Presiden Prabowo Terima Ignasius Jonan di Istana: Dialog Dua Jam Bahas Program Kerakyatan

Jakarta, Framing NewsTV - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Menteri Perhubungan periode 2014–2016 Ignasius Jonan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/11/2025).

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua jam dan berlangsung dalam suasana akrab. Kunjungan itu diinisiasi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menilai perlu adanya ruang dialog antara Presiden dengan tokoh nasional yang memiliki pengalaman di bidang pemerintahan dan manajemen publik.

Menurut keterangan Jonan kepada awak media usai pertemuan, diskusi dengan Presiden Prabowo berjalan hangat dan terbuka. Ia menyebut, kedatangannya bukan dalam kapasitas politik, melainkan sebagai warga negara yang ingin menyampaikan pandangan dan masukan terhadap program pemerintah yang sedang berjalan.

“Kami sebenarnya memang juga minta waktu untuk sharing sebagai rakyat, sebagai warga negara, untuk berdiskusi tentang program-program yang dijalankan oleh beliau selama ini. Puji Tuhan beliau berkenan mendengarkan dan berdiskusi serta menerima beberapa masukan,” ujar Jonan.

Dalam pertemuan itu, Ignasius Jonan menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah yang dinilai berorientasi langsung pada kesejahteraan rakyat. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat dianggap menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat bawah.

Jonan menilai, meskipun implementasinya masih memerlukan perbaikan, arah kebijakan pemerintahan Prabowo menunjukkan fokus yang kuat terhadap pemerataan kesejahteraan. Selain isu dalam negeri, Jonan dan Prabowo juga berdiskusi mengenai strategi diplomasi luar negeri Indonesia. Presiden Prabowo menekankan pentingnya hubungan internasional yang seimbang antara kerja sama ekonomi, pertahanan, dan sosial-budaya.

Jonan menilai pendekatan tersebut sudah tepat, mengingat Indonesia harus mampu menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Selain itu, ia juga menyinggung peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dapat menjadi motor penggerak pembangunan di sektor energi, logistik, dan transportasi, dengan tetap berlandaskan efisiensi serta tata kelola yang transparan.

Meski Jonan pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan, ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak membahas proyek infrastruktur besar seperti kereta cepat.

“Pertemuan ini bukan soal proyek. Fokusnya lebih pada kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat,” kata Jonan saat diwawancarai.

Penegasan ini sekaligus menepis spekulasi bahwa dirinya sedang disiapkan untuk kembali ke pemerintahan atau terlibat dalam proyek strategis nasional tertentu. Pertemuan ini juga dinilai sejumlah pengamat sebagai bentuk keterbukaan Presiden Prabowo terhadap masukan dari berbagai kalangan. Langkah tersebut memperkuat citra pemerintahan yang inklusif dan tidak segan berdialog dengan tokoh yang memiliki pandangan berbeda atau berasal dari luar lingkar kekuasaan.

Dengan mendengarkan pandangan Jonan, yang dikenal sebagai birokrat berintegritas dan berpengalaman di sektor publik, Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya untuk menjaga arah kebijakan tetap berpihak pada rakyat. Pertemuan dua jam itu tidak hanya bernuansa silaturahmi, tetapi juga memiliki arti strategis. Diskusi tentang program kerakyatan dan diplomasi memperlihatkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan fondasi kuat bagi pembangunan berkelanjutan di periode awal masa jabatan Prabowo.

Melalui pendekatan kebijakan yang humanis dan berbasis kesejahteraan rakyat, Presiden berupaya memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di desa-desa.

Respons publik terhadap pertemuan tersebut umumnya positif. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Bambang Setiawan, menyebut bahwa langkah Prabowo membuka ruang dialog dengan tokoh independen seperti Jonan patut diapresiasi.

“Ini sinyal bahwa pemerintahan ingin mendengar dan melibatkan berbagai perspektif. Hal seperti ini penting untuk membangun kebijakan yang realistis dan partisipatif,” ujarnya.

Meskipun program kerakyatan menuai dukungan luas, tantangan tetap ada dalam pelaksanaannya. Beberapa daerah masih menghadapi kendala distribusi logistik, keterbatasan anggaran daerah, dan koordinasi antar lembaga. Jonan mengingatkan bahwa pengawasan dan evaluasi harus terus dilakukan agar program pemerintah benar-benar efektif dan tidak sekadar menjadi slogan politik.

Dengan demikian, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ignasius Jonan menjadi bukti bahwa pemerintahan saat ini membuka ruang luas bagi dialog lintas pemikiran. Diskusi yang menekankan pada kesejahteraan rakyat, transparansi, dan kerja sama internasional menjadi fondasi penting bagi arah pembangunan Indonesia ke depan.

Keterlibatan tokoh-tokoh nasional seperti Jonan juga memperkuat legitimasi moral bahwa pembangunan bangsa tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan melalui sinergi antar elemen masyarakat. (fntv)

Berbagi :