Seruan Koalisi Trump Amankan Selat Hormuz Ditanggapi Dingin, Banyak Negara Menolak Kirim Kapal Perang

JAKARTA, Framing NewsTV – Seruan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membentuk koalisi internasional guna mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz mendapat respons yang relatif dingin dari berbagai negara.

Sejumlah negara besar seperti Inggris, Jepang, China, dan Korea Selatan hingga kini masih mempertimbangkan langkah mereka. Meskipun menyadari pentingnya jalur pelayaran tersebut bagi perdagangan global, negara-negara tersebut belum memberikan komitmen untuk mengirim kapal perang.

Trump sebelumnya meminta negara-negara yang bergantung pada pasokan minyak dari kawasan Teluk untuk ikut serta dalam operasi militer guna memastikan jalur pelayaran di Selat Hormuz tetap terbuka. Namun hingga kini, respons yang muncul lebih banyak berupa pertimbangan diplomatik dibandingkan dukungan militer langsung.

Trump Minta Negara Dunia Kirim Kapal Perang

Melalui platform media sosial miliknya, Truth Social, Trump mendesak sejumlah negara untuk mengerahkan armada angkatan laut mereka ke Selat Hormuz. Negara yang disebut antara lain Inggris, China, Prancis, Jepang, dan Korea Selatan.

Trump menilai negara-negara tersebut memiliki kepentingan langsung terhadap keamanan jalur pelayaran di kawasan tersebut. Ia menegaskan bahwa banyak negara yang terdampak oleh penutupan Selat Hormuz oleh Iran akan bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk memastikan jalur tersebut tetap aman.

Selain itu, Trump juga memperluas seruannya kepada seluruh negara yang menerima pasokan minyak melalui Selat Hormuz agar turut memberikan dukungan militer. Menurutnya, stabilitas jalur pelayaran ini sangat penting bagi perdagangan energi dunia.

Blokade Iran Ganggu Pasokan Energi Global

Ketegangan di kawasan meningkat setelah Iran melakukan blokade efektif terhadap Selat Hormuz sebagai respons atas serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel.

Langkah ini memicu gangguan besar terhadap aliran energi global. Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan menjadi rute utama bagi sekitar seperlima perdagangan minyak global.

Blokade tersebut menyebabkan terganggunya distribusi energi internasional dan memicu lonjakan harga minyak di pasar global. Banyak analis menyebut situasi ini sebagai salah satu gangguan pasokan energi terbesar dalam sejarah modern.

Iran juga memperingatkan bahwa kapal tanker yang menuju Amerika Serikat, Israel, atau sekutu mereka akan dianggap sebagai target yang sah. Sejak konflik dimulai pada Februari, dilaporkan sedikitnya enam belas kapal tanker telah diserang di kawasan tersebut.

Selain itu, Iran juga mengancam akan memasang ranjau laut di Selat Hormuz, langkah yang berpotensi semakin memperparah situasi keamanan maritim di kawasan tersebut.

Inggris Pertimbangkan Opsi dengan Sekutu

Pemerintah Inggris menyatakan masih melakukan konsultasi dengan sekutu mengenai berbagai opsi untuk memastikan keamanan pelayaran di kawasan Teluk.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer disebut telah berdiskusi langsung dengan Trump mengenai pentingnya membuka kembali Selat Hormuz demi menjaga stabilitas perdagangan global.

Meski demikian, Starmer menegaskan bahwa Inggris tidak ingin konflik tersebut berkembang menjadi perang yang lebih luas. Ia menyatakan bahwa setiap langkah yang diambil Inggris akan bersifat defensif dan bertujuan melindungi kepentingan nasional serta sekutu.

Menteri Energi Inggris Ed Miliband juga menyatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk penggunaan drone pemburu ranjau untuk membantu membuka kembali jalur pelayaran.

Jepang dan Korea Selatan Bersikap Hati-Hati

Di kawasan Asia, Jepang menunjukkan sikap yang sangat berhati-hati terhadap seruan Trump.

Seorang politisi senior Jepang, Takayuki Kobayashi, menyatakan bahwa secara hukum Jepang memang memiliki kemungkinan untuk mengirim kapal perang. Namun, ia menekankan bahwa ambang batas untuk mengambil langkah tersebut sangat tinggi.

Menurutnya, Jepang harus menilai situasi dengan sangat hati-hati mengingat konflik di kawasan masih berlangsung dan berpotensi berkembang menjadi krisis militer yang lebih besar.

Sementara itu, Korea Selatan juga belum mengambil keputusan final. Pemerintah negara tersebut menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan memantau perkembangan situasi sebelum menentukan langkah militer apa pun.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menegaskan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi berbagai opsi untuk melindungi warga negara mereka sekaligus memastikan keamanan jalur pasokan energi.

Prancis Menegaskan Posisi Defensif

Sebelum seruan Trump muncul, Prancis sebenarnya sudah menegaskan sikapnya terkait konflik di kawasan Teluk.

Menteri Pertahanan Prancis Catherine Vautrin menyatakan bahwa negaranya tidak memiliki rencana untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz selama konflik masih berlangsung.

Ia menegaskan bahwa posisi Prancis saat ini sepenuhnya bersifat defensif. Kapal induk andalan Prancis Charles de Gaulle tetap berada di kawasan Mediterania timur dan tidak akan dikerahkan ke Selat Hormuz.

Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan bahwa misi pengawalan kapal di Selat Hormuz hanya akan dipertimbangkan setelah fase paling intens dari konflik berakhir.

Menurut Macron, jika misi tersebut dilakukan, maka sifatnya akan murni defensif dan melibatkan kerja sama antara negara-negara Eropa dan mitra internasional lainnya.

Spanyol Tegas Menolak Terlibat

Berbeda dengan beberapa negara yang masih mempertimbangkan opsi, Spanyol secara tegas menolak untuk berpartisipasi dalam operasi militer di Selat Hormuz.

Pemerintah koalisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez menilai perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran sebagai konflik yang tidak sah secara hukum internasional.

Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles juga menolak seruan Trump untuk memberikan dukungan militer. Ia menegaskan bahwa Spanyol tidak akan mengambil tindakan sementara yang berpotensi memperpanjang perang.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares menekankan bahwa Uni Eropa seharusnya fokus pada upaya mengakhiri perang, bukan memperluas konflik melalui operasi militer tambahan.

Uni Eropa dan Jerman Masih Mempertimbangkan

Di tingkat Uni Eropa, para menteri luar negeri dilaporkan sedang membahas kemungkinan memperluas misi angkatan laut European Union Naval Mission Aspides ke Selat Hormuz.

Saat ini misi tersebut bertugas melindungi kapal-kapal komersial di sekitar wilayah Yaman dan melibatkan kapal dari Prancis, Italia, dan Yunani.

Namun Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menyatakan skeptis terhadap efektivitas misi tersebut. Ia menilai perluasan operasi Aspides belum tentu memberikan jaminan keamanan tambahan di Selat Hormuz.

China Dorong Solusi Diplomatik

Sebagai salah satu importir minyak terbesar dari kawasan Teluk, China memilih untuk fokus pada pendekatan diplomatik.

Laporan menyebutkan bahwa Beijing sedang melakukan negosiasi dengan Iran agar kapal tanker minyak tetap dapat melintas di Selat Hormuz tanpa gangguan.

Kedutaan Besar China di Washington menyatakan bahwa negaranya akan memperkuat komunikasi dengan semua pihak yang terlibat di Timur Tengah dan berupaya memainkan peran konstruktif dalam meredakan ketegangan serta memulihkan perdamaian.

Australia Juga Menolak Kirim Kapal Perang

Sementara itu, Australia juga menyatakan tidak akan mengirim kapal angkatan laut untuk melindungi kapal tanker di Selat Hormuz.

Pemerintah Australia menyatakan lebih fokus pada kesiapan domestik untuk menghadapi dampak ekonomi dari konflik di Timur Tengah.

Menteri terkait menyebut bahwa persediaan bahan bakar nasional masih cukup aman, dengan stok bensin untuk 37 hari, solar untuk 30 hari, dan bahan bakar jet untuk 29 hari.

Selain itu, pemerintah Australia juga mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya agar menghindari transit di sejumlah negara Timur Tengah yang dinilai memiliki risiko keamanan tinggi akibat meningkatnya konflik regional.

Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi perdagangan energi dunia, banyak negara masih enggan terlibat langsung dalam konflik militer yang berpotensi memperluas perang di kawasan Timur Tengah. (fntv)

Sumber: Kantor Berita Al Mayadeen

Berbagi :