Megawati Kecam Intervensi Militer AS di Venezuela: Neokolonialisme dan Ancaman Kedaulatan Bangsa

JAKARTA, Framing NewsTV — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengecam keras aksi intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela yang baru-baru ini memicu gelombang kritik internasional. Menurut Megawati, langkah tersebut merupakan bentuk neokolonialisme dan imperalisme modern yang melanggar prinsip dasar hukum internasional serta kedaulatan bangsa-bangsa merdeka.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, usai upacara peringatan HUT ke-53 PDIP yang dirangkaikan dengan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026). Dalam forum tertutup, Megawati menyampaikan sikap tegas partai terhadap intervensi itu dan dampaknya terhadap tatanan hubungan internasional.

Hasto mengutip pernyataan Megawati bahwa apa yang terjadi di Venezuela, termasuk penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya melalui operasi militer AS, telah memicu kecaman luas sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional dan hukum internasional. 

“Beliau menyampaikan sikap tegas PDIP terhadap bentuk intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela, termasuk penculikan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya melalui operasi militer yang telah memicu kecaman internasional sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional,” ujar Hasto.

Kritik ini muncul di tengah perdebatan global atas operasi militer AS yang dilancarkan pada 3 Januari 2026, di mana pasukan Amerika Serikat melakukan serangan dan menangkap Maduro serta istrinya, kemudian membawanya ke New York untuk menghadapi dakwaan pidana. Intervensi ini telah dipandang oleh banyak negara sebagai tindakan agresi yang melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan norma internasional. Beberapa pakar hukum internasional menyebut operasi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas di bawah hukum internasional dan melanggar pasal-pasal penting yang melindungi kedaulatan negara berdaulat.

Megawati menilai tindakan tersebut sangat mencederai prinsip perdamaian dunia yang diamanatkan oleh PBB. Dalam pidatonya, Megawati menyatakan bahwa intervensi semacam itu menunjukkan bentuk eksploitasi kekuatan oleh negara kuat terhadap negara lebih lemah demi kepentingan politik dan ekonomi. 

“Tindakan tersebut merupakan wujud neokolonialisme dan imperalisme modern yang mengingkari Piagam PBB dan prinsip dasar hubungan antarbangsa,” ujar Hasto yang mengutip Megawati.

Selain itu, Megawati mengingatkan sejarah panjang Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan menentang segala bentuk penjajahan serta intervensi asing, termasuk melalui Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Bandung yang menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi negara adikuasa setelah Perang Dunia II. 

“Ibu Ketua Umum juga mengingatkan bagaimana Indonesia pada tahun 1955 telah menjadi pelopor gerakan dekolonialisasi yang pertama melalui KAA di Bandung,” tambah Hasto.

Kecaman PDIP terhadap intervensi militer AS ini mencerminkan kekhawatiran banyak pihak atas preseden yang diciptakan oleh penggunaan kekuatan militer tanpa persetujuan lembaga internasional yang berwenang. Tindakan semacam ini dinilai berpotensi mengancam stabilitas global dan menempatkan hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri dalam posisi yang rentan terhadap campur tangan asing. (fntv)

Berbagi :