Media Asing Soroti Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Trump

JAKARTA, Framing NewsTV — Kesediaan Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan sejumlah media internasional. Keputusan tersebut dinilai memiliki implikasi geopolitik luas, terutama terkait konflik Gaza dan potensi pergeseran peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian global.

Indonesia Masuk Daftar Negara Pendukung Dewan Perdamaian

Kantor berita Agence France-Presse (AFP) melaporkan bahwa Arab Saudi bersama delapan negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, sepakat menerima undangan Presiden Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian. Informasi tersebut merujuk pada pernyataan bersama yang dirilis Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Rabu, 21 Januari 2026.

Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa para menteri luar negeri Arab Saudi, Qatar, Turkiye, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, dan Uni Emirat Arab telah mengambil “keputusan bersama” untuk bergabung dan menyatakan dukungan terhadap “upaya perdamaian” yang digagas Trump, khususnya terkait konflik di Jalur Gaza.

Laporan AFP: Undangan Trump dan Isu Kontribusi Dana

AFP yang bermarkas di Paris, Prancis, memuat kabar tersebut dalam artikel berjudul “Saudi Arabia, Qatar, seven others accept Trump ‘Board of Peace’ invite: statement” yang diterbitkan pada Kamis, 22 Januari 2026. Dalam laporannya, AFP menyebutkan bahwa undangan untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian dikirimkan kepada puluhan pemimpin dunia.

Disebutkan pula adanya permintaan kontribusi dana sebesar 1 miliar dollar AS bagi negara yang ingin memperoleh kursi permanen di badan tersebut. Namun demikian, AFP menegaskan bahwa dalam pernyataan resmi pemerintah Arab Saudi tidak disebutkan adanya kewajiban pembayaran dana tersebut.

Awalnya, Dewan Perdamaian dirancang untuk mengawasi proses pembangunan kembali Gaza pascakonflik. Akan tetapi, piagam badan tersebut dinilai tidak membatasi perannya hanya pada wilayah Gaza dan bahkan dianggap berpotensi menyaingi fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kritik dan Sikap Negara-Negara Barat

Perluasan peran Dewan Perdamaian memicu kritik dari sejumlah sekutu Amerika Serikat, termasuk Prancis. AFP melaporkan bahwa Prancis secara terbuka menyatakan tidak akan bergabung dalam badan tersebut karena kekhawatiran terhadap potensi pelemahan peran PBB dalam menjaga perdamaian internasional.

AFP juga mencatat bahwa langkah pembentukan Dewan Perdamaian muncul di tengah dinamika hubungan kawasan Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Kedua negara tersebut sama-sama berupaya membangun kedekatan dengan pemerintahan Trump melalui komitmen investasi dan kerja sama bisnis strategis.

Sikap Israel dan Dinamika Internal Dewan

Berbeda dengan Prancis, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan menerima undangan untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian. Namun, menurut AFP, Netanyahu menolak keterlibatan Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan dan diplomat Qatar Ali Al-Thawadi dalam Dewan Eksekutif Gaza yang berada di bawah struktur Dewan Perdamaian.

Penolakan tersebut menunjukkan adanya dinamika dan perbedaan kepentingan di antara negara-negara yang terlibat, meskipun secara umum mendukung inisiatif yang diklaim bertujuan mendorong perdamaian global.

Reuters: Indonesia Resmi Terima Undangan

Sorotan terhadap Indonesia juga datang dari kantor berita internasional Reuters. Dalam artikel berjudul “Saudi Arabia, Turkey, Egypt, Jordan, Indonesia, Pakistan, Qatar, UAE join Trump’s ‘Board of Peace’”, Reuters melaporkan bahwa Indonesia secara resmi termasuk dalam daftar negara yang menerima undangan bergabung.

Reuters menyebutkan bahwa Arab Saudi, Turkiye, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, dan Qatar telah menyatakan kesediaan bergabung, dengan Uni Emirat Arab turut tercantum dalam pernyataan bersama. Kuwait juga dipastikan menerima undangan serupa.

“Masing-masing negara akan menandatangani dokumen aksesi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara masing-masing,” tulis Reuters dalam laporannya.

Kekhawatiran Terhadap Peran PBB

Meski diklaim bertujuan menyelesaikan konflik global, pembentukan Dewan Perdamaian bentukan Trump menuai kekhawatiran dari sejumlah diplomat. Reuters melaporkan adanya peringatan bahwa badan tersebut berpotensi mengganggu dan melemahkan peran PBB sebagai institusi utama penjaga perdamaian internasional.

Kesediaan Indonesia untuk bergabung pun dinilai akan terus menjadi perhatian publik dan komunitas internasional, seiring dengan posisi strategis Indonesia sebagai negara besar berpenduduk Muslim dan anggota aktif berbagai forum multilateral dunia. (fntv)

Berbagi :