Diajak Duduk Bareng oleh Rano Karno, KSPI Tegaskan Demo UMP Tetap Jalan Besok

JAKARTA, Framing NewsTV - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, merespons ajakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno untuk duduk bersama membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876. Meski membuka ruang dialog, KSPI menegaskan aksi demonstrasi tetap digelar pada 29 dan 30 Desember 2025.

“Kami siap duduk bareng lagi mencari solusinya seperti yang disampaikan Wagub DKI. Tapi demo tetap jadi,” ujar Said Iqbal kepada wartawan, Minggu (28/12/2025).

Said menyebutkan, ribuan buruh akan turun ke jalan dan mendatangi Istana Kepresidenan serta DPR RI. Aksi pada 29 Desember diperkirakan diikuti sekitar 1.000 orang, sementara puncak demonstrasi pada 30 Desember 2025 akan melibatkan 10.000 unit motor.

“Tanggal 29 Desember sekitar 1.000 orang. Puncaknya tanggal 30 Desember 10.000 motor,” kata Presiden Partai Buruh itu.

Sebelumnya, Rano Karno menanggapi penolakan KSPI terhadap UMP DKI Jakarta yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui mekanisme dan proses panjang di Dewan Pengupahan yang bersifat tripartit.

“UMP itu keputusan Dewan Pengupahan. Di situ ada pemerintah daerah, buruh, dan pengusaha. Kalaupun Pak Gubernur sudah mengeluarkan Pergub, itu melalui proses panjang,” ujar Rano Karno di Jakarta Timur, Minggu (28/12/2025).

Rano juga mengajak KSPI untuk mengedepankan dialog dan memanfaatkan jalur resmi yang tersedia apabila terdapat keberatan atas kebijakan tersebut.

“Apakah nanti kawan-kawan buruh akan demo atau protes, itu hak. Ada mekanismenya, bisa ke Pertun atau PTUN. Tapi marilah kita duduk bersama,” ucapnya.

Selain itu, Rano menilai besaran UMP juga didukung oleh berbagai subsidi Pemprov DKI Jakarta untuk meringankan beban pekerja.

“Rp5,7 juta itu juga disertai subsidi, seperti transportasi dan sembako murah. Itu komponen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh,” tambahnya.

Di sisi lain, KSPI tetap menilai UMP DKI Jakarta 2026 belum layak, terlebih jika dibandingkan dengan daerah penyangga seperti Bekasi dan Karawang.

“Kami menolak. KSPI dan Partai Buruh menolak UMP DKI Jakarta 2026 yang ditetapkan dengan indeks 0,75 sehingga UMP-nya hanya Rp5,73 juta,” tegas Said Iqbal. (fntv)

Berbagi :