” tegasnya. 

Ia menambahkan bahwa tantangan demokrasi, termasuk praktik politik uang, seharusnya dijawab dengan perbaikan sistem pengawasan dan penegakan hukum, bukan dengan mengurangi partisipasi rakyat.

Pandangan senada disampaikan politikus muda PDIP lainnya, Seno Bagaskoro. Ia menekankan bahwa pemilihan langsung merupakan sarana penting untuk membangun kedekatan emosional atau bonding antara pemimpin dan rakyat. Menurut Seno, hubungan tersebut tidak mungkin terbangun secara kuat jika kepala daerah hanya dipilih oleh segelintir elite politik di DPRD. 

“Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Jika dia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat, maka sulit mengharapkan masalah rakyat bisa selesai,” ujar Seno.

Lebih lanjut, Seno menegaskan bahwa bagi PDIP, pemilu bukan sekadar mekanisme untuk memenangkan kursi kekuasaan, melainkan bagian dari proses membangun kepemimpinan yang berakar pada mandat rakyat. 

Ia mengingatkan bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat saat ini masih menghadapi berbagai tekanan, sehingga hak rakyat untuk menentukan pemimpin lima tahunan justru semakin penting. 

“Masa hak untuk menyuarakan siapa pemimpin yang layak bagi mereka selama lima tahun ke depan juga mau diambil? Buat kami, itu logika yang susah dipahami akal sehat,” katanya.

Wacana perubahan sistem Pilkada ini mengemuka di tengah pelaksanaan Rakernas I PDIP yang berlangsung pada 10–12 Januari 2026. 

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa Rakernas bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum konsolidasi ideologis dan politik partai. 

Ia menyatakan PDIP memosisikan diri sebagai partai penyeimbang yang menjalankan kerja nyata di tengah rakyat. 

“Di dalam Rakernas ini akan dibahas sikap politik, termasuk jawaban partai atas berbagai persoalan geopolitik, krisis ekologis, korupsi, persoalan ekonomi, penegakan hukum, hingga program internal partai dan tanggung jawab kerakyatan partai,” ujar Hasto dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (9/1/2026).

Hasto juga menyampaikan bahwa sikap resmi PDIP terkait sistem Pilkada akan diumumkan secara formal dalam rekomendasi hasil Rakernas I. 

Pengumuman tersebut dijadwalkan pada Senin (12/1/2026) dan diharapkan dapat memberikan kejelasan posisi politik PDIP dalam menyikapi wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia. 

PDIP menegaskan komitmennya untuk terus menjaga demokrasi agar tetap bergerak maju, sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi utama sistem politik nasional (fntv).

Berbagi :