Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB 2026, Tonggak Sejarah di Usia 20 Tahun Dewan HAM

JAKARTA, Framing NewsTV - Indonesia kembali memperoleh kepercayaan komunitas internasional untuk memimpin pembahasan agenda hak asasi manusia (HAM) global. Pada Kamis (08/01/2026), Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) untuk tahun 2026. Penetapan ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB dan diumumkan dalam pertemuan resmi Dewan HAM PBB yang digelar di Jenewa.

Berdasarkan keterangan di laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, penetapan Indonesia dilakukan dalam organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun 2026. Indonesia terpilih melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan Asia-Pacific Group (APG), yang secara bulat menominasikan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Keputusan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik terhadap peran dan kontribusi Indonesia dalam isu HAM global.

Keberhasilan Indonesia meraih mandat prestisius ini merupakan hasil dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri RI, pemerintah melakukan pendekatan intensif dengan seluruh Perwakilan RI di luar negeri serta memperkuat komunikasi diplomatik dengan perwakilan negara-negara sahabat di Jakarta. Upaya ini dilakukan sejalan dengan arahan pimpinan nasional untuk meningkatkan peran Indonesia dalam diplomasi multilateral.

Jabatan Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelum menjabat sebagai Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto memiliki rekam jejak diplomatik yang panjang, antara lain sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan.

Selama masa presidensi, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang. Kepemimpinan ini akan dijalankan sesuai dengan programme of work tahunan Dewan HAM PBB serta berfokus pada isu-isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian bersama komunitas internasional.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan peran presidensi secara imparsial dan transparan. “Indonesia berkomitmen menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara objektif, membangun kepercayaan, serta memperkuat dialog lintas kawasan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara konstruktif,” ujar Menlu Sugiono.

Kepemimpinan Indonesia dalam Dewan HAM PBB tahun 2026 mengusung tema “A Presidency for All”. Tema ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral global yang terus menghadapi tantangan kompleks.

Presidensi Indonesia ini menjadi yang pertama sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada tahun 2006, mengingat mekanisme presidensi dilakukan melalui sistem rotasi antar kelompok kawasan. Kepercayaan tersebut tidak terlepas dari rekam jejak Indonesia yang konsisten dalam pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat internasional.

Hingga kini, Indonesia telah enam kali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB. Selain itu, Indonesia juga pernah dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, yakni pada tahun 2009 yang diemban oleh Duta Besar Dian Triansyah Djani dan pada tahun 2024 oleh Duta Besar Febrian A. Ruddyard. Bahkan sebelum Dewan HAM PBB berdiri, Indonesia juga dipercaya sebagai Ketua Komisi HAM PBB pada tahun 2005 melalui perwakilan Duta Besar Makarim Wibisono.

Dengan mandat ini, Indonesia diharapkan mampu memainkan peran strategis dalam menjembatani perbedaan pandangan, memperkuat kerja sama multilateral, serta mendorong pemajuan HAM yang adil, inklusif, dan berimbang di tingkat global. (fntv)

Berbagi :