PM Denmark Beri Peringatan Keras: NATO Bisa Berakhir Jika AS Paksa Ambil Alih Greenland

JAKARTA, Framing NewsTV - Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen melontarkan peringatan keras terhadap Amerika Serikat terkait wacana pencaplokan Greenland. Frederiksen menegaskan, apabila Amerika Serikat sampai mengambil alih wilayah Greenland secara paksa, maka hal tersebut bukan hanya melanggar kedaulatan negara, tetapi juga berpotensi mengakhiri keberlangsungan aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Pernyataan tersebut disampaikan Frederiksen sebagai respons atas kembali mencuatnya pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyerukan agar Greenland—pulau strategis di kawasan Arktik yang kaya sumber daya mineral—berada di bawah kendali Amerika Serikat. Wacana ini mencuat tak lama setelah operasi militer AS di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro, sebuah tindakan yang mengguncang tatanan geopolitik global.

Greenland merupakan wilayah semi-otonom yang berada di bawah Kerajaan Denmark dan secara otomatis termasuk dalam payung pertahanan NATO. Oleh karena itu, setiap bentuk pengambilalihan wilayah tersebut oleh negara anggota NATO lainnya, khususnya melalui ancaman atau kekuatan militer, dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip dasar aliansi tersebut.

“Jika Amerika Serikat memilih untuk menyerang negara NATO lain secara militer, maka semuanya akan berakhir. Itu berarti berakhir pula NATO dan sistem keamanan yang telah kita bangun sejak akhir Perang Dunia Kedua,” ujar Frederiksen dalam wawancara dengan stasiun televisi Denmark TV2, Senin (5/1) waktu setempat, seperti dikutip Associated Press, Selasa (6/1/2026).

Kecaman terhadap pernyataan Trump juga disuarakan oleh Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen. Ia menegaskan bahwa masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyat Greenland sendiri, bukan oleh tekanan atau ambisi geopolitik negara lain. Sejumlah pemimpin Eropa turut menyatakan solidaritas terhadap Denmark dan Greenland, menyuarakan kekhawatiran atas potensi destabilisasi kawasan Arktik.

Donald Trump diketahui telah berulang kali mengungkapkan keinginannya agar Amerika Serikat memiliki yurisdiksi atas Greenland, baik selama masa transisi kepresidenannya maupun dalam bulan-bulan awal masa jabatan keduanya. Bahkan, Trump secara terbuka tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mencapai tujuan tersebut, pernyataan yang semakin memperbesar kekhawatiran di Eropa.

Pernyataan Trump kepada wartawan pada Minggu lalu—“mari kita bicara tentang Greenland dalam 20 hari”—dipandang sebagai sinyal bahwa isu ini bukan sekadar retorika politik. Banyak pihak menilai komentar tersebut membuka peluang adanya langkah konkret Amerika Serikat dalam waktu dekat.

Frederiksen menegaskan bahwa pernyataan Trump harus dipandang secara serius dan tidak boleh dianggap sebagai candaan politik. “Kami tidak akan menerima situasi di mana Denmark dan Greenland diancam dengan cara seperti ini,” tegasnya.

Isu Greenland kini menjadi ujian besar bagi soliditas NATO dan hubungan transatlantik. Para analis menilai, jika ketegangan ini tidak dikelola secara diplomatis, maka konflik kepentingan di kawasan Arktik berpotensi memicu krisis keamanan internasional yang lebih luas. (fntv)

Berbagi :