Krisis Regional Memanas: Kolombia Kerahkan Pasukan ke Perbatasan Usai AS Klaim Culik Presiden Venezuela

JAKARTA, Framing NewsTV - Ketegangan geopolitik di Amerika Latin kian meningkat setelah Presiden Kolombia Gustavo Petro memerintahkan pengerahan pasukan ke sepanjang perbatasan Venezuela. Keputusan itu diambil menyusul serangan Amerika Serikat yang diklaim Presiden Donald Trump berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, pada Sabtu, 3 Januari 2026.

Dalam pernyataannya, Petro menyebut tindakan Washington sebagai bentuk “serangan terhadap kedaulatan” kawasan Amerika Latin. Ia memperingatkan bahwa langkah militer tersebut berpotensi memicu krisis kemanusiaan baru di wilayah yang selama ini sudah rapuh akibat konflik dan arus migrasi besar-besaran. Pernyataan itu disampaikan Petro di tengah kekhawatiran meningkatnya instabilitas keamanan di kawasan perbatasan Kolombia–Venezuela.

Kolombia, yang memiliki garis perbatasan darat sangat panjang dan rawan dengan Venezuela, menjadi salah satu negara yang paling terdampak langsung. Menurut laporan Al Jazeera yang dikutip Al Arabiya, Kolombia saat ini menampung hampir 3 juta migran Venezuela yang melarikan diri dari krisis ekonomi dan politik di negara mereka. Situasi tersebut membuat setiap eskalasi konflik berpotensi memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah perbatasan.

Analis Al Jazeera Alessandro Rampietti, yang melaporkan dari Bogota, menjelaskan bahwa pemerintah Kolombia telah meningkatkan kewaspadaan di wilayah perbatasan karena adanya kelompok-kelompok bersenjata aktif. Salah satu yang paling menonjol adalah ELN (Tentara Pembebasan Nasional), kelompok pemberontak Kolombia yang telah lama beroperasi di wilayah perbatasan Kolombia dan Venezuela.

“Kondisi ini sangat sensitif karena perbatasan Kolombia–Venezuela merupakan wilayah yang rawan dan kompleks, dengan kehadiran kelompok bersenjata ilegal yang dapat memanfaatkan situasi kacau,” kata Rampietti.

Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Pertahanan Nasional Kolombia mengumumkan telah mengaktifkan pos komando terpadu untuk respons kemanusiaan di Cúcuta, kota utama Kolombia yang berbatasan langsung dengan Venezuela. Pos ini difungsikan untuk memberikan bantuan kepada para migran dan warga sipil yang terdampak eskalasi konflik.

Selain fokus pada aspek kemanusiaan, pemerintah Kolombia juga menyiagakan penuh seluruh kapasitas aparat keamanan. Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi serangan dari ELN maupun kelompok kriminal terorganisir lainnya yang kerap memanfaatkan kekacauan di wilayah perbatasan.

“Seluruh kekuatan keamanan publik telah disiagakan untuk menetralisir kemungkinan ancaman dari kelompok bersenjata ilegal di sepanjang perbatasan,” ujar Rampietti, mengutip pernyataan otoritas pertahanan Kolombia.

Meskipun Kolombia secara resmi tidak mengakui pemerintahan Nicolás Maduro, pemerintahan sayap kiri di bawah Gustavo Petro secara tegas menentang intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela. Petro memilih jalur diplomasi dengan menyerukan keterlibatan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meredakan konflik dan mencegah eskalasi lebih lanjut.

Di tingkat regional, sikap negara-negara Amerika Latin terbelah. Kuba masih menjadi salah satu sekutu utama Venezuela, sementara sejumlah pemerintahan sayap kanan di kawasan—seperti Argentina, Paraguay, dan Ekuador—secara terbuka menentang Caracas dan mendukung tekanan internasional terhadap rezim Maduro.

Sementara itu, dari Caracas, Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil mengecam keras tindakan Amerika Serikat. Melalui unggahan di Telegram yang dikutip Antara, Gil menyebut serangan AS sebagai agresi militer terang-terangan terhadap kedaulatan dan rakyat Venezuela.

“Republik Bolivarian Venezuela menolak, mengecam, dan menyatakan kepada komunitas internasional agresi militer terang-terangan yang dilakukan pemerintah AS terhadap wilayah dan rakyat Venezuela,” tegas Gil.

Gil menambahkan bahwa serangan AS tidak hanya menyasar fasilitas militer, tetapi juga wilayah sipil di Caracas serta negara bagian Miranda, Aragua, dan La Guaira. Menurutnya, tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas kawasan.

Sebagai respons, Presiden Nicolás Maduro—sebelum diklaim ditangkap oleh AS—dilaporkan telah memerintahkan penerapan penuh rencana pertahanan nasional Venezuela. Pemerintah Venezuela juga mengaktifkan sistem pertahanan menyeluruh dan menyerukan mobilisasi seluruh kekuatan nasional untuk menghadapi situasi darurat.

Eskalasi terbaru ini menandai fase baru krisis Venezuela yang kini meluas menjadi isu keamanan regional. Dengan keterlibatan langsung Amerika Serikat dan reaksi keras negara-negara tetangga seperti Kolombia, komunitas internasional kini menghadapi tantangan besar untuk mencegah konflik terbuka yang lebih luas di Amerika Latin. (fntv)

Berbagi :