Pemerintah Gelar Rapat Darurat Terkait Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis

Framing NewsTV, Jakarta - Pemerintah Indonesia menggelar rapat koordinasi lintas kementerian untuk membahas penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG). Rapat tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Minggu, 28 September 2025, dan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Pertemuan darurat ini digelar setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus kepada jajaran kementerian terkait setibanya kembali di Tanah Air usai menghadiri Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

Rapat darurat ini berlangsung hampir tiga jam sejak pukul satu siang. Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Turut hadir pula Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq.

Dalam keterangan persnya, Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar penanganan kasus ini dilakukan secepat mungkin. Menurutnya, Presiden menilai keracunan yang menimpa ribuan siswa dalam program makan bergizi gratis tidak bisa dianggap masalah biasa. “Kemarin Bapak Presiden setibanya di Tanah Air langsung memimpin beberapa menteri untuk mengadakan rapat. Beliau memberikan arahan khusus agar masalah ini segera ditangani secara menyeluruh,” ungkap Zulhas dalam konferensi pers, Minggu, 29 September 2025.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menyepakati enam poin langkah perbaikan yang akan segera dijalankan. Pertama, pemerintah akan menutup sementara satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang diduga bermasalah selama proses investigasi berlangsung. Kedua, pemerintah akan mengevaluasi kedisiplinan, kualitas, serta keterampilan juru masak di seluruh dapur penyelenggara program makan bergizi gratis.

Langkah ketiga, seluruh dapur MBG diwajibkan melakukan sterilisasi peralatan makan dan memperbaiki sanitasi, terutama dalam pengelolaan limbah. Keempat, seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan program MBG diminta aktif dalam pengawasan dan tidak saling menunggu perintah. “Kementerian dan lembaga harus bergerak bersama. Tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab,” tegas Zulhas.

Poin kelima, pemerintah mewajibkan semua dapur MBG memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS). Terakhir, pemerintah akan memberdayakan puskesmas dan unit kesehatan sekolah (UKS) untuk secara rutin melakukan pemantauan di lapangan. “Instruksikan puskesmas dan UKS agar aktif tanpa menunggu perintah. Mereka harus jadi garda terdepan pengawasan,” tambahnya.

Meski telah memaparkan poin-poin tersebut, Zulhas menutup konferensi pers tanpa membuka sesi tanya jawab. Para pejabat yang hadir pun meninggalkan lokasi secara serentak tanpa menjawab pertanyaan media. Hal ini menandakan keseriusan pemerintah untuk langsung bergerak menindaklanjuti arahan Presiden tanpa bertele-tele.

Hingga pekan keempat September 2025, data pemerintah mencatat program makan bergizi gratis telah menimbulkan korban keracunan lebih dari enam ribu siswa di berbagai daerah. Kasus terbaru sekaligus terbesar terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dengan jumlah korban mencapai 1.309 siswa. Kondisi ini membuat keresahan publik semakin meningkat, terutama karena program MBG awalnya digadang-gadang sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi masalah gizi anak di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kasus keracunan massal ini merupakan masalah besar yang tidak bisa dianggap remeh. Ia berjanji akan segera memanggil jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta penjelasan terkait teknis pelaksanaan program. Meski mengakui masih ada kekurangan dalam implementasi MBG, Prabowo meminta agar kasus ini tidak dijadikan bahan politisasi.

“Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering kesulitan makan. Mungkin kita yang ada di kota bisa makan dengan cukup, tapi masih banyak anak-anak kita yang hanya makan nasi dengan garam. Itulah yang ingin kita atasi,” ujar Prabowo. Ia menegaskan bahwa dalam program besar seperti MBG, hambatan pasti ada, namun pemerintah berkomitmen untuk segera memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang.

Pernyataan tegas Presiden tersebut mendapat perhatian luas dari publik. Sejumlah pengamat menilai langkah cepat pemerintah menggelar rapat darurat dan menetapkan enam poin perbaikan merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ingin program unggulan ini kehilangan kepercayaan masyarakat. Selain itu, keterlibatan langsung Presiden Prabowo menunjukkan bahwa isu kesehatan dan gizi anak menjadi prioritas utama pemerintahannya.

Ke depan, publik menanti sejauh mana implementasi enam poin perbaikan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan. Transparansi, pengawasan ketat, serta evaluasi rutin diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program makan bergizi gratis yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi jutaan anak Indonesia. (*)

Berbagi :